Oleh
Fatinah Rusydayanti (Pegiat Literasi)
Beberapa hari terakhir, timeline sosial media (Sosmed) kembali ramai membicarakan klip potongan pidato Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat, 18 September 2026, dalam potongan video yang viral itu, Presiden menyinggung sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar. “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok.” (Suara.com/19/9/26).
Presiden Prabowo bahkan mengutip konsep dalam Al-Qur'an mengenai fitnah saat berbicara di hadapan kader PAN.
“Ada beberapa pakar saking pakarnya dia melontarkan fitnah, Saudara-saudara,” ujarnya. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Prabowo menanggapi pihak yang menurutnya telah melontarkan fitnah. Ia kemudian menekankan bahwa seorang pakar atau cendekiawan seharusnya memiliki intellectual honesty atau kejujuran intelektual.
Jika dilihat dari sudut pandang pemangku kekuasaan, kritik dari pemerintah terhadap para pakar juga memiliki konteks karena tidak semua kritik otomatis benar. Seorang pakar pun dapat keliru, menggunakan data yang tidak tepat untuk kepentingan pribadi dengan dalih kepakarannya. Bahkan, Prabowo sendiri dalam pidatonya secara spesifik berbicara mengenai “beberapa pakar”, bukan seluruh pakar.
*Bagaimana Penguasa Memandang Kritik?*
Tetapi apakah berarti tidak boleh melakukan kritik dan koreksi pada pemerintah? dan bagaimana seharusnya seorang penguasa memandang kritik?. Sebab ketika sebuah kritik datang kepada masyarakat biasa, dampaknya mungkin hanya sebatas rasa tidak nyaman. Namun ketika kritik datang kepada seorang pemegang kekuasaan, situasinya berbeda. Keputusan seorang pejabat dapat menentukan harga yang harus dibayar masyarakat, aturan yang harus dipatuhi, anggaran yang digunakan, bahkan arah kehidupan jutaan orang hingga masa depan suatu bangsa.
Karena itu, kritik terhadap penguasa sesungguhnya bukan sekadar persoalan “suka atau tidak suka”. Ia merupakan bagian dari hubungan antara yang memegang kekuasaan dan mereka yang terdampak oleh kekuasaan tersebut.
Kita harus bisa membedakan antara kritik atas pribadi dan atas kebijakan. Kritik pada kebijakan bukan berarti membenci personalnya. Menggunakan keilmuan untuk mengoreksi arah kebijakan bukan berarti ada niat makar atau menyerang personal. Kritik bisa jadi adalah bentuk kepedulian rakyat atas arah bangsa.
Jika seorang pakar menyampaikan data yang keliru, maka pemangku kekuasaan juga punya hak untuk mengoreksi, bantahlah dengan data yang benar. Jika analisisnya salah, tunjukkan letak kesalahannya. Jika tuduhannya tidak berdasar, hadirkan bukti yang membantahnya.
Dengan demikian, yang dipertarungkan adalah argumen, diskusi terjadi dua arah antara antara pro dan kontra, bukan siapa yang memiliki jabatan lebih tinggi. Sebab sebuah kritik tidak otomatis menjadi salah hanya karena disampaikan kepada pemerintah. Sebaliknya, sebuah kebijakan tidak otomatis menjadi benar hanya karena berasal dari pemerintah. Disinilah persoalan relasi kekuasaan menjadi penting.
*Teori Versus Praktik*
Dalam Sistem Demokrasi, secara formal rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan. Namun dalam praktik politik yang terjadi di lapangan, kekuasaan politik juga berinteraksi dengan kepentingan ekonomi, partai, kelompok kepentingan, pemilik modal, media, dan berbagai aktor lainnya yang kesemuanya bertarung untuk kepentingan yang berbeda atau bergabung bekerja sama untuk kepentingan kelompok.
Maka persoalannya bukan hanya tentang apakah Presiden A, Menteri B, atau Pejabat C suka dikritik atau tidak. Ada persoalan yang lebih besar: bagaimana sistem membentuk hubungan antara kekuasaan dan rakyatnya?. Sebab pejabat yang anti-kritik bukanlah fenomena yang hanya mungkin muncul pada satu pemerintahan. Ia dapat akan terus muncul ketika kekuasaan tidak memiliki budaya koreksi yang kuat, ketika yang memegang kekuasaan bukan terpilih karena keahliannya tapi karena popularitas dan modal harta yang dimiliki.
Dan ketika masyarakat mulai takut menyampaikan kritik, yang sebenarnya sedang hilang bukan hanya kebebasan berbicara. Yang hilang adalah mekanisme untuk mengingatkan penguasa ketika ia mungkin sedang salah.
*Cara Islam Memandang Kekuasaan*
Menariknya, Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai hubungan antara penguasa dan rakyat. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah alasan seseorang menjadi manusia yang tidak boleh dikoreksi. Khalifah (pemimpin negara Islam) bukan manusia yang selalu benar. Jabatan tidak menjadikan seseorang terbebas dari kesalahan.
Justru karena ia memegang amanah untuk mengurus urusan masyarakat, ia harus siap menerima muhasabah atau koreksi. Abu Bakar Ash-Shiddiq memberikan contoh yang sangat jelas ketika menyampaikan pidato setelah menjadi khalifah: “Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Namun jika aku menyimpang, luruskanlah aku.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan buta. Pemimpin sendiri membuka ruang agar masyarakat mengoreksi apabila ia menyimpang.
Contoh lain datang dari Umar bin Khattab. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan dalam literatur sejarah Islam, Umar pernah menyampaikan khutbah kepada masyarakat. Seorang laki-laki kemudian mempertanyakan bagaimana mungkin Umar mengenakan pakaian yang lebih panjang sementara masyarakat hanya mendapatkan satu bagian kain.
Menariknya, Umar tidak menggunakan kedudukannya untuk membungkam orang tersebut. Ia justru meminta penjelasan. Kemudian Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa ia memberikan bagian kain miliknya kepada ayahnya sehingga Umar dapat mengenakan pakaian tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan, masyarakat menerima jawabannya.
Bayangkan posisi yang sedang dipertanyakan. Seorang rakyat mempertanyakan khalifah di hadapan masyarakat. Dan khalifah tidak berkata: “Kamu siapa? Saya pemimpin di sini.” Ia menjawab pertanyaan tersebut.
Disinilah kita bisa melihat bahwa dalam pemerintahan Islam, kewibawaan pemimpin tidak harus dibangun dengan membuat rakyat takut untuk bertanya. Justru pemimpin dapat tetap memiliki kewibawaan sekaligus membuka dirinya terhadap koreksi.
*Kekuasaan yang Tidak Kebal Kritik*
Maka persoalan kritik sebenarnya bukan tentang apakah pemerintah harus menerima semua perkataan masyarakat. Masyarakat juga bisa salah. Pakar bisa salah. Media bisa salah. Pemerintah pun bisa salah.
Yang menjadi persoalan adalah apa yang dilakukan ketika perbedaan itu muncul. Apakah kritik dijawab dengan argumen? Ataukah dijawab dengan mempertanyakan pribadi pengkritiknya? Apakah data yang keliru diluruskan dengan data? Ataukah orang yang menyampaikan data tersebut terlebih dahulu diserang?
Islam memberikan prinsip yang menarik, penguasa tetap memiliki kewenangan, tetapi kewenangan itu bukan berarti ia berada di atas kebenaran. Khalifah Umar tetaplah khalifah ketika dikritik rakyatnya. Abu Bakar tetaplah pemimpin ketika meminta rakyat meluruskannya.
Mereka tidak kehilangan otoritas hanya karena bersedia mendengarkan. Justru dari sana kita belajar bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak selalu terlihat dari seberapa keras ia menghadapi kritik, tetapi juga dari seberapa lapang ia menerima koreksi ketika kritik itu benar.
Sebab rakyat tidak membutuhkan penguasa yang selalu dianggap benar. Rakyat membutuhkan penguasa yang ketika benar, dapat menjalankan amanahnya dengan tegas; dan ketika salah, masih memiliki kerendahan hati untuk diluruskan. Dan dalam Islam, kritik terhadap penguasa bukanlah tanda bahwa kekuasaan harus dihancurkan. Ia dapat menjadi bagian dari upaya menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalan yang benar. Dan penguasa - penguasa seperti ini hanya bisa lahir dari sistem yang memadai. Selama kita masih bertahan pada sistem yang sudah rusak, maka selamanya yang terpilih hanyalah penguasa yang juga menyesuaikan pada sistem yang sudah rusak. Wallahu ‘alam bishowab.
