Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Islam, Menyelamatkan Hutan dari Rakusnya Oligarki

Saturday, November 21, 2026 | November 21, 2026 WIB Last Updated 2026-11-21T10:54:01Z






Oleh Ruri R
Pegiat Dakwah

Ribuan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aksi #IndonesiaSadar menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI dan Jalan UOB, Jakarta, pada 28 Oktober 2026. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili." Hal tersebut menjadi potret nyata keresahan publik atas tata kelola lingkungan di Indonesia. 

Aksi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian ini mengusung lima tuntutan utama yang meliputi isu lingkungan, transparansi anggaran negara, reformasi pendidikan, penegakan hukum, serta kebebasan sipil. Terkait isu lingkungan, mahasiswa meminta agar pemerintah menetapkan status bencana nasional atas krisis ekologis, mengadili korporasi perusak lingkungan, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan. (idntimes.com, 28/10/2026)

Penguasaan Lahan dan Bencana Ekologis di Sebabkan Oleh Sistem
Selama beberapa dekade terakhir, penguasaan jutaan hektar kawasan hutan di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada sejumlah kecil korporasi dan pemilik modal melalui berbagai bentuk pemberian konsesi. Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa dominasi oligarki terhadap sumber daya hutan tidak terlepas dari adanya legitimasi perizinan yang diterbitkan melalui kebijakan dan regulasi negara. Dengan demikian, praktik perizinan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan sistem politik yang menjadi landasan pembentukannya.

Ketimpangan dalam penguasaan sumber daya lahan ini pada akhirnya melahirkan ketidakadilan yang nyata. Di satu sisi, kelompok oligarki memperoleh keuntungan ekonomi dalam jumlah besar melalui eksploitasi sumber daya alam. Namun, di sisi lain, masyarakat secara luas justru harus menghadapi dampak kerusakan lingkungan yang begitu besar akibat aktivitas tersebut.

Berbagai bencana ekologis, mulai dari banjir bandang yang menggenangi kawasan permukiman hingga kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tidak dapat semata-mata dianggap sebagai peristiwa alam. Fenomena tersebut merupakan dampak dari eksploitasi dan pengalihfungsian kawasan hutan secara tidak terkendali, yang mengesampingkan keseimbangan serta daya dukung lingkungan demi kepentingan akumulasi keuntungan ekonomi.

Permasalahan tersebut juga berkaitan erat dengan paradigma politik dan ekonomi yang mendasari penyelenggaraan negara, yaitu kapitalisme sekuler dalam sistem demokrasi. Dalam kerangka sistem ini, negara cenderung menjalankan fungsi sebagai regulator yang memberikan ruang dan kemudahan bagi kepentingan pasar serta investasi. Akibatnya, sumber daya alam lebih banyak diperlakukan sebagai aset ekonomi yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara privat oleh pihak korporasi.

Hutan kemudian dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi karena sistem tersebut memberikan ruang bagi penerapan prinsip kebebasan kepemilikan. Dalam praktiknya, para pemilik modal membutuhkan dukungan regulasi negara agar aktivitas eksploitasi sumber daya alam dapat terus berlangsung. Pada titik inilah oligarki yang tumbuh dalam sistem demokrasi memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi politik dan hukum terhadap kepentingan kelompok kapitalis. Oleh sebab itu, kerusakan dan dominasi penguasaan hutan oleh oligarki dinilai akan terus berlanjut selama sistem demokrasi kapitalisme masih menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Islam Mengatur Kelestarian Alam 
Kelestarian hutan akan benar-benar terjaga dan membawa kebaikan manakala diatur oleh sistem Islam sebagai sistem kehidupan. Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga mengatur pemanfaatan bumi seisinya agar berjalan sesuai ketentuan Allah Swt. Dalam Islam, hutan yang memiliki karakteristik kepemilikan umum termasuk kategori milkiyyah al-'ammah.  Rasulullah saw bersabda, "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang,  rumput,  dan api." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Oleh karena itu, sumber daya alam (SDA), seperti hutan yang keberadaannya menjadi kepentingan bersama, tidak boleh dikuasai oleh individu, pihak swasta, ataupun korporasi oligarki. Bahkan, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan status kepemilikan umum menjadi kepemilikan negara demi kepentingan komersial secara sepihak.

Dalam hal ini, negara berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab memastikan kekayaan alam dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa menimbulkan dharar atau dampak yang membahayakan. Prinsip tersebut mencerminkan politik ekonomi Islam yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Di samping itu, Islam mengajarkan kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan serta melarang segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Salah satunya adalah pembakaran hutan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kesehatan manusia. Dengan demikian, negara berkewajiban menetapkan aturan pemanfaatan hutan, melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya, serta menjatuhkan sanksi (ta'zir) kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan. Seluruh tanggung jawab tersebut dilaksanakan dalam sistem pemerintahan yang menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh.

Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung rakyat). Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan terkait tata ruang dan pengelolaan hutan senantiasa mengutamakan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan, bukan justru mengakomodasi kepentingan dan tekanan para pemilik modal.

Negara tidak boleh membiarkan kekayaan alam dieksploitasi dan lingkungan mengalami kerusakan demi keuntungan segelintir pihak. Sebaliknya, negara harus menjaga kepemilikan umum serta mengelola sumber daya alam demi mewujudkan kemaslahatan seluruh rakyat. Hutan merupakan amanah yang harus dijaga untuk generasi mendatang sekaligus kekayaan bersama yang menjadi hak seluruh masyarakat. 

Dengan demikian, mengembalikan pengelolaan hutan berdasarkan ketentuan Sang Pencipta merupakan langkah mendasar dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mewujudkan kesejahteraan manusia. Semua akan terwujud apabila seorang kholifah yang akan menjalankan tata pengelolaan SDA dengan melalui syar'iat-Nya dengan penuh tanggung jawab. 

Wallahu'alam bshshawab. 
×
Berita Terbaru Update