Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Hutan Dieksploitasi, Rakyat Dikorbankan: Karhutla dan Kegagalan Tata Kelola Kapitalisme

Saturday, November 21, 2026 | November 21, 2026 WIB Last Updated 2026-11-21T10:53:54Z






 

Oleh Delfiani

Pegiat Literasi

 

Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata persoalan lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi kehidupan manusia. Di balik pekatnya kabut asap, kesehatan masyarakat terancam, mata pencaharian terganggu, bahkan nyawa menjadi taruhan. Ironisnya, rakyat justru harus menanggung akibat kerusakan alam yang bukan mereka sebabkan. Sementara itu, karhutla terus berulang dari tahun ke tahun tanpa penanganan yang menyentuh akar persoalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukan sekadar bencana alam, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola lingkungan dan tanggung jawab negara.

 

Karhutla Mengancam Nyawa dan Ekonomi Rakyat

 

Dampak karhutla terhadap kesehatan semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), kematian akibat polusi udara di Indonesia diperkirakan meningkat 42 persen, dari sekitar 3.740 jiwa pada Agustus menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. Sebanyak 3.560 kematian diperkirakan berkaitan dengan polusi akibat karhutla (CREA, 5/11/ 2026).

 

Ancaman ini tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Partikulat halus PM2,5 dapat terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah. Partikel berbahaya ini mampu masuk jauh ke paru-paru, bahkan mencapai aliran darah. Artinya, masyarakat yang jauh dari titik kebakaran pun berisiko terdampak.

 

Selain kesehatan, karhutla juga memukul perekonomian rakyat. Aktivitas pertanian, perdagangan, transportasi, dan pekerjaan lainnya terganggu. Warga kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Biaya pengobatan dan perlindungan kesehatan pun menambah beban ekonomi keluarga. Karhutla akhirnya bukan sekadar kebakaran hutan, melainkan bencana ekologis yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Kapitalisme, Akar Persoalan Karhutla

 

Berulangnya karhutla menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola hutan dan lahan. Lemahnya pencegahan, minimnya mitigasi, serta penanganan yang tidak optimal menyebabkan kebakaran meluas. Padahal, dampaknya tidak berakhir ketika api padam. Gangguan kesehatan dapat berlangsung jangka panjang, sedangkan kerugian ekonomi membutuhkan waktu untuk dipulihkan.

 

Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari cara pandang kapitalisme yang menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi. Hutan lebih sering dipandang berdasarkan nilai keuntungan daripada sebagai amanah yang harus dijaga. Demi menekan biaya operasional dan memaksimalkan keuntungan, pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi salah satu praktik yang dilakukan pihak tertentu.

 

Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya alam cenderung memberikan ruang besar kepada swasta dan korporasi. Negara lebih banyak berperan sebagai regulator, sementara investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan penting. Kondisi ini berisiko menempatkan kepentingan pemilik modal diatas keselamatan rakyat. Akibatnya, rakyat menjadi pihak yang menanggung kerugian. Mereka tidak menikmati keuntungan dari eksploitasi hutan, tetapi harus menghadapi pencemaran udara, penyakit, kehilangan pendapatan, bahkan ancaman kematian.

 

Islam Menempatkan Negara sebagai Pelindung Rakyat

 

Islam memiliki pandangan berbeda dalam mengatur lingkungan dan sumber daya alam. Negara bukan sekadar regulator, melainkan pengurus sekaligus pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

 

Hadis ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi ancaman jiwa akibat kerusakan lingkungan.

 

Dalam pandangan Islam, hutan merupakan bagian dari sumber daya alam yang pemanfaatannya harus diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pemilik modal. Negara berkewajiban mengelola dan menjaga kelestariannya berdasarkan syariat Islam, serta memastikan kekayaan alam memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa menimbulkan kerusakan dan penderitaan.

 

Negara juga wajib melakukan pencegahan melalui pengawasan kawasan hutan, pemeliharaan ekosistem gambut, pengendalian pembukaan lahan, serta penegakan hukum. Jika kebakaran terjadi, negara harus segera mengerahkan petugas, sarana pemadam, pendanaan, dan seluruh kemampuan yang diperlukan agar api tidak meluas. Masyarakat terdampak pun wajib memperoleh pelayanan kesehatan, bantuan kebutuhan pokok, serta pemulihan sumber penghidupan. Pelaku pembakaran dan perusakan lingkungan harus dikenai sanksi tegas tanpa membedakan kedudukan maupun kekuatan modalnya.

 

Mengembalikan Hakikat Pengelolaan Alam

 

Karhutla yang terus berulang menjadi peringatan bahwa persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan dengan pemadaman api dan pembagian masker. Dibutuhkan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam.

 

Islam menawarkan tata kelola yang menempatkan keselamatan rakyat dan kelestarian alam sebagai tanggung jawab negara. Penerapan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan melalui institusi yang menjalankan hukum-hukum Islam menjadi jalan mewujudkan pengelolaan alam berorientasi pada kemaslahatan umat.

 

Hutan bukanlah komoditas yang semata-mata dinilai dari keuntungan materi. Ia merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Kerusakannya bukan hanya menghilangkan kekayaan alam, tetapi juga mengancam kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan.

Dengan demikian, jangan biarkan masyarakat terus menanggung dampak pencemaran dan membayar mahal akibat kerusakan lingkungan, sementara mereka yang meraup keuntungan justru menghindari tanggung jawab. Negara harus bertindak sejak dini untuk mencegah bencana, bukan hanya hadir ketika rakyat telah menjadi korban.

Dalam hal ini, Khilafah sebagai institusi pemerintahan Islam memiliki peran strategis dalam menerapkan syariat Islam secara kafah. Khilafah akan mengelola sumber daya alam berdasarkan ketentuan syariat, bukan berorientasi pada keuntungan segelintir pemilik modal. Negara bertanggung jawab menjaga hutan, mencegah eksploitasi yang merusak, melakukan pengawasan secara menyeluruh, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melakukan pembakaran dan perusakan lingkungan.

Khilafah juga berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kemampuan negara untuk menangani karhutla, mulai dari pencegahan, pemadaman, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. Dengan demikian, perlindungan terhadap rakyat tidak hanya menjadi janji, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan tanggung jawab negara.

×
Berita Terbaru Update