Penulis Aning
Kesepakatan dalam Agreement on Reciprocal Trade (ATR) antara Indonesia dan Amerika Serikat menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan perdagangan kedua negara, khususnya terkait regulasi produk halal. Berdasarkan Pasal 2.9 dokumen tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memberikan pengecualian kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal bagi berbagai produk manufaktur asal AS, mulai dari kosmetik hingga alat kesehatan.
Lebih jauh lagi, kelonggaran ini mencakup material pengangkut dan pengemasan, serta memberikan ruang bagi lembaga sertifikasi halal asal AS yang telah diakui untuk mengekspor produk ke tanah air tanpa hambatan birokrasi tambahan. Merujuk pada dokumen United States Trade Representative (USTR), kesepakatan ini menuntut pengakuan mutlak dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap standar label halal AS, yang secara efektif meminimalkan intervensi otoritas domestik dalam memvalidasi kehalalan produk tersebut.
Kritis Terhadap Ekosistem Halal Domestik
Ditinjau dari perspektif kedaulatan regulasi, kebijakan ini dinilai dapat memperlemah ekosistem halal di Indonesia yang saat ini sebenarnya masih dalam tahap penguatan melalui UU Jaminan Produk Halal. Fenomena ini mengindikasikan adanya paradoks: di satu sisi negara berupaya membangun standardisasi melalui BPJPH, namun di sisi lain kebijakan perdagangan internasional justru memberikan celah pembebasan yang luas.
Pengabaian aspek halal pada produk non-pangan, seperti kosmetik dan barang gunaan lainnya, mencerminkan dominasi paradigma sekularisme, di mana nilai-nilai materi dan keuntungan ekonomi jangka pendek lebih diprioritaskan di atas nilai ruhiyah (spiritual). Ketergantungan pada standar dari negara yang tidak memiliki pijakan hukum syariat yang inheren, seperti Amerika Serikat, dipandang sebagai bentuk penguasaan ekonomi yang mengabaikan prinsip syariat demi mengejar tarif dagang yang kompetitif.
Konstruksi Solusi Berbasis Prinsip Syariah
Bagi umat Muslim, kepastian status halal dan haram bukanlah sekadar urusan administratif, melainkan prinsip akidah yang mendasar. Dalam kerangka berpikir Islam, negara seharusnya berfungsi sebagai ra’in (pelindung/pengurus) yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin setiap produk yang dikonsumsi dan digunakan rakyatnya memenuhi standar hukum syarak.
Regulasi perdagangan luar negeri seharusnya tunduk pada filter syariat yang ketat, di mana otoritas penentuan halal-haram tetap berada di tangan ulama dan institusi yang bertakwa, bukan diserahkan kepada entitas asing yang tidak memiliki kompetensi syar'i.
Oleh karena itu, dibutuhkan institusi politik yang memiliki kedaulatan penuh dan berlandaskan akidah Islamiah untuk menjaga keamanan konsumsi umat. Dalam pandangan ini, negara dengan sistem Khilafah diposisikan sebagai junnah (perisai) yang menjamin bahwa komoditas impor hanya berasal dari jalur yang halal secara syariat. Dengan orientasi kepemimpinan yang mengejar rida Allah, negara tidak akan melakukan kompromi perdagangan yang merugikan standar hukum Islam, terutama terhadap negara-negara yang dikategorikan sebagai kafir harbi fi’lan, demi menjaga kemaslahatan dan ketakwaan kolektif masyarakat. Wallahua'lam bissawab
No comments:
Post a Comment