Kopdes Merah Putih, Mampukah Menjadi Solusi?

Oleh. Ummu Fatimah

Pemerintah tengah menjalankan program nasional pembentukan 80.000 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah mengklaim koperasi ini akan menciptakan 2 juta lapangan pekerjaan, mencegah masyarakat terjerat pinjaman online atau pinjol dan rentenir hingga menawarkan keuntungan satu miliar rupiah per tahun.

Namun di tengah pelaksanaannya berbagai polemik mulai bermunculan seperti lokasi yang tidak strategis, ketidakjelasan mekanisme dana desa yang dipangkas hingga 70% untuk koperasi merah putih, realisasi proyek yang menyimpang hingga pelatihan militer (calon manajer KDMP) yang menyebabkan 5 orang meninggal.

Meskipun pemerintah mengklaim program ini sebagai upaya menyelesaikan persoalan ekonomi namun solusi tersebut jauh panggang dari api. Secara konsep Koperasi dibentuk atas dasar inisiatif masyarakat. Namun faktanya KDMP justru dirancang secara top down tanpa memperhatikan kondisi, potensi dan kebutuhan setiap daerah. 

Program Koperasi Merah Putih berpotensi menimbulkan penyimpangan kerugian keuangan negara hingga mematikan inisiatif ekonomi di pedesaan. Dengan demikian berbagai program pemerintah saat ini semakin menunjukkan ketidaktepatan antara persoalan yang dihadapi dengan solusi yang ditawarkan.

Ketidaktepatan ini bukan sekedar cerminan kapabilitas personal penguasa mengurusi urusan rakyat. Lebih dari itu, konsep kepemimpinan yang dianut saat ini telah dipengaruhi oleh sistem kapitalisme. Dalam sistem ini negara di posisikan sebagai regulator kebijakan bukan pengurus rakyat. Apalagi ketika kapitalisme mengadopsi sistem demokrasi sebagai sistem politiknya. Dimana sistem demokrasi ini meniscayakan praktek oligarki dan korporatokrasi yakni kebijakan negara dipengaruhi atau dikendalikan oleh kepentingan para pemilik modal. Karena itu meskipun secara analisis KDMP menunjukkan adanya penyimpangan hingga menyalahi konsep dasar koperasi program ini tetap didorong untuk berjalan karena memberikan peluang keuntungan bagi para pemburu rente. Sementara itu rakyat yang menanggung dampaknya terus disuguhi narasi tentang janji kesejahteraan. 

Dalam sistem kapitalisme penguasa secara terang-terangan melindungi para pemilik modal. Mereka tega mengeluarkan anggaran besar padahal manfaat program belum jelas dirasakan rakyat. Sementara persoalan mendasar yang dihadapi rakyat tidak pernah diselesaikan. Beginilah ketika kehidupan rakyat diatur oleh penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, maka kesempitan hidup pasti benar-benar dirasakan layaknya hari ini.

Allah telah menetapkan bahwa segala yang ada di bumi ini disediakan sebagai rizki agar manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dan mencontohkan bahwa keberadaan negara wajib menjadi ra'in atau pengurus.

"Imam atau pemimpin adalah ra'in atau penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Bukhari).

Islam memiliki mekanisme agar ekonomi di masyarakat berjalan secara riil hingga terwujud kesejahteraan melalui penerapan sistem ekonomi Islam.

Dengan sistem ekonomi Islam, negara akan mengelola harta milik umum sesuai syariat seperti sumber daya alam, energi tambang, hutan dan kekayaan strategis lainnya yang hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dari aspek ini saja kebutuhan publik masyarakat niscaya akan tercukupi.

Negara juga membuka lapangan pekerjaan melalui pengelolaan sektor-sektor produktif. Mendorong aktivitas pertanian, perdagangan, industri serta memberikan kemudahan akses kemudahan yang sesuai syariat bagi masyarakat. 

Di saat yang sama negara juga menghilangkan praktek monopoli riba dan penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak. Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. 

Selain itu negara juga memastikan distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat sehingga harta tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu. Dengan mekanisme tersebut negara telah membangun jaminan ekonomi di bagian hulunya yang pada ujungnya akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Sebab berbagai program dan kebijakan benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat.