Oleh Ade Rumnawati
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah titik panas (hotspot) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan meningkat sebesar 66 persen pada Jumat, 6 November 2026. Secara keseluruhan, BNPB mencatat lonjakan nasional mencapai 1.468 titik panas dengan total luas lahan terbakar yang sedang ditangani seluas 2.645 hektar, di mana kenaikan juga terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 20 persen, sementara Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah mengalami penurunan. Untuk mempercepat pemadaman di 12 provinsi terdampak, BNPB mengerahkan total 46 unit alutsista udara yang terdiri atas 18 pesawat patroli dan modifikasi cuaca serta 28 helikopter water bombing dengan dukungan dari TNI, kementerian, pemerintah daerah, pihak swasta, hingga bantuan pesawat Hercules C-130 milik Australia yang beroperasi di Samarinda.
Untuk mempercepat proses pemadaman di 12 provinsi terdampak, BNPB telah mengerahkan 46 unit alutsista udara yang terdiri atas 18 pesawat patroli dan modifikasi cuaca serta 28 helikopter water bombing. Armada udara ini merupakan gabungan dari 32 unit milik BNPB, 10 unit dari TNI, serta 4 unit dukungan dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, PT Sinar Mas, dan PT LNG. Selain pengerahan armada nasional dan penjagaan petugas di jalur darat, operasi pemadaman water bombing di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, juga turut mendapat bantuan dari pesawat Hercules C-130 milik Australia
Dalam kerangka analisis kritik terhadap sistem sekuler kapitalisme, lonjakan titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan sebesar 66 persen—sebagaimana data BNPB yang mencatat total 1.468 titik panas dan 2.645 hektar lahan terbakar secara nasional—dipandang sebagai konsekuensi logis dari paradigma pengelolaan alam yang berorientasi pada akumulasi modal. Sistem kapitalisme sekuler memisahkan aturan agama dari pengaturan kehidupan, sehingga menempatkan hutan dan lahan semata-mata sebagai komoditas ekonomi untuk mengejar pertumbuhan investasi dan ekspansi korporasi. Akibatnya, tata kelola lingkungan cenderung tunduk pada kepentingan pemilik modal daripada prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekologis, sementara negara kerap memosisikan diri hanya sebagai fasilitator perizinan dan pemadam kebakaran saat krisis sudah terjadi.
Ketimpangan peran negara ini tercermin dalam pola penanganan yang bersifat reaktif di hilir, seperti pengerahan 46 unit alutsista udara termasuk 28 helikopter water bombing, bahkan hingga melibatkan bantuan pesawat asing seperti Hercules C-130 milik Australia untuk memadamkan api di Kalimantan Timur. Alih-alih menyentuh akar persoalan di hulu berupa pembukaan lahan skala besar dan lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan, negara justru mengandalkan mekanisme tambal sulam bersama pihak swasta dalam operasi pemadaman. Dalam pandangan ideologis Islam, pola semacam ini memperlihatkan watak kepemimpinan yang abai terhadap fungsi ri'ayah (pengurusan rakyat dan alam) secara menyeluruh, karena membiarkan sumber daya alam dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak sementara dampak bencana ekologisnya ditanggung oleh masyarakat luas.
Dalam paradigma Islam kaffah, negara berperan sebagai ra'in (pengurus dan pemelihara urusan rakyat) sekaligus junnah (perisai pelindung), yang secara mendasar berbeda dari pendekatan reaktif sistem sekuler kapitalisme dalam menghadapi bencana seperti lonjakan 66 persen titik panas di Papua Selatan. Di sektor hulu, negara menerapkan tata kelola kepemilikan sumber daya alam berdasarkan syariat Islam dengan menetapkan hutan dan lahan luas sebagai kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) yang haram diprivatisasi atau dieksploitasi secara serampangan oleh korporasi demi keuntungan modal. Pengelolaan lahan dilakukan secara terencana oleh negara dengan prinsip kelestarian lingkungan serta melarang keras metode pembukaan lahan melalui pembakaran yang merusak ekosistem dan membahayakan keselamatan masyarakat luas.
Selain pencegahan struktural di hulu, fungsi junnah diwujudkan melalui mitigasi bencana yang mandiri dan penegakan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap pelaku perusakan alam. Negara mengoptimalkan sumber daya dan teknologi dalam negeri—melalui pembiayaan langsung dari pos Baitul Mal—untuk membangun sistem deteksi dini serta menyiagakan armada pemadaman mandiri tanpa harus bergantung pada bantuan pihak swasta maupun intervensi asing seperti pesawat milik negara lain. Apabila terjadi kelalaian atau kesengajaan pembakaran lahan, pengadilan Islam akan menjatuhkan sanksi ta'zir yang berat dan menjerakan kepada pelakunya, sehingga kelestarian hutan terjaga dan rakyat terlindungi dari ancaman kabut asap maupun bencana ekologis secara berkelanjutan.
Allah SWT berfirman
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: 41)
Wallahualam bissawab.
