Tim Posko Nasional PRR Evaluasi Pemanfaatan Dana TKD di Lima Puluh Kota

Nusantaranews.net, Limapuluh Kota – Tim Posko Nasional Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) Korwil Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemulihan pascabencana di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis (30/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, tim menyoroti percepatan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang hingga kini baru terealisasi 15,81 persen.

Kegiatan yang dipimpin Ketua Tim Posko Nasional PRR Korwil Sumbar, Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si., diawali dengan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan dilanjutkan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda monitoring dan evaluasi PRR di Sumatera Barat setelah sebelumnya tim melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan laporan PRR Kabupaten Lima Puluh Kota per 24 Juli 2026, total pagu Dana TKD yang dialokasikan untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana mencapai Rp135,6 miliar. Namun hingga akhir Juli, realisasi anggaran baru mencapai Rp21,4 miliar atau 15,81 persen.

Dana TKD tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan utama selain Bantuan Presiden (Banpres), APBN melalui Kementerian PUPR, APBN Kementerian Pertanian, BNPB serta APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pemanfaatan anggaran difokuskan pada percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana, khususnya Kecamatan Gunung Omeh, Bukik Barisan dan Guguak. Prioritas utama diarahkan untuk membuka kembali akses wilayah yang sempat terisolasi, memperbaiki infrastruktur dasar, serta mendukung pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

Pada sektor permukiman, sebanyak 60 unit hunian sementara (huntara) di Kecamatan Gunung Omeh telah selesai dibangun dan telah ditempati oleh 60 kepala keluarga. Sementara pembangunan 282 unit hunian tetap (huntap) masih berproses melalui dukungan pemerintah pusat dan BNPB.

Di sektor infrastruktur, penanganan jalan dan jembatan terus dipercepat. Tercatat sebanyak 82 unit infrastruktur terdampak bencana, terdiri dari ruas jalan, jembatan dan fasilitas pendukung lainnya. Sejumlah ruas jalan strategis saat ini ditangani melalui skema Banpres Tahun 2026 untuk mendukung konektivitas masyarakat menuju kawasan hunian tetap dan sentra ekonomi.

Sementara itu, pemulihan sektor pertanian juga menunjukkan perkembangan positif. Lahan sawah terdampak seluas 77 hektare telah direkonstruksi dan kembali ditanami dengan dukungan APBN Kementerian Pertanian. Di sektor sosial, bantuan dari Kementerian Sosial telah disalurkan kepada ratusan keluarga penerima manfaat berupa bantuan sosial dan jaminan hidup. 

Usai audiensi, Tim Posko Nasional PRR bersama Bupati Lima Puluh Kota dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait meninjau sejumlah titik terdampak bencana. Lokasi yang dikunjungi meliputi ruas jalan yang terban dan longsor di tebing Batang Sinamar di Jorong Koto Kociak, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, serta lokasi jalan terban dan longsor tebing Sungai Batang Sinamar di Jorong Titian Dalam, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh.

Rombongan juga meninjau lokasi relokasi pembangunan SD Negeri 04 Koto Tinggi di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, serta lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Terpadu di Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi.

Peninjauan lapangan tersebut diikuti oleh BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, camat, serta wali nagari setempat. Kehadiran lintas sektor itu bertujuan memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana dan menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lima Puluh Kota menyampaikan bahwa pembangunan Huntap Terpadu di Jorong Aia Angek dipastikan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2026 dengan dukungan anggaran sebesar Rp4,8 miliar. Program tersebut diharapkan menjadi solusi permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Meski berbagai program telah menunjukkan progres, Tim Posko Nasional PRR menilai percepatan penyerapan Dana TKD menjadi pekerjaan penting yang harus segera dituntaskan. Dengan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang semakin terbatas, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat realisasi kegiatan agar seluruh target rehabilitasi dan rekonstruksi dapat tercapai sesuai perencanaan.

Melalui sinergi pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Lima Puluh Kota optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat serta memberikan manfaat bagi sekitar 1.792 jiwa masyarakat terdampak di wilayah tersebut. (R.Sitepu)