Tarif Tol, Stimulus dan Akal Bulus untuk Fulus Bukan Tulus

Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty 

Saat ini sebanyak Rp12,83 triliun disiapkan negara. Anggaran sebanyak ini ditujukan untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bantuan sosial. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp200 miliar dialokasikan untuk diskon transportasi, sedangkan untuk bansos mencapai sekitar Rp12 triliun, demikian Menko Perekonomian menyampaikan. Untuk diskon tarif tol, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, mencapai 30% dan akan diberlakukan mulai H-9 Lebaran 2026.

Mari kita perhatikan bersama. Stimulus ekonomi nasional ini memberikan kemaslahatan bagi rakyat atau akal bulus? Jika paradigma yang dimainkan adalah kapitalisme, maka memberikan diskon tarif tol tetaplah bermotif materi, bukan melayani rakyat.

Adanya diskon tarif tol seolah-olah pemerintah peduli pada mahalnya tarif tol. Padahal tetap saja rakyat harus membayar tarif tol, bukan mengeliminir tarif tol. Seakan terbantu, namun tetap saja ambigu. Keuntungan tetap saja berpihak pada segelintir orang, pada pemilik modal, pada pengusaha, pada korporasi. 

Ada yang perlu ditelisik. Dalam tata kelola transportasi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, dalam hal ini jalan tol, pembangunan jalan tol diserahkan kepada swasta dengan biaya fantastis. Negara mengizinkan swasta menjadikan jalan tol sebagai komoditas bisnis para operator untuk meraih cuan. Alhasil tarif tol tetap melaju bukan menjadi sarana yang memudahkan rakyat untuk melaluinya. Tarif tol tetap sesuatu yang harus ditunaikan rakyat. Yang punya cuan lewat, yang tidak tak menjadi penikmat. Beban biaya tetap pada rakyat sebagai pengguna.

Sungguh penerapan sistem kapitalisme yang batil telah menjadikan negara lalai mengurusi urusan rakyatnya dalam menyediakan infrastrukur jalan yang waktu tempuhnya singkat untuk mencapai tujuan. Padahal rakyat sangat butuh infrastruktur tersebut tanpa harus menunaikan sejumlah biaya saat melalui jalan tol. Belum lagi bagi daerah tertentu yang bertarif melangit.

Tol adalah Bagian Layanan Negara

Seharusnya pembangunan infrastruktur jalan merupakan bentuk pelayanan negara kepada publik. Namun dalam sistem kapitalis ini Tiada.

Berbeda dengan sistem Islam. Negara bertanggung jawab mengurusi rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah saw., 

“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.”(HR. Bukhari).

Realisasinya, negara bertanggung jawab menyediakan infrastruktur jalan gratis tanpa dipungut biaya yang memberatkan. Rasulullah saw. melarang penguasa menyulitkan rakyatnya, 

'‘Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku lalu iia menyulitkan mereka, maka persulitlah ia.’,” (HR. Muslim).

Negara dalam Islam, tidak akan menyerahkan tata kelola transportasi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan kepada swasta sehingga tidak akan ada pemungutan tarif sepeser pun bagi yang melintasi jalan tersebut. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya An-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam memasukkan jalan sebagai kepemilikan umum yang diharamkan mengambil harganya.

Negara, membangun infrastruktur dengan dana dari baitulmal, tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat. Dengan kekayaan milik umum yang dikuasai dan dikelola oleh negara, ditambah kekayaan milik negara, kas baitulmal terisi. Terbukti dalam sejarah Khilafah di masa lalu, baik di zaman khulafaurasyidin, Umayah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah. 

Pada masa kekhilafahan, proyek pembangun rel kereta api yang menghubungkan Hijaz, Syam, hingga Istambul yang dibangun oleh Sultan Abdul Hamid II hanya dalam waktu 2 tahun. Bukti peninggalan ini masih bisa dilihat di Madinah. Bahkan, Sultan Abdul Hamid II membangunnya dengan dana pribadi. Mengagumkan!!!

Oleh karena itu sudah seharusnya negara membangun infrastruktur jalan umum untuk publik bukan akal bulus untuk fulus. Namun negara sangat tulus melayani rakyat sebagai bagian dari ketha'atan pada perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya agar tercapai kemaslahatan, kesejahteraan yang paripurna.

Wallaahu a'laam bisshawaab.