oleh : ummu fatih (pegiat opini
TP PKK Kabupaten Kolaka mengikuti Jambore Kader dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Wakatobi. Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Kolaka menggaungkan semangat 10 Program Pokok PKK, mulai dari penghayatan Pancasila, gotong royong, pangan, pendidikan, kesehatan, hingga perencanaan sehat.
Kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi dan meningkatkan semangat kader dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga.
(ppid.kolakakab.go.id)
Dalam Tinjauan Kritis
Sepuluh Program Pokok PKK menyentuh berbagai aspek kehidupan keluarga. Namun, persoalan mendasar yang perlu dijawab ialah sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Keberhasilan tidak cukup diukur dari kemeriahan jambore, kekompakan kader, atau sosialisasi program, tetapi harus terlihat dari perubahan kondisi keluarga.
Pertama, persoalan pangan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan kerja sulit, dan biaya pendidikan serta kesehatan membebani masyarakat, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ikut tertekan. Kader PKK dapat membantu masyarakat, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan akar persoalan kebijakan ekonomi.
Kedua, pemberdayaan keluarga berisiko menjadi kegiatan yang bersifat tambal sulam apabila hanya berfokus pada pelatihan keterampilan dan usaha kecil, sementara persoalan struktural dibiarkan. Perempuan bisa didorong semakin produktif, tetapi keluarga tetap kesulitan apabila harga kebutuhan pokok mahal dan akses terhadap pelayanan dasar tidak memadai. Karena itu, pemberdayaan harus disertai kebijakan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Ketiga, kondisi tersebut berkaitan dengan sistem sekularisme-kapitalisme yang menempatkan keuntungan ekonomi sebagai orientasi penting dalam pengelolaan kehidupan. Ketika kebutuhan dasar semakin bergantung pada kemampuan membeli, keluarga berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan. Akibatnya, beban penyelesaian masalah sering dikembalikan kepada individu dan keluarga, padahal negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Solusi Islam
Islam memandang keluarga sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kesejahteraan keluarga tidak cukup dibangun melalui pembinaan moral, tetapi juga membutuhkan sistem yang menjamin kebutuhan dasar rakyat.
Pertama, pembinaan keluarga harus berlandaskan akidah Islam agar terbentuk keluarga yang bertakwa, memiliki akhlak mulia, dan mampu mendidik generasi.
Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."
(QS. At-Tahrim: 6).
Kedua, negara wajib menjalankan fungsi pengurusan rakyat, termasuk memastikan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dapat diakses masyarakat.
Rasulullah saw. bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim).
Ketiga, pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan umum harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat, bukan sekadar keuntungan segelintir pihak. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga tidak hanya dibebankan kepada kemampuan masing-masing rumah tangga.
Keempat, program PKK perlu diarahkan pada pendampingan keluarga yang berkelanjutan, disertai evaluasi berdasarkan dampak nyata: perbaikan gizi, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan kemandirian ekonomi keluarga.
Dalam perspektif Islam kaffah, pembinaan keluarga dan tanggung jawab negara harus berjalan beriringan. Inilah perbedaan antara solusi tambal sulam dan solusi hakiki: bukan hanya mengajak keluarga menjadi lebih kuat menghadapi kesulitan, melainkan juga membangun sistem yang sungguh-sungguh menjamin kesejahteraan mereka.
