Oleh: Nuh Hasanah
Sejak empat bulan lalu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat. Sementara itu, Sumatera Selatan mulai terkendali seiring turunnya hujan. Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, awal November ini kabut asap tampak pekat lagi sehingga mengakibatkan keterlambatan dua penerbangan dari Bandara Tjilik Riwut akibat pendeknya jarak pandang. (www.kompas.com, 3 November 2026).
Indeks kualitas udara di wilayah tersebut dilaporkan berada pada fase "membahayakan" yang berdampak serius pada kesehatan warga. Apalagi jika kondisi ini menimpa kelompok rentan yang mempunyai penyakit bawaan, seperti asma, bayi dan anak-anak, atau orang berusia lanjut. Kondisi tersebut menjadi sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Seorang pengemudi ojol di Sumatera Selatan dan seorang guru di Kalimantan Selatan diduga tiba-tiba mengalami sesak napas dan akhirnya meninggal dunia.
Selain berdampak pada kesehatan, risiko kecelakaan transportasi darat dan udara juga menjadi tinggi karena terbatasnya jarak pandang akibat tebalnya kabut asap. Bukan hanya manusia yang menjadi korban, berbagai satwa pun terancam keselamatan dan habitatnya. Parahnya lagi, kabut asap ini sampai ke negeri jiran, Malaysia dan Singapura. Bahkan, pejabat kedua negara tersebut telah melayangkan protes kepada pemerintah.
Berulangnya karhutla ini adalah bukti gagalnya pemerintah dalam melindungi keselamatan rakyat. Kebijakan pengelolaan hutan dalam sistem sekuler kapitalis membuka peluang eksploitasi berlebihan melalui penebangan kayu hasil hutan oleh perusahaan-perusahaan besar yang diberi legalitas oleh pemerintah. Pemberian izin pengelolaan lahan kepada individu dan swasta membawa petaka bagi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan.
Pemerintah telah menyatakan bahwa ada 20 korporasi yang terlibat dalam karhutla ini, termasuk beberapa Perusahaan Modal Asing (PMA) (news.detik.com, 29 Oktober 2026). Akan tetapi, kita belum yakin dengan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah. Jika pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini tidak dikenakan sanksi tegas dan perizinan pengelolaan hutan kepada swasta tetap diberlakukan, niscaya karhutla ini akan terulang kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Para pengusaha menikmati hasilnya, sementara rakyat tetap menjadi korban dan menanggung akibatnya.
Dalam perspektif Islam, kesehatan rakyat adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Terutama jika berada dalam kondisi darurat, misalnya karhutla seperti ini, maka penanganan kesehatan harus menjadi prioritas. Negara wajib mengerahkan segala sumber daya, baik keuangan maupun tenaga ahli, untuk mengatasinya. Tidak perlu berbelit-belit dengan birokrasi, penetapan bencana nasional, dan sejenisnya.
Negara adalah junnah yang menjadi perisai dan pelindung. Ini berarti negara benar-benar serius dalam menjamin keselamatan rakyatnya. Negara juga menjadi ra’in yang mengurusi dan melayani segenap kepentingan rakyat tanpa kecuali. Semua warga negara memiliki hak yang sama, bukan hanya melindungi sekelompok orang atau menguntungkan beberapa pihak saja. Begitu pun jika terjadi pelanggaran, negara akan menetapkan sanksi yang tegas dan tidak tebang pilih. Dengan sanksi tersebut, para pelanggar akan jera dan orang-orang yang menyaksikannya tidak akan berani mencoba melakukan pelanggaran. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan rakyat akan terjamin, ketenteraman tercipta, dan lahirlah tatanan kehidupan yang teratur, penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.
