Krisis Energi dan Tata Kelola Sumber Daya: Perspektif Solusi Islam

Oleh : Sri Nawangsih

(ibu Rumah Tangga) 

Krisis pasokan listrik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa persoalan energi bukan sekadar gangguan teknis sesaat. Pemadaman listrik yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali telah mengganggu aktivitas masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Salah satu penyebab utama yang diungkap adalah terganggunya pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), padahal Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas tata kelola sumber daya energi nasional.

Paradoks tersebut muncul karena sebagian besar pengelolaan sumber daya batubara berada di tangan perusahaan swasta, sementara kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk pembangkit listrik, sangat bergantung pada pasokan dari sektor tersebut. Perbedaan harga antara pasar ekspor dan harga yang ditetapkan untuk kebutuhan domestik menyebabkan munculnya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha. Akibatnya, kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan listrik sering kali terdampak ketika pasokan energi tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Dalam pandangan kritis terhadap sistem ekonomi kapitalisme, kondisi ini dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi sektor pertambangan dan ketenagalistrikan. Kebijakan yang membuka ruang besar bagi swasta dan pemilik modal dianggap telah mengurangi kendali negara terhadap sumber daya strategis. Selain itu, keterkaitan antara kepentingan bisnis dan kekuasaan politik dinilai berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak lagi menjadi prioritas utama.

Perspektif Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi. Dalam konsep ekonomi Islam, sumber daya yang memiliki cadangan besar dan menjadi kebutuhan publik dikategorikan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara demi kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, negara bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan, distribusi, serta pemanfaatannya agar dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat. Sektor kelistrikan pun dipandang sebagai layanan publik yang orientasinya adalah pelayanan, bukan keuntungan komersial.

Menurut pandangan ini, penerapan sistem pemerintahan Islam secara menyeluruh diyakini dapat menciptakan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya strategis dan melindungi kepentingan rakyat dari dominasi kelompok tertentu. Negara diharapkan mampu mengelola sektor energi dari hulu hingga hilir secara mandiri, bertanggung jawab atas pelayanan publik, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, krisis energi dipandang bukan hanya sebagai persoalan teknis dan ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan sistem dan paradigma pengelolaan negara yang digunakan.

Inilah urgensi dan kewajiban kaum Muslimin  untuk memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah  Islamiyah yang dapat menyelesaikan persoalan kehidupan secara keseluruhan. 

Wallahu a'lam.