Oleh Nur Hasanah, SKom
Aktivis Dakwah Islam
Pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang mengklaim seluruh tiga wilayah administratif di Tepi Barat sebagai “milik Israel” bukan sekadar pernyataan politik. Klaim tersebut memperlihatkan bagaimana masa depan Palestina sesungguhnya dipandang oleh sebagian elite politik Israel.
Berdasarkan Kesepakatan Oslo II 1995, Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B, dan C. Area A berada di bawah kendali Palestina. Area B berada di bawah kendali sipil Palestina dengan pengaturan keamanan yang melibatkan Israel. Sementara Area C, yang mencakup sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat, berada di bawah kendali Israel.
Namun, ketika seluruh Area A, B, dan C diklaim sebagai milik Israel, pertanyaannya sederhana, jika seluruh wilayah diklaim Israel, di mana negara Palestina yang selama ini dijanjikan melalui solusi dua negara?
Selama puluhan tahun, solusi dua negara terus digembar-gemborkan Amerika Serikat, negara-negara Barat, dan sejumlah penguasa negeri Muslim sebagai jalan keluar konflik Palestina-Israel.
Konsepnya tampak sederhana, Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara. Namun, realitas di lapangan justru bergerak berlawanan.
Ketika diplomasi berbicara tentang negara Palestina, wilayah Palestina terus menghadapi pendudukan, perluasan permukiman, penggusuran, dan perebutan tanah. Ketika konferensi perdamaian digelar, persoalan mendasar mengenai kedaulatan Palestina tetap tidak terselesaikan.
Lantas, bukankah ini menunjukkan bahwa solusi dua negara hanya menjadi janji diplomatik yang terus diulang tanpa kepastian realisasi?
Negara Palestina tidak mungkin berdiri secara berdaulat jika wilayahnya terus dipersempit dan kepemilikannya terus diklaim pihak lain. Solusi dua negara akhirnya berisiko menjadi sekadar akal-akalan politik. Dunia dibuat percaya bahwa penyelesaian sedang diupayakan, sementara fakta di lapangan terus berubah.
Dari Tepi Barat hingga Gaza Diplomasi Bukan Solusi
Klaim atas Tepi Barat tidak dapat dipisahkan dari penderitaan panjang rakyat Palestina, termasuk kehancuran besar di Gaza. Perang telah menghancurkan rumah, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur kehidupan. Rakyat sipil, termasuk anak-anak, harus menanggung akibat konflik yang tidak mereka ciptakan.
Di Tepi Barat, persoalan perampasan tanah dan perluasan permukiman semakin mempersempit ruang hidup rakyat Palestina. Berbagai tindakan terhadap tempat ibadah dan kawasan suci juga menambah luka umat Islam.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, lalu apa arti solusi dua negara?
Sebab, sebuah negara membutuhkan wilayah, penduduk, kedaulatan, dan kemampuan mengatur kehidupan rakyatnya. Jika wilayah terus dirampas dan kedaulatan terus dibatasi, negara Palestina hanya akan menjadi nama dalam dokumen diplomasi.
Masalahnya, masyarakat internasional terlalu lama terjebak dalam bahasa diplomasi. Pertemuan digelar, pernyataan keprihatinan dikeluarkan, dan solusi dua negara kembali disebut. Namun, rakyat Palestina tetap menanggung penderitaan.
Karena itu, solusi dua negara harus dikritisi secara serius. Bukan karena perdamaian tidak penting, melainkan karena perdamaian tanpa keadilan hanya akan mempertahankan ketimpangan.
Tidak mungkin berbicara tentang perdamaian sambil membiarkan pendudukan dan perampasan hak berlangsung. Tidak mungkin menjanjikan negara Palestina sambil membiarkan wilayah yang menjadi basis negara tersebut terus diperebutkan.
Jika hasil akhirnya tetap sama, solusi dua negara bukan penyelesaian, melainkan ilusi.
Pemimpin Muslim Tak Boleh Diam
Yang lebih memprihatinkan, sebagian pemimpin negara Arab tetap menjalin hubungan dan bertemu dengan pemerintah Israel ketika rakyat Palestina mengalami penderitaan.
Diplomasi memang penting. Namun, diplomasi seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan, bukan alasan untuk menormalisasi hubungan ketika kezaliman masih berlangsung.
Negara-negara Muslim sebenarnya memiliki kekuatan ekonomi, politik, demografi, dan geografis yang besar. Jika kekuatan tersebut disatukan untuk menekan penghentian kezaliman dan membela rakyat Palestina, posisi umat tentu jauh lebih kuat.
Karena itu, pemimpin Muslim seharusnya tidak sekadar menjadi penonton atau mengeluarkan kecaman simbolis. Mereka harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap rakyat Palestina melalui kebijakan politik, diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan tekanan internasional yang sah.
Islam memiliki prinsip tegas dalam menghadapi kezaliman.
Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam wajib berpihak kepada keadilan. Membela Palestina berarti membela manusia yang dizalimi dan menolak segala bentuk perampasan hak.
Namun, perjuangan tersebut harus tetap berada dalam koridor keadilan. Tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap manusia berdasarkan agama atau bangsa. Yang harus ditolak adalah kezaliman, pendudukan, perampasan hak, dan tindakan yang menyengsarakan rakyat sipil.
Persatuan Umat untuk Menghentikan Kezaliman
Umat Islam tidak boleh terus menjadi penonton. Penderitaan Palestina harus menjadi momentum untuk membangun kesadaran dan persatuan umat.
Perjuangan dapat dilakukan melalui dakwah, pendidikan, bantuan kemanusiaan, advokasi, penyebaran informasi yang benar, serta dorongan kepada pemerintah agar mengambil kebijakan yang berpihak kepada keadilan.
Lebih dari itu, umat perlu memperjuangkan tatanan kehidupan yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan keadilan, amanah, perlindungan jiwa, dan pembelaan terhadap kaum tertindas.
Perubahan tersebut membutuhkan perjuangan yang panjang dan sungguh-sungguh. Bukan dengan membenci orang yang tidak bersalah, tetapi dengan membangun kekuatan umat melalui ilmu, dakwah, persatuan, dan perjuangan politik yang bertanggung jawab.
Klaim bahwa seluruh Tepi Barat adalah “milik Israel” seharusnya menjadi alarm bagi dunia. Sebab, semakin jelas wilayah Palestina diklaim dan dikuasai, semakin terbuka pula bahwa solusi dua negara tidak menyelesaikan akar masalah.
Palestina mengajarkan bahwa umat membutuhkan persatuan dan kekuatan politik yang nyata. Maka, perjuangan tidak boleh berhenti pada kecaman. Mari bersatu. Pelajari Islam agar mampu memahami persoalan umat sehingga bisa mendakwahkan Islam sebagai solusi kehidupan.
Masalah Palestina hanya bisa selesai dengan Islam, maka umat Islam wajib memperjuangkan tegaknya hukum Islam dalam institusi negara. Dengan demikian, Palestina akan memiliki kekuatan untuk merdeka dan terlindung dari ketertindasan.
.jpg)
.jpg)
