Oleh Iin Parlina
Ibu Rumah Tangga
Pemerintah kembali meluncurkan program berskala nasional yang diklaim mampu menggerakkan ekonomi rakyat,yaitu Koperasi Desa Merah Putih(KDMP). Sebelumnya,pemerintah menggulirkan program Makan Bergizi Gratis(MBG) yang hingga kini masih menuai berbagai kritik dalam implementasinya. Kini,harapan serupa disematkan pada KDMP sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Pada awalnya pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 unit KDMP diseluruh Indonesia. Namun,setelah dilakukan evaluasi,target tersebut dikurangi menjadi sekitar 40.000 unit. Harga awal Juli 2026,sekitar 14.000 unit telah selesai dibangun,sedangkan sekitar 23.000 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Faktanya,berbagai persoalan muncul sejak program ini dijalankan. Sejumlah KDMP dibangun di lokasi yang dinilai kurang strategis,bahkan ada yang berada diarea pasawahan,dekat pemakaman,atau jauh dari pusat aktivis masyarakat. Mekanisme pengelolaanya juga dinilai belum jelas. Disisi lain,pelatihan bergaya militer bagi calon manajer KDMP yang mengakibatkan lima peserta meninggal dunia semakin memicu kritik publik. Pemerintah pun baru menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap program tersebut.
Dalam Sistem Kapitalisme,keberhasilan pembangunan sering kali diukur dari besarnya investasi,jumlah proyek,maupun nilai anggaran yang terserap. Padahal,ukur keberhasilan yang sesungguhnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Jika proyek terus bertambah tetapi kehidupan rakyat belum banyak berubah,maka sudah saatnya paradigma pembangunan tersebut dievakuasi secara menyeluruh. Seharusnya,pemerintah bertugas sebagai pelayan rakyat,bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan harta milik umum,pembukaan lapangan kerja,dan distribusi kekayaan yang adil. Bukan malah membuat program dan anggaran besar,namun belum jelas kebermanfaatannya. Sementara dana publik terus digelontorkan untuk proyek baru sehingga persoalan mendasar yang dihadapi rakyat belum terselesaikan.
Berbeda dengan Islam,Islam tidak menawarkan solusi yang bersifat parsial atau tambal sulam. Islam menawarkan sistem ekonomi yang menyeluruh,mulai dari pengaturan kepemilikan,pengelolaan sumber daya alam,distribusi kekayaan,hingga tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan syariat Islam secara kaffah,penguatan ekonomi rakyat dibangun dari akar persoalan sehingga kesejahteraan tidak bergantung pada proyek-proyek jangka pendek melainkan lahir dari sistem yang adil,amanah,dan berorientasi pada kemaslahatan umat,yaitu Daulah Khilafah Islamiyah.
Wallahu'alam bissawab
No comments:
Post a Comment