Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Hutan Bukan Komoditas Bisnis!

Sunday, November 22, 2026 | November 22, 2026 WIB Last Updated 2026-11-22T12:06:25Z



Nur inayah

Ribuan massa aksi yang merupakan gabungan mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menyerukan sejumlah tuntutan dalam demonstrasi ini. Demo ini juga diikuti mahasiswa dari sejumlah universitas di Jabodetabek. Dalam aksi ini, mahasiswa membawa lima tuntutan, salah satu tuntutannya yakni menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Pantauan IDN Times, spanduk besar berwarna putih dengan tulisan hitam dan merah yang berbunyi “Hutan Bukan Milik Oligarkis, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili,” dibentangkan di tengah kerumunan massa aksi tersebut. Pesan itu menyoroti tuntutan perlindungan hutan dan penindakan terhadap pihak yang merusak lingkungan. Mereka membentangkan spanduk tepat di depan barikade polisi sambil meneriakkan, “Revolusi... Revolusi.”

Saat ini, massa aksi dari berbagai lapisan masih melakukan unjuk rasa di sejumlah titik di kawasan Bundaran HI. Pantauan IDN Times, aparat kepolisian memperketat pengamanan dan menurunkan ratusan personel Brimob ke jalan di sekitar kawasan tersebut.

Massa yang merupakan gabungan mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menyerukan sejumlah tuntutan dalam demonstrasi ini. Demo ini juga diikuti mahasiswa dari sejumlah universitas di Jabodetabek. Dalam aksi ini, mahasiswa membawa lima tuntutan, salah satu tuntutannya yakni menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Dari adanya demo tersebut, terlihat bagaimana keresahan yang tengah melanda masyarakat hari ini, salah satunya terkait kebakaran hutan yang tengah melanda negeri ini dan berbagai kerugian dan kerusakan yang melanda masyarakat pada umumnya.

Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa penguasaan dan pemanfaatan jutaan hektare lahan di Indonesia didominasi oleh korporasi. Berdasarkan laporan WALHI dan Auriga dalam *Indonesia Tanah Air Siapa* (2022), dari sekitar 53 juta hektare lahan yang diberikan pemerintah untuk penguasaan atau pengusahaan, sebanyak 94,8% dialokasikan kepada korporasi.

Nyatanya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun di negeri ini sering kali dibingkai sebagai persoalan teknis, seperti cuaca, El Nino, atau kelalaian pengawasan. Padahal, di baliknya ada persoalan yang lebih mendasar, yakni cara pandang terhadap alam itu sendiri, salah satunya hutan. Apakah hutan ini dianggap sebagai aset yang bisa dieksploitasi besar-besaran hanya untuk segelintir pihak atau salah satu amanah yang harus dijaga untuk kemaslahatan bersama?.

Seperti kita ketahui, hutan merupakan salah satu bagian alam yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia. Namun, pada kenyataannya, dalam sistem sekuler-kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, terdapat kebijakan yang memberikan ruang luas kepada korporasi swasta untuk mengelola kawasan hutan dalam skala jutaan hektare demi kepentingan bisnis. Di sini terlihat bagaimana peran negara yang cenderung hadir sebagai fasilitator bagi para pemilik modal, sementara kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan belum sepenuhnya menjadi prioritas. Akibatnya, pengelolaan hutan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi berisiko mendorong eksploitasi secara besar-besaran dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Ini merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan sistem sekuler-kapitalisme yang memberikan kebebasan, salah satunya kebebasan kepemilikan. Dalam sistem ini, sumber daya alam dapat dikelola melalui mekanisme bisnis yang memberikan ruang besar bagi individu maupun korporasi untuk memperoleh keuntungan. Padahal, hutan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat seharusnya dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, bukan justru menjadi ladang bisnis segelintir pihak. Akibatnya, pemanfaatan hutan yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi berpotensi mengabaikan dampak lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Terlebih, adanya dorongan untuk menekan biaya produksi demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dapat semakin memperbesar risiko eksploitasi sumber daya alam.

Berbeda halnya dengan sistem Islam , Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna dari sang Khaliq, telah mengajarkan hubungan manusia dengan alam, mulai dari perintah menanam, larangan merusak, hingga aturan siapa yang berhak mengelola kekayaan bumi termasuk hutan. Islam selain sebagai akidah didalamnya terdapat aturan yang seharusnya di laksanakan oleh manusia, termasuk mengatur soal kepemilikan sumber daya alam. Dalam fikih Islam, disebutkan bagaiman harta di bagi menjadi ke dalam tiga kategori, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hutan, tambang dalam jumlah besar, sungai, laut, padang rumput, dan sumber energi termasuk kedalam kepemilikan umum, yang artinya seluruh rakyat berhak atas manfaatnya.  
Sebagimana Hadis Rasulullah Saw :
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api."( HR Abu Dawud).


Negara hanya bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik yang menjual atau menyerahkan pengelolaanya kepada pihak lain secara bebas. Negara nantinya akan menjadi pengelola yang mendistribusikan manfaat kekayaan alam secara merata kepada rakyatnya. Negara pun tidak akan memberikan peluang kepada pihak asing maupun swasta untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam termasuk hutan, apalagi dapat menimbulkan kerusakan ekosistem alam yang ada dan merugikan rakyatnya. Karena sejatinya alam adalah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT, untuk di jaga dan di manfaatkan secara adil bagi seluruh manusia bukan komoditas yang boleh dieksploitasi tanpa batas oleh segelintir pemilik modal.

Keberkahan dari langit dan bumi akan didapat dan dirasakan tatkala syariat Islam di terapkan secara keseluruhan untuk mengatur kehidupan manusia. Inilah janji Allah SWT yang tercantum di dalam Al'quran surah al-A'raf ayat 96.

Wallahu a'lam bish- shawab
×
Berita Terbaru Update