Oleh. Amelia Febriani
Nusantaranews.net, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan. Bencana ini telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan, keselamatan, dan perekonomian masyarakat. Asap yang menyelimuti permukiman bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang mengancam kesehatan dalam jangka panjang.
Berdasarkan pemberitaan Kompas.id berjudul "Polusi Udara Tewaskan 5.310 Orang pada September, Karhutla Penyumbang Terbesar", kematian akibat polusi udara di Indonesia mencapai 5.310 jiwa pada September 2026, meningkat 42 persen. Sebanyak 3.560 kematian dikaitkan dengan polusi akibat karhutla, dua kali lipat dibandingkan estimasi bulan sebelumnya.
Ancaman karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Partikel halus PM2,5 dapat terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah. Partikel ini mampu masuk jauh ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Bahkan, setelah api padam, dampak kesehatannya masih dapat dirasakan.
Sementara itu, Owrite.id juga mengingatkan bahaya asap karhutla terhadap kesehatan mata, mulai dari iritasi hingga peradangan.
Selain kesehatan, karhutla juga memukul perekonomian masyarakat. Aktivitas pekerjaan terganggu, pemasukan berkurang, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan hidup ikut tertekan. Kompas.id melalui pemberitaan "Pemerintah Dituntut Tanggung Jawab Dampak Kesehatan dan Ekonomi Warga Terdampak Karhutla" menyoroti kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana tersebut.
Buruknya Tata Kelola Hutan, Rakyat Menanggung Akibatnya
Berulangnya karhutla menunjukkan bahwa penanganan tidak cukup dilakukan ketika api sudah membesar. Pencegahan, pengawasan kawasan hutan, pengelolaan lahan gambut, dan penegakan hukum harus dilakukan secara serius.
Persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keuntungan. Dalam sistem kapitalisme, hutan kerap dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Demi menekan biaya, pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dipilih, meskipun berisiko merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.
Negara pun berisiko hanya menjadi regulator, sementara kepentingan korporasi lebih dominan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika pengawasan dan penegakan hukum lemah, rakyatlah yang akhirnya menanggung kerugian.
Padahal, negara seharusnya hadir melindungi rakyat, bukan sekadar membuat regulasi. Lambatnya penanganan dan minimnya mitigasi dapat memperluas kebakaran serta memperpanjang penderitaan masyarakat. Turunnya hujan dan padamnya api juga tidak otomatis mengakhiri persoalan karena dampak kesehatan dan ekonomi masih membutuhkan pemulihan.
Islam Menempatkan Negara sebagai Pelindung Rakyat
Dalam perspektif Islam, negara adalah *raa'in* (pengurus urusan rakyat) sekaligus *junnah* (pelindung). Rasulullah saw. bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat berada dalam kondisi *dharar* (bahaya) akibat pencemaran udara dan karhutla.
Islam juga memandang sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum sebagai amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan semata-mata untuk keuntungan korporasi. Pemanfaatan hutan harus memperhatikan kelestarian ekologi dan tidak boleh menimbulkan kerusakan.
Allah Swt. berfirman:
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56).
Karena itu, negara wajib melakukan mitigasi secara menyeluruh, mulai dari pengawasan kawasan rawan kebakaran, pemantauan titik panas, pengelolaan lahan gambut, hingga penyediaan sarana pemadaman. Jika kebakaran terjadi, seluruh kekuatan negara harus dikerahkan agar api segera dipadamkan dan tidak meluas.
Negara juga wajib menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak, membantu pemulihan ekonomi warga, serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara melanggar hukum, termasuk perusahaan maupun pejabat yang terlibat.
Jangan Biarkan Rakyat Terus Menjadi Korban
Karhutla bukan sekadar bencana alam, tetapi juga persoalan tanggung jawab tata kelola dan perlindungan rakyat. Hutan tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber keuntungan ekonomi, melainkan amanah yang harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan.
Rakyat berhak menghirup udara bersih, memperoleh lingkungan sehat, dan menjalankan aktivitas ekonomi dengan aman. Sudah saatnya negara menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Jangan sampai setiap musim kemarau rakyat kembali menjadi korban, sementara akar persoalan karhutla tidak pernah benar-benar diselesaikan.
Wallahu'alam bishowab.
