Polemik Film Pesta Babi dan Ruang Kritik yang Kian Sempit

 

Oleh Yulianti Eris S

Aktivis Muslimah

Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat, ruang diskusi publik yang semestinya menjadi tempat rakyat menyampaikan keresahan dan kritik terhadap kebijakan negara. Namun belakangan, polemik pelarangan dan pembatasan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi justru memunculkan pertanyaan baru, masihkah ruang kritik benar-benar aman dalam demokrasi kita?

Film Pesta Babi sendiri mengangkat isu alih fungsi hutan Papua untuk proyek strategis nasional (PSN) food estate yang diduga lebih menguntungkan para pemilik modal besar dibanding rakyat Papua. Di tengah proyek yang diklaim membawa pembangunan, masyarakat lokal justru kehilangan ruang hidup, hutan, dan sumber penghidupan mereka. BBC Indonesia bahkan menyoroti bagaimana masyarakat adat Papua terdampak oleh proyek pangan skala besar yang masuk ke wilayah mereka. Sementara itu, polemik pelarangan nonton bareng film ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap makin sempitnya ruang kritik di negeri ini.

Pelarangan nobar film ini menunjukkan bahwa kritik masih sering dianggap ancaman, bukan masukan.

Tentu setiap negara memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum. Namun, ketika diskusi dan pemutaran karya dokumenter mulai dipandang sebagai ancaman, publik wajar merasa khawatir. Sebab demokrasi sejatinya tidak hanya berbicara tentang pemilu dan kebebasan memilih, tetapi juga tentang keberanian memberi ruang bagi kritik dan perbedaan pandangan.

Kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial, bukan ancaman terhadap negara. Justru dari kritiklah kebijakan dapat dievaluasi dan diperbaiki. Sebab negara yang sehat bukanlah negara tanpa kritik, melainkan negara yang siap dikoreksi.

Persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari watak sistem kapitalis yang memberi ruang sangat besar kepada oligarki untuk menguasai sumber daya alam. Atas nama investasi dan pembangunan, jutaan hektare lahan dapat dengan mudah dialihkan kepada korporasi besar. Akibatnya, ketimpangan kepemilikan lahan semakin nyata. Yang kaya makin menguasai, sementara rakyat kecil perlahan tersingkir dari tanahnya sendiri.

Ironisnya, semua ini sering dibungkus dengan narasi “demi kepentingan nasional”. Padahal, jika pembangunan justru membuat masyarakat kehilangan kehidupan dan akses terhadap sumber daya, maka perlu dipertanyakan, pembangunan ini untuk siapa?

Dalam sistem kapitalis, negara sering kali berada di posisi yang sulit untuk benar-benar netral. Kedekatan antara penguasa dan pemilik modal membuat kebijakan rawan berpihak pada kepentingan tertentu. Akibatnya, rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam mengelola kepemilikan dan pembangunan. Dalam Islam, kepemilikan individu diakui dan dilindungi negara. Tanah milik rakyat tidak boleh dirampas atau digusur secara zalim. Sementara sumber daya yang termasuk kepemilikan umum wajib dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada segelintir oligarki.

Pembangunan dalam Islam juga tidak semata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Negara tidak boleh menjalankan proyek yang justru merusak kehidupan rakyat. Sebab pemimpin dalam Islam diposisikan sebagai raa’in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab menjaga kesejahteraan mereka.

Selain itu, Islam memandang kritik sebagai bagian dari amar makruf nahi mungkar. Negara tidak antikritik, justru terbuka terhadap masukan dan koreksi dari masyarakat. Dengan begitu, kebijakan dapat terus dievaluasi agar benar-benar berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Polemik Pesta Babi seharusnya menjadi alarm penting bagi kita semua. Ketika kritik mulai dibatasi, ketika suara masyarakat dianggap ancaman, dan ketika pembangunan lebih dekat kepada kepentingan oligarki daripada rakyat, maka ada yang perlu dibenahi dalam arah pengelolaan negeri ini.

Sebab pada akhirnya, pembangunan sejati bukan hanya soal proyek dan investasi, tetapi tentang bagaimana manusia tetap bisa hidup dengan aman, bermartabat, dan didengar suaranya.