Kopdes Merah Putih: Solusi Ekonomi Rakyat atau Sekadar Proyek Populis?

Oleh: Ani Hayati, S.H.I.

"Mengapa setiap kali

 rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, yang lahir justru program baru? Benarkah program-program itu menyelesaikan persoalan, atau hanya menambah daftar panjang proyek yang menghabiskan anggaran negara?"

Pemerintah kembali menghadirkan program besar bertajuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Sebanyak 80.000 koperasi ditargetkan berdiri di seluruh Indonesia. Program ini dipromosikan sebagai solusi untuk menggerakkan ekonomi desa, menciptakan dua juta lapangan kerja, memutus ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online dan rentenir, bahkan diklaim mampu menghasilkan keuntungan hingga Rp1 miliar per tahun untuk setiap koperasi.

Sekilas, janji tersebut terdengar sangat menjanjikan. Siapa yang tidak menginginkan desa yang maju, lapangan kerja yang luas, dan masyarakat yang sejahtera? Namun, di balik optimisme itu, berbagai fakta justru memunculkan tanda tanya besar. Apakah program ini benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, atau lebih merupakan proyek ambisius yang dipaksakan dari atas?

Keraguan itu bukan datang dari kalangan akademisi atau pengamat semata, melainkan dari masyarakat yang akan menjadi sasaran program. Sukmar Asiongo, seorang petani di Sulawesi Tengah, mengungkapkan bahwa kebutuhan utama petani bukanlah tambahan skema pinjaman, melainkan pupuk yang murah, infrastruktur pertanian yang memadai, dan bibit berkualitas. "Kami sudah sangat trauma dengan model-model pinjaman seperti ini," ujarnya (BBC.com, 5 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menjadi gambaran nyata bahwa persoalan utama petani bukan minimnya lembaga penyalur dana, melainkan tingginya biaya produksi dan lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap sektor pertanian. Ketika akar masalah belum diselesaikan, koperasi baru berpotensi menjadi solusi di permukaan tanpa menyentuh persoalan mendasar.

Belum selesai polemik itu, publik kembali dikejutkan oleh kabar meninggalnya lima peserta pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) yang diikuti calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai relevansi pelatihan militer bagi pengelola koperasi sipil. BBC News Indonesia (1 Juli 2026) merangkum kronologi serta berbagai kritik yang mengiringi tragedi tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tergesa-gesa dan kurang matang dapat menimbulkan dampak yang sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan awal program.

Polemik lainnya muncul ketika sejumlah koperasi dibangun jauh dari permukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menjelaskan bahwa lokasi bermasalah tidak sampai sepuluh titik dari sekitar 30.000 koperasi yang dibangun (Kompas.com, 2 Juli 2026). Namun, fakta tersebut tetap menunjukkan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. Sebab, koperasi dibangun bukan sekadar untuk memenuhi target jumlah, melainkan agar benar-benar hidup, dimanfaatkan, dan mampu menggerakkan ekonomi desa.

Bahkan, pemerintah sendiri memberi sinyal akan melakukan evaluasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan adanya perombakan pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo (CNNIndonesia.com, 2 Juli 2026). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dibenahi.

Rangkaian fakta di atas menunjukkan satu pelajaran penting: pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya proyek, tetapi harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Program yang lahir tanpa memahami persoalan di lapangan berisiko minim partisipasi, tidak efektif, bahkan menjadi beban anggaran negara.

Inilah salah satu kelemahan sistem ekonomi kapitalisme. Keberhasilan sering diukur dari besarnya investasi, banyaknya proyek, dan tingginya angka pertumbuhan ekonomi, sementara kesejahteraan rakyat belum tentu ikut meningkat. 

Akibatnya, proyek-proyek raksasa terus bermunculan dengan anggaran yang fantastis, tetapi persoalan pokok rakyat—mahalnya pupuk, sulitnya memperoleh pekerjaan, rendahnya pendapatan petani, tingginya biaya hidup, hingga ketimpangan ekonomi—tetap menjadi masalah yang berulang.

Semakin besar anggaran yang digelontorkan, semakin besar pula tantangan pengawasannya. Celah inefisiensi, praktik rente, penyalahgunaan kewenangan, hingga potensi korupsi pun semakin terbuka. Pada akhirnya, yang paling diuntungkan sering kali bukan rakyat kecil, melainkan mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal.

Islam memandang pembangunan ekonomi dengan paradigma yang berbeda. Tujuan ekonomi bukan mengejar target proyek atau pencitraan keberhasilan, melainkan memastikan setiap rakyat memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Karena itu, kebijakan ekonomi harus dimulai dari persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Dalam Islam, negara adalah ra'in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh terhadap urusan rakyat. 

Negara wajib mengelola sumber daya alam sebagai milik umum, membuka lapangan kerja yang produktif, menyediakan sarana produksi yang terjangkau, menjaga distribusi kekayaan agar tidak berputar pada kelompok tertentu saja, serta memastikan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, kesejahteraan tidak bergantung pada banyaknya program, tetapi pada hadirnya sistem yang adil dan berpihak kepada rakyat.

Islam juga tidak menawarkan solusi yang bersifat parsial atau tambal sulam.

 Syariat Islam menghadirkan sistem ekonomi yang menyentuh akar persoalan, mulai dari pengelolaan kepemilikan, distribusi kekayaan, hingga tata kelola keuangan negara. Ketika seluruh aturan itu diterapkan secara menyeluruh, pembangunan tidak lagi sekadar mengejar target fisik, tetapi benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat.

Kopdes Merah Putih seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan nasional.

 Rakyat tidak membutuhkan sekadar program baru dengan janji-janji besar. Rakyat membutuhkan kebijakan yang menyelesaikan persoalan dari akarnya, berpihak pada kebutuhan mereka, dan dikelola dengan amanah. Sebab, kesejahteraan sejati tidak lahir dari megahnya proyek, melainkan dari sistem yang benar dalam mengatur kehidupan.

Wallahu a'lam bissawab.