Oleh : Jumiran (Pegiat Literasi)
Koperasi Desa Merah Putih alias KDMP merupakan salah satu program pemerintah yang diluncurkan yang diklaim mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Sebelumnya, pemerintah sudah menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga kini masih menuai polemik dan kritik dalam implementasinya. KDMP dan MBG akan menjadi program unggulan berskala nasional dalam periode kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Hari Koperasi Merah Putih pada 12 Juli 2025, pemerintah menegaskan akan meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, setelah dievaluasi, target dikurangi menjadi 40.000 unit. Hingga awal Juli 2026 14.000 unit telah selesai dibangun. Sisanya, masih dalam tahap pembangunan (bbc.com, 14-7-2026).
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Koperasi ini berfungsi sebagai Lembaga multiusaha berbasis gotong royong yang dikelolah dari,oleh dan untuk masyarakat. Tujuannya adalah memotong rantai pasok, menstabilkan harga dan memperkuat kemandirian ekonomi tingkat akar rumput. Koperasi ini dirancang bukan sekedar untuk simpan pinjam, tetapi dirancang untuk Multiusaha Skala Lokal yang bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan dan penyediaan kebutuhan pokok. Keanggotaannya adalah warga yang berdomisili di desa/kelurahan yang sama.
Secara konsep, kopdes memang mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang dapat membantu akses permodalan, distribusi barang, hingga pemasaran hasil produksi. Namun, konsep yang baik harus didukung dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik pula. Sejak program ini dijalankan muncul berbagai fakta dilapangan. Sejumlah KDMP yang dibangun mayoritas masyarakat menilai, pembangunannya kurang straretigis. Bagaimana tidak, pembangunan KDMP dilakukan diarea persawahan, dekat pemakaman, dan beberapah lokasi pembangunan KDMP menunjukan pembangunannya jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Masyarakat menilai pengelolaan KDMP ini pun belum jelas.
Disisi lain, pelatihan calon manager KDMP bergaya militer. Para calon manager masuk barak, memakai seragam loreng, memikul tas yang berat serta menyuarakan yel-yel semangat. Pelatihan berbasis fisik ini, dinilai tidak sejalan dengan profesi manager. Para calon manager seharusnya sibuk dengan belajar akuntansi dan bisnis, arus kas, laba rugi. Justru, digembleng layaknya pasukan tempur. Alhasil, Latihan ini mengakibatkan lima peserta meninggal dunia, hal ini membuat semakin memicu kritik publik.
Jika ditelisik, pembangunan KDMP hanya berorientasi pada pencapaian target daripada memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai persoalan yang menunjukan sejak program ini diluncurkan. Sejatinya, koperasi tidak cukup dengan pembangunan secara fisik. Koperasi akan berkembang dengan baik, apabila tujuan ini lahir dari kebutuhan masyarakat, yang dikelolah secara professional. Dengan demikian, kepercayaan akan didapatkan dari masyarakat dan para anggotanya.
Kebutuhan setiap daerah berbeda-beda, maka kebijakan yang disusun secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah, berpotensi tidak tepat sasaran. Ketika solusi yang diberikan sama diseluruh daerah, efektivitas program akan sulit diwujudkan. Disisi lain, proyek nasional dengan anggaran besar perlu pengawasan yang ketat. Jika tidak, anggaran besar yang ada, cenderung akan menguntungkan para elit tertentu dan para pemilik modal. Alih-alih mensejahterakan rakyat, justru besarnya anggaran berpotensi besar terjadinya inefisiensi, pemborosan, praktik rente, hingga penyimpangan.
Sistem kapitalisme memandang keberhasilan tidak diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tetapi keberhasilan pembangunan diukur dari jumlah proyek, besarnya investasi maupun nilai anggaran yang terserap. Walaupun proyek terus bertambah sedangkan kehidupan rakyat belum banyak yang berubah, maka evaluasi program dan sistem perlu dilakukan secara menyeluruh.
Seyogianya, pemerintah bertugas sebagai pelayan rakyat. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengelolah harta milik umum, pembukaan lapangan kerja dan pendistribusian kekayaan yang adil. Bukan dengan membuat program dengan anggaran besar, namun tidak jelas manfaatnya, sedangkan dana terus digelontorkan untuk proyek-proyek baru. Sehingga persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat tidak tersentuh dan terselesaikan.
Oleh karena itu, Islam telah menawarkan solusi yang fundamental, yakni dengan penerapan sistem ekonomi islam yang menyeluruh , mulai dari aturan kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, hingga negara islam bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan penerapan syariat secara menyeluruh, ekonomi masyarakat akan kuat karena dibangun dari akar persoalan, sehingga kesejahteraan tidak bergantung pada proyek jangka pendek. Demikianlah solusi yang ditawarkan dalam sistem islam. Berbeda dengan kapitalisme, yang hanya menawarkan solusi parsial dan tambal sulam.
Wallahu a’lam.
