Oleh Neneng Sriwidianti
Pengasuh Majelis Taklim
Demonstrasi merupakan salah satu cara rakyat menyampaikan aspirasi sekaligus mengoreksi kebijakan penguasa. Namun, bagaimana jika suara kritis rakyat justru dibalas dengan tindakan represif aparat? Kebebasan berpendapat yang selama ini diagungkan dalam demokrasi seolah hanya berlaku selama tidak mengusik kepentingan penguasa.
Delapan mahasiswa UGM ditangkap. Mereka terdiri atas enam mahasiswa Fisipol, satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan. (kompas.com, 11/11/2026)
Peristiwa demonstrasi pada Hari Pahlawan, 10 November 2026, di depan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi gambaran persoalan tersebut. Aksi yang membawa sembilan tuntutan terkait persoalan nasional dan kebijakan di Yogyakarta itu berujung ricuh dan meluas hingga Bundaran UGM. Lebih dari 100 orang dilaporkan ditangkap polisi.
Tindakan aparat dalam pengamanan aksi tersebut menuai kecaman. Dekan Fisipol UGM mengecam tindakan represif yang menyebabkan sejumlah mahasiswanya mengalami luka fisik. Bahkan, Propam Polda DIY memeriksa 11 polisi atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ketika mengamankan demonstrasi.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa penyampaian aspirasi rakyat masih berhadapan dengan persoalan serius. Di satu sisi, demokrasi menjanjikan kebebasan berpendapat. Namun, di sisi lain, ketika kritik disampaikan secara terbuka dan berhadapan dengan kepentingan penguasa, kebebasan itu seolah memiliki batas.
Demokrasi dan Standar Ganda Kebebasan
Demonstrasi pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian rakyat terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika kebijakan dinilai tidak berpihak kepada rakyat, mereka berhak menyampaikan keberatan dan menuntut perbaikan.
Sayangnya, dalam sistem demokrasi kapitalisme, yang katanya menghormati kebebasan berpendapat, aspirasi rakyat tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan. Kedaulatan yang menempatkan manusia sebagai pembuat hukum membuka ruang bagi lahirnya aturan dan kebijakan berdasarkan kepentingan politik maupun ekonomi. Akibatnya, kepentingan rakyat dapat tersisih ketika berhadapan dengan kepentingan penguasa dan pemilik modal.
Kritik yang seharusnya menjadi bahan evaluasi justru berpotensi dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan. Tidak jarang, pendekatan keamanan lebih dikedepankan daripada mendengarkan substansi tuntutan masyarakat.
Di sinilah terlihat standar ganda demokrasi. Kebebasan berpendapat digaungkan, tetapi praktiknya tidak selalu memberikan ruang aman bagi rakyat untuk menyampaikan kritik. Aparat yang semestinya bertugas melindungi masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan.
Tentu, tindakan anarkis dalam demonstrasi tidak dapat dibenarkan. Namun, pelanggaran yang dilakukan sebagian peserta aksi juga tidak boleh menjadi pembenaran bagi aparat untuk bertindak di luar hukum dan melakukan kekerasan. Penegakan hukum harus berjalan secara adil, profesional, dan tidak tebang pilih.
Islam Menempatkan Penguasa sebagai Pelayan Rakyat
Berbeda dengan demokrasi kapitalisme, Islam memiliki landasan yang jelas dalam mengatur kekuasaan. Kedaulatan berada di tangan syara. Artinya, hukum dan aturan kehidupan bersumber dari Allah Swt., bukan berdasarkan kehendak manusia atau kepentingan penguasa. Adapun kekuasaan berada di tangan umat yang memberikan amanah kepada penguasa untuk menjalankan syariat.
Dengan demikian, penguasa tidak memiliki kewenangan membuat hukum sesuka hati. Setiap kebijakan harus terikat dengan ketentuan syariat dan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.
Islam juga menempatkan aktivitas mengoreksi penguasa sebagai kewajiban. Rasulullah saw. bersabda, "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak membungkam kritik. Sebaliknya, menyampaikan kebenaran dan mengingatkan penguasa ketika melakukan penyimpangan merupakan amalan yang sangat mulia.
Dalam sistem khilafah, pemimpin adalah ra'in (pengurus dan pelindung rakyat). Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Karena itu, aparat keamanan pun harus menjalankan tugas untuk melindungi masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Apabila penguasa maupun aparat terbukti melakukan kezaliman, mereka wajib dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi sesuai ketentuan syariat.
Islam juga menyediakan mekanisme peradilan untuk menyelesaikan kezaliman penguasa melalui Mahkamah Mazhalim. Lembaga ini berwenang memeriksa pengaduan atas tindakan zalim yang dilakukan penguasa maupun pejabat negara.
Dengan mekanisme tersebut, rakyat memiliki saluran untuk menuntut keadilan, termasuk ketika pihak yang melakukan pelanggaran justru berasal dari lingkaran kekuasaan.
Keadilan Bukan Sekadar Janji
Persoalan demonstrasi di Yogyakarta semestinya menjadi bahan refleksi bahwa kebebasan berpendapat tidak cukup hanya dijadikan slogan. Rakyat membutuhkan jaminan bahwa aspirasi mereka didengar, kritik tidak dibungkam, dan aparat bertindak sesuai hukum.
Selama kekuasaan lebih berorientasi pada kepentingan politik dan ekonomi daripada pelayanan terhadap rakyat, potensi lahirnya tindakan represif akan terus membayangi kehidupan masyarakat.
Islam menawarkan sistem yang menempatkan hukum Allah sebagai landasan kekuasaan serta menjadikan penguasa sebagai pelayan dan pelindung rakyat. Keadilan tidak bergantung pada kehendak pemimpin, tetapi harus ditegakkan berdasarkan aturan syariat.
Karena itu, sudah saatnya umat memahami bahwa persoalan keadilan bukan sekadar persoalan perilaku individu penguasa, melainkan juga berkaitan dengan sistem yang melahirkan dan mengatur kekuasaan. Perubahan hakiki membutuhkan penerapan aturan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan, sehingga kekuasaan benar-benar menjadi amanah untuk mengurus rakyat, bukan alat untuk menundukkan mereka.
"Wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah (menyeluruh) dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu." (TQS. Al-Baqarah[2]: 208)
Wallahu a'lam bishshawwab
