Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty
Bukan hanya rakyat dan bumi Papua yang menangis. Saya pun menangis. Alhamdulillaah nonton dari awal sampai akhir full versi luput dari pembubaran karena nonton sendiri.
Pesta Babi. Film ini telah hadirkan fakta. Kolonialisme nampak nyata. Bukan hanya di masa lalu, namun juga di Zaman kita.
Pesta Babi. Film bernarasi bukan fiksi ini, menceritakan tentang kondisi rakyat Papua di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang kehilangan hutan yang selama ini menjadi sumber pangan dan kehidupan mereka. Bercerita tentang hilangnya bagian penting dari budaya dan tradisi mereka. Tidak kurang dari 2.000 alat berat didatangkan untuk membabat hutan mereka seluas 2,5 juta hektare (setara 38 kali luas daratan Jakarta) atas nama Proyek Strategis Nasional.
Program food estate digadang-gadang sebagai proyek penting demi "ketahanan pangan" dan industrial sawit serta bioetanol tebu untuk "transisi energi". Demikianlah pembabatan pun terus merangsek, melahap setiap jengkal tanah Papua.
Dahsyat sekali film ini. Seakan terusik, khawatir tingkat tinggi, pembatalan dan pembubaran di berbagai daerah, seperti di Ternate, Yogyakarta, Mataram, Bogor, dll. terjadi. Ada hal yang menyentuh berbagai kepentingan oligarki di negeri ini hingga menontonnya menjadi pilihan yang teriminasi.
Di Bali satpol PP diarahkan untuk mengawasi potensi pelaksanaan nobar film dokumenter tersebut karena dinilai dapat mengganggu stabilitas daerah. Di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah jurnalis lingkungan Budi Baskoro mengaku diteror setelah mengunggah ajakan menonton bareng film Pesta Babi di akun Tiktok. Ia diancam bernasib seperti aktivis Kontras Andrie Yunus. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pembubaran yang terjadi merupakan permintaan pemerintah daerah setempat sebagai hasil koordinasi dan keputusan pemda untuk kepentingan keamanan wilayah. (Antara, 19-5-2026).
Berbagai alasan pembatalan dan pembubaran film Pesta Babi dilontarkan. Dari judul dan spanduk film yang dinilai sensitif, narasi film dianggap provokatif, film belum lulus sensor, acara nobar tidak mengantongi izin, sampai alasan demi menjaga kondusivitas wilayah.
Faktanya, sekalipun mengalami pelarangan dan pembatalan di berbagai tempat, atensi masyarakat terhadap film ini tidak surut, justru makin meluas. Banyak masyarakat makin penasaran. Keingintahuan kian mendorong mereka untuk mengadakan nobar. Dan ini terjadi di berbagai lokasi.
Realita Papua Realita Derita
Kini, Papua sedang menghadapi deforestasi serius. Data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menunjukkan bahwa Papua telah kehilangan tutupan hutan primer ± 688 ribu hektare sepanjang 30 tahun terakhir. Sepanjang 2022—2023, seluas 552 ribu hektare hutan Papua terdeforestasi. Papua tercatat menyumbang 70% dari total deforestasi nasional. Keberlangsungan hidup rakyat Papua dikorbankan.
Bayangkan, berdasarkan data Rencana Kehutanan Nasional (RKN) 2011—2030, di Papua ada 1.394 kampung/desa dalam kawasan hutan, 4.070 di tepi dan sekitar hutan, serta 2.075 di luar hutan. Data tersebut juga menyebutkan bahwa ada 118.963 keluarga masyarakat adat Papua yang terkategori pemungut hasil hutan dan 137.672 keluarga terkategori usaha bidang kehutanan. Gambaran nyata bahwa banyak rakyat Papua yang menggantungkan hidupnya dari hutan. Hutan mereka dibabat, hidup mereka disikat.
Bukan mereka rela, selama ini masyarakat adat sudah berjuang melawan PSN Papua, termasuk dengan melakukan gugatan hukum. Para penggugat menyatakan sudah berusaha menghentikan pembongkaran hutan, tetapi mereka ketakutan karena harus berhadapan dengan aparat TNI bersenjata. (Green Peace, 5-3-2026).
Tragis. Gambaran ini menggoreskan derita rakyat Papua. Bumi Papua pun menangis. Penguasa berkelindan dengan pengusaha telah menggoreskan lukisanburuk di bumi Cendrawasih. Penggundulan hutan Papua menggambarkan keserakahan oligarki.
Pembangunan, Alasan Klise Menutup Keserakahan
Jutaan hektare hutan bukan lagi bicara tebang. Namun nasib warga Papua pun meradang. Limpahan rupiah sebagai keuntungan besar dari penebangan hutan dan proyek-proyeknya dikeruk oligarki tanpa perhitungkan nasib pribumi. Atas nama PSN, bumi Papua diprivatisasi.
Pembangunan dalam kapitalisme tebas sana sini hanya untuk yang diberi hak konsesi. Bagi-bagi untung tak Peduli seberapa besar rakyat Papua merugi. Mereka ehilangan hutan sebagai sumber kehidupan, kemiskinan struktural karena kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang dikuasai oligarki menyelimuti, kerusakan ekosistem sehingga bencana kian parah. Mereka kehilangan masa depan karena terjajah di negeri sendiri. Kapitalisme perusak sejati.
Di Papua ini, pembangunan menjadi alasan klise menutupi keserakahan. Kekuatan besar dikerahkan untuk memaksa warga mengungsi. Cuci tangan keserakahan menjadi lumrah dengan mengatasnamakan demi kemaslahatan rakyat.
Sesungguhnya rakyat menyadari kebobrokan kapitalisme. Munculnya film Pesta Babi telah menunjukkan kesadaran rakyat untuk melawan kapitalisme secara elegan, yaitu melalui jalur intelektual berupa karya film dokumenter. Alih-alih dihargai, yang diberikan malah intimidasi, pembubaran, pelarangan, dan ancaman. Atas nama pembangunan, kritikan tak mempan dihadirkan. Polemik Pesta Babi meriliskan keserakahan oligarki dan represi demokrasi. Hutan dibabat, rakyat dipaksa bungkam.
Demikianlah, Pesta Babi ini akan terus berulang. Pesta yang berpeluang besar mungkin terjadi lagi pada waktu yang berbeda, tempat berbeda, pelaku yang berbeda, korban yang berbeda, namun tetap sama dalam sistemnya. Oleh karenanya perubahan sistem harus kita akui sebagai satu-satunya jalan perubahan yang efektif. Dan itu akan terwujud jika kembali pada sistem yang hanya merujuk pada aturan Allah Ta'ala.
Wallaahu a'laam bisshawaab.
No comments:
Post a Comment