Oleh: Mila Ummu Muthiah
(Aktivis Muslimah)
Penyadapan Presiden bukan sekadar skandal keamanan komunikasi. Jika penyadapan terhadap negara terbukti, maka ini merupakan alarm keras bahwa instrumen kekuasaan dapat berubah menjadi alat perebutan pengaruh. Lebih mengerikan lagi, ketika negara yang seharusnya melindungi rakyat justru berpotensi menjadi arena pertarungan kepentingan elite.
Publik dikejutkan oleh pengungkapan Bareskrim Polri mengenai dugaan penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS), sistem intersepsi komunikasi yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui prosedur verifikasi dan otorisasi sebagaimana mestinya. Salah satu nomor yang disebut menjadi target adalah milik Presiden Prabowo Subianto. (detik.com, 4-11-2025)
Dugaan penyadapan ini tidak hanya menyasar kepala negara. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target. Aktivitas tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Persoalannya bukan perkara teknis semata. LIMS memungkinkan intersepsi melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi, sehingga informasi yang diperoleh dapat mencakup isi komunikasi (Content of Communication) maupun metadata (Intercept-Related Information). Artinya, bukan hanya percakapan yang berpotensi diketahui, tetapi juga pola komunikasi, waktu, durasi, dan hubungan antarpihak.
Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan dan jejak aktivitas sistem. Dalam perkembangan penyidikan, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Meski demikian, proses hukum masih berjalan dan seluruh dugaan keterlibatan harus dibuktikan melalui pengadilan.
Di luar perkara hukum tersebut, muncul klaim Gema Goeyardi dalam sebuah podcast mengenai dugaan operasi politik yang lebih besar. Ia menyebut kemungkinan pendanaan Rp25 triliun sebagai uang muka, dengan total anggaran mencapai Rp50–60 triliun. Ia juga mengaitkannya dengan wacana pembatasan masa jabatan Prabowo dan dugaan skenario pergantian Presiden. Klaim-klaim ini belum terverifikasi secara independen.
Kekuasaan, Modal, dan Perebutan Kendali Negara
Jika dugaan penyalahgunaan LIMS terbukti, persoalannya jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran prosedur. Realitas ini menjadi potret betapa berbahayanya ketika instrumen negara dapat digunakan di luar kepentingan hukum. Teknologi yang semestinya menjadi alat perlindungan justru berpotensi menjadi instrumen pengawasan, intimidasi, bahkan pengendalian politik.
Bayangkan jika informasi komunikasi Presiden dan pejabat strategis berada di tangan pihak yang tidak berwenang. Informasi tentang kebijakan ekonomi, pergantian kabinet, pemeriksaan aset, hingga arah politik pemerintahan dapat menjadi komoditas yang diperjualbelikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Negara seolah kehilangan kendali atas informasi strategisnya sendiri.
Pertanyaan, mengapa instrumen negara yang memiliki kewenangan besar bisa diduga disalahgunakan? Siapa yang mengawasi para pengawas? Siapa yang memastikan aparat tidak menjadikan kewenangannya sebagai alat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok?
Di sinilah persoalan sistemik perlu dibongkar. Dalam sistem sekularisme kapitalisme, kedaulatan hukum dan politik dibangun di atas konstruksi buatan manusia yang dalam praktiknya sangat rentan dipengaruhi transaksi kepentingan. Kekuasaan politik dan kekuatan modal dapat saling menopang. Pemilik modal membutuhkan akses terhadap kebijakan, sementara elite politik membutuhkan dukungan ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan.
Akibatnya, negara berpotensi tersandera oleh kepentingan oligarki. Kebijakan publik tidak selalu lahir dari kebutuhan rakyat, tetapi dapat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok yang memiliki kekuatan finansial dan akses politik. Aparat pun berisiko terseret dalam pusaran kepentingan tersebut apabila pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan independen.
Inilah kerusakan mendasar ideologi sekularisme kapitalisme, memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, lalu menyerahkan penentuan hukum dan arah kehidupan kepada manusia dengan segala kepentingannya. Standar benar dan salah dapat bergeser mengikuti kompromi politik, kekuatan modal, dan kepentingan penguasa.
Demokrasi yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat pun tidak otomatis menjamin kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat. Sebab, dalam praktiknya, akses terhadap kekuasaan tidak selalu setara. Mereka yang memiliki modal besar, jaringan politik, dan kendali informasi memiliki peluang lebih besar memengaruhi arah kebijakan.
Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan mengganti pejabat, mencopot aparat, atau membentuk tim investigasi. Semua itu penting, tetapi tidak menyentuh akar persoalan apabila paradigma yang melahirkan penyalahgunaan kekuasaan tetap dipertahankan.
Kekuasaan sebagai Amanah, Negara sebagai Pelindung
Islam menawarkan paradigma kepemimpinan yang berbeda secara mendasar. Kekuasaan bukan milik elite, bukan alat akumulasi kekayaan, dan bukan sarana mempertahankan kepentingan kelompok. Kekuasaan merupakan amanah yang wajib dijalankan berdasarkan hukum Allah untuk mengurus dan melindungi rakyat.
Rasulullah saw. bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Negara dalam Islam berfungsi sebagai Ra'in (pengurus) sekaligus Junnah (perisai atau pelindung). Negara wajib menjaga keamanan, kehormatan, harta, dan kedaulatan umat. Aparat bukan penguasa yang bebas menggunakan kewenangan, melainkan pelaksana amanah yang terikat hukum syariat dan wajib mempertanggungjawabkan tindakannya.
Dalam sistem Islam, pengawasan terhadap aparat harus berjalan, penyalahgunaan kewenangan harus ditindak, dan privasi serta kehormatan masyarakat wajib dilindungi. Kewenangan intersepsi sekalipun tidak boleh menjadi legitimasi untuk memata-matai manusia secara sewenang-wenang. Semua tindakan harus memiliki dasar syar'i dan berada dalam koridor hukum.
Lebih jauh, Islam menempatkan kedaulatan hukum di tangan Allah. Dengan demikian, penguasa tidak berhak membuat aturan sesuka hati demi kepentingan politik maupun ekonomi. Kekuasaan dibatasi oleh syariat, sementara rakyat memiliki kewajiban melakukan muhasabah terhadap penguasa ketika terjadi penyimpangan.
Sudah saatnya umat menyadari bahwa persoalan penyadapan dan perebutan pengaruh kekuasaan bukan sekadar konflik antarelite. Ini merupakan momentum untuk mempertanyakan kembali sistem yang mengatur kehidupan bernegara. Perubahan mendasar membutuhkan kesadaran politik ideologis, dakwah yang mencerahkan, serta sinergi berbagai komponen umat.
Negara tidak boleh menjadi alat penyanderaan elite. Kedaulatan tidak boleh diperjualbelikan kepada pemilik modal. Kekuasaan tidak boleh menjadi instrumen kesewenang-wenangan. Saatnya umat memperjuangkan perubahan menuju sistem Islam secara menyeluruh, agar negara benar-benar menjadi pengurus dan pelindung rakyat, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan. Wallahu a’lam.[]
