Mengurai Krisis Murid SD Negeri: Saat Sekolah Tak Lagi Dilirik, Islam Punya Solusinya

Oleh. Muthia Ayesha 
Mahasiswa

Nusantaranews.net,  fenomena sepinya pendaftaran murid baru di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) pada tahun ajaran baru ini mendadak jadi sorotan publik. Berbagai daerah melaporkan fenomena yang memprihatinkan: ada SDN yang hanya mendapatkan 1 hingga 5 siswa, bahkan tidak sedikit sekolah yang sama sekali gagal menggaet murid baru.

Pemerintah sempat mengusulkan opsi regrouping atau penggabungan beberapa sekolah menjadi satu. Namun, langkah ini dinilai bukan solusi tuntas, sebab kerap memicu masalah baru berupa pertambahan jarak tempuh yang kian jauh bagi anak-anak di daerah.

Mengapa Sekolah Negeri Ditinggalkan?

Jika dibedah, minimnya calon siswa di SD Negeri bertumpu pada dua faktor utama: perubahan struktur demografi dan pergeseran orientasi pendidikan masyarakat.

Perubahan demografi yang ditandai dengan menua-nya populasi dan menurunnya angka anak usia sekolah tidak lepas dari kegagalan sistem ekonomi saat ini. Tingginya biaya hidup dan sulitnya mencapai kesejahteraan membuat banyak pasangan muda enggan memiliki anak. Di saat yang sama, kesenjangan pendapatan desa-kota makin memperparah arus urbanisasi.

Namun, faktor yang paling mendasar adalah kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan moral anak-anak mereka.

Di tengah gempuran pergaulan bebas, kenakalan remaja, tawuran, hingga kriminalitas anak yang makin marak, orang tua merasa sekolah negeri yang berlandaskan sistem sekuler tak lagi menjadi tempat yang aman. Akibatnya, masyarakat berbondong-bondong mengalihkan pilihan ke sekolah swasta berbasis agama yang dinilai lebih mampu menanamkan akidah, akhlak, kebiasaan ibadah, dan hafalan Al-Qur'an.

Kegagalan Sistem Sekuler-Liberal

Fakta bahwa masyarakat lebih memilih sekolah agama merupakan bukti terselubung atas kegagalan sistem pendidikan sekuler-liberal. Bongkar-pasang kurikulum yang kerap dilakukan pemerintah terbukti tidak mampu membendung arus kerusakan moral generasi. Selama pendidikan dipisahkan dari nilai-nilai agama (sekularisme), sekolah hanya akan memproduksi manusia yang cerdas secara akademik tetapi rapuh secara moral dan kepribadian.

Meski demikian, menyelamatkan anak secara individual dengan memasukkannya ke sekolah swasta berbasis agama saja tidak cukup. Kerusakan moral yang terjadi hari ini bersifat sistemik—akibat diterapkannya sistem sekuler-liberal di segala sendi kehidupan, mulai dari media, pergaulan, hingga tata hukum.

Konstruksi Pendidikan dalam Perspektif Islam

Islam memandang bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar rakyat sekaligus pilar utama peradaban. Negara wajib menjamin tersedianya pendidikan yang berkualitas, merata, dan bebas biaya (gratis) bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Dalam institusi Khilafah, krisis seperti ini diselesaikan melalui pendekatan menyeluruh:

1. Kurikulum Berbasis Akidah Islam

Kurikulum dirancang untuk mencetak output pendidikan yang memiliki syakhsiyah Islamiyyah (polaspikir dan pola sikap Islam) sekaligus menguasai sains dan teknologi. Dengan demikian, orang tua tidak perlu ragu akan keselamatan moral anaknya di sekolah milik negara.

2. Dukungan Penuh Negara atas Sarana dan Fasilitas

Negara bertanggung jawab penuh menyediakan tenaga pendidik (guru) yang sejahtera dan kompeten, infrastruktur sekolah yang memadai, serta sarana-prasarana pendukung di seluruh wilayah secara merata, sehingga krisis pemerataan murid tidak terjadi.

3. Penyelesaian Akar Masalah Sistemik

Sistem ekonomi Islam jamin kesejahteraan tiap individu, sehingga biaya hidup terkendali dan pasangan suami-istri tidak takut memiliki keturunan. Pembangunan daerah yang merata juga mencegah terjadinya lonjakan urbanisasi yang menumpuk di kota-kota besar saja.

Membangun Kesadaran Politik Masyarakat

Fenomena krisis murid SD Negeri harus membuka mata kita bersama. Solusinya tidak cukup sebatas memindahkan anak ke sekolah swasta pilihan, tetapi harus melangkah pada pembangkitan kesadaran politik.

Masyarakat perlu menyadari bahwa berbagai kerusakan moral generasi dan ketimpangan sarana publik adalah buah manis dari penerapan sistem sekuler-liberal. Oleh karena itu, diperlukan aktivitas dakwah politik yang masif untuk mengedukasi dan menggerakkan masyarakat menuju perubahan hakiki—yakni mengembalikan penerapan sistem Islam yang akan menjaga generasi dan menjamin pendidikan berkualitas bagi semua.