Oleh. Yeyet Mulyati
Sejak diumumkannya kenaikan BBM pada tanggal 10 Juni 2026, sejumlah SPBU di berbagai daerah mengalami peningkatan antrean. Warga banyak yang mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi sehingga antrean mengular. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dan beralih ke BBM bersubsidi. Ditambah lagi kendala distribusi, dugaan aktivitas pelangsir, serta ketidaktepatan sasaran penggunaan QR Code MyPertamina mempercepat kekosongan stok di tingkat lokal. Maka terjadilah antrean panjang.
Antrean BBM ini sudah berlangsung selama sebulan sejak berita kenaikan. Hal ini tentu mengganggu aktivitas transportasi dan distribusi barang. Di Sumatra Utara, tepatnya di Kota Medan, sejumlah pengemudi ojek dan taksi daring serta sopir angkutan mengaku kehilangan banyak penumpang akibat harus mengantre untuk membeli bensin di SPBU. Bahkan seorang sopir truk meninggal dunia di balik kemudinya saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Polisi menduga korban meninggal akibat kelelahan. [BBC News Indonesia, 9/7/2026]
Miris sekali. Negara yang memiliki tambang minyak, walaupun tidak banyak, jika digunakan untuk kebutuhan rakyat dalam negeri sendiri pasti akan cukup. Tidak perlu mengimpor dari negara lain. Tapi hanya demi beberapa liter bensin saja agar dapat mengangkut penumpang, agar bisa mendapatkan sepeser rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, hingga harus mempertaruhkan nyawa. Sungguh benar-benar mahal harga BBM di negara yang terkenal dengan SDA-nya ini.
Lalu, di mana peran pemerintah yang seharusnya mengelola bahan tambang, yang hasilnya nanti akan dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan umat? Sayang, dalam sistem kapitalis, penguasa yang seharusnya mengurusi urusan rakyatnya malah mengurusi urusan kapitalis, swasta, dan asing serta aseng. Merekalah yang mengolah SDA milik umum dari hulu, yaitu eksplorasi, hingga hilir, yaitu distribusi. Merekalah yang mengatur. Negara kehilangan kontrol, tak mampu berbuat apa pun, hanya berfungsi sebagai korporasi dagang. Dan rakyatlah yang menjadi korban, dipaksa untuk tunduk pada permainan pasar korporat.
Bukannya menyelesaikan masalah antrean akibat kelangkaan BBM, negara justru membuat regulasi teknis yang berbelit-belit, yaitu dengan membatasi kuota pengguna BBM bersubsidi dan memperumit pembelian BBM di SPBU.
Lalu, bagaimana hal ini bisa diselesaikan? Dan siapa yang seharusnya menyelesaikan hal tersebut? Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Begitu pun dengan antrean mengular akibat kelangkaan BBM ini. Dan yang bisa menyelesaikan masalah ini tentunya adalah negara. Kenapa demikian? Karena di sini negara berfungsi sebagai _ra’in_, pengurus rakyat. Negara akan mengelola sumber daya alam dan akan dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Negara haram mengambil keuntungan dari kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib menyediakan BBM sebagai pelayanan mutlak, bukan memperlakukan sebagai barang dagangan, karena BBM termasuk kebutuhan pokok.
Kemudian, negara tidak boleh mengalihkan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak individu, swasta, apalagi asing. Sebab tata kelola SDA wajib dipegang oleh negara dari hulu hingga hilir. Atau boleh dikatakan dikelola oleh negara dan didistribusikan hingga sampai kepada seluruh masyarakat, baik yang berada di perkotaan, desa, bahkan pelosok. Semua akan merasakan kemudahan dalam mendapatkan BBM. Demi kemaslahatan itu, semua menjadi tugas negara.
Negara pun harus mempermudah masyarakat untuk mendapatkan BBM. Negara tidak boleh membuat birokrasi yang sulit dan berbelit-belit yang membuat rakyat kesulitan. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh negara. Dan semua itu tidak akan terwujud dalam sistem kapitalis sekuler. Semua tugas negara tersebut hanya bisa terwujud dengan sistem Islam dalam bingkai Khilafah. Karena hanya dalam Islam-lah negara berperan sebagai _ra’in_, pelayan bagi umat. Kapan lagi semua akan terwujud? Tentu dengan diterapkannya Islam dalam institusi Khilafah.
_Wallahu a’lam bish-shawab._
