Oleh Iin parlina
Ibu Rumah Tangga
Bupati Bandung,Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS berharap pondok pesantren di Kabupaten Bandung memiliki ciri khas yang mampu mendukung program strategis Nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut KDS,pesantren tidak hanya berfokus pada pembelajaran Al-Qur'an,fikih,dan kitab kuning,terapi juga perlu mengembangkan kemandirian ekonomi melalui berbagai usaha produktif,seperti pertanian,peternakan,hingga pengembangan wisata berbasis pesantren.
"Ini menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan pondok pesantren agar tidak hanya mengandalkan sumbangan"ijar KDS saat menghadiri agenda ngobrol tentang pesantren (Ngonten) dipondok pesantren Miftahul jaza,Kampung Gemuruh,Desa Nagrak,Kecamatan Cangkuang,Kabupaten Bandung.
KDS mengatakan,pesantren yang memiliki lahan dapat memanfaatkannya untuk kegiatan produktif. Menurutnya,Pemerintah Kabupaten Bandung siap berkolaborasi melalui dinas-dinas terkait guna mendukung pengembangan potensi pesantren.
"Pesantren di Kecamatan Pangalengan misalnya,bisa memiliki ciri khas wisata dan berkolaborasi dengan dinas pariwisata,pertanian,dan lainnya. Saya sebagai Bupati Bandung akan berjibaku membantu perkembangan pesantren di Kabupaten Bandung,"tegasnya.
KDS menambahkan,keberadaan pesantren kini semakin di perkuat dengan adanya undang-undang pesantren,sehingga pesantren harus mendapatkan perhatian dan ruang yang lebih besar dalam pembangunan. daerah. Meski demikian,ia mengingatkan agar pesantren tetap menjaga fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan akhlak.
Dalam kesempatan tersebut,KDS juga menyampaikan komitmennya bersama wakil ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Anggota DPR RI Asep Romi Romaya untuk membantu penyediaan air bersih serta penyelesaian administrasi pertahanan milik yayasan dan pesantren melalui koordinasi dengan kantor ATR/BPN.
"Jika penyelesaiannya sulit di tingkat daerah,maka kita akan audensi langsung dengan menteri ATR/BPN maupun DPR RI,"kata KDS.
Dalam sistem kapitalisme modern,negara tidak hanya mengatur ekonomi,tetapi juga mengintegrasikan berbagai institusi sosial ke dalam logika pasar. Pendidikan,kesehatan,bahkan lembaga keagamaan diarahkan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ini,pesantren diposisikan sebagai aktor ekonomi baru yang diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi nasional. Semakin tampak bahwa pemerintah memposisikan pesantren bukan lagi berfokus sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam,melainkan pergeseran peran.
Ketika pesantren difokuskan pada aktivitas ekonomi.Potensi dampaknya tidak bisa dianggap ringan.Beberapa diantarannya:
Pertama,bergesernya orientasi pendidikan islam ideologis. Ideologis dipesantren,dari tsaqafah Islam menuju pragmatisme ekonomi. Pergeseran ini pada akhirnya dapat melahirkan sekularisasi struktural dalam pendidikan pesantren. Nilai-nilai Islam tetap diajarkan,tetapi orientasi praktik kehidupan diarahkan pada kepentingan ekonomi dan kebutuhan pasar.
Kedua,teralihkannya fokus ulama sebagai pendidik dan pembina umat kepada urusan ekonomi atau bisnis.
Ketiga,melemahnya fungsi politik pesantren dan ulamanya.Dalam tradisi Islam,ulama selalu berperan sebagai pengawal syariat dan pengontrol penguasa melalui aktivitas amar ma'ruf nahi Munkar.Namun,ketika pesantren terintegrasi secara ekonomi dengan negara,posisi kritis ini berpotensi melemah karena adanya ketergantungan terhadap dukungan dan fasilitas negara.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang mendominasi hari ini,yakni kapitalisme.Dalam sistem kapitalisme,negara lebih berperan sebagai regulator,bukan pengurus rakyat.Akibatnya,berbagai persoalan ekonomi seperti kemiskinan,kesenjangan,dan sulitnya akses terhadap sumber daya tidak pernah benar-benar diselesaikan dari akarnya. Kapitalisme menempatkan keuntungan dan efisiensi ekonomi sebagai orientasi utama kebijakan negara. Akibatnya,berbagai institusi sosial diarahkan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,sementara tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat semakin dipersempit.
Berbeda dengan sistem kapitalisme,dalam Islam,negara tidak berfungsi sekadar sebagai regulator ekonomi. Negara berperan sebagai pengurus umat yang bertanggung jawab langsung atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat,termasuk pendidikan,kesehatan,dan keamanan. Hal ini tidak boleh di bebankan kepada lembaga lain,termasuk lembaga pendidikan seperti pesantren.
Ketika pesantren di dorong ke dalam ekonomi kapitalis,hal ini bukanlah pemberdayaan,melainkan reduksi peran sekaligus pengalihan tanggung jawab negara,dari pengurus menjadi sekadar pengarah,dan dari penanggung jawab menjadi pihak yang melimpahkan beban kepada masyarakat.
Kerjasama antara kementerian dan pesantren dalam bidang ekonomi bukanlah kebijakan yang sepenuhnya netral. Hal ini perlu dicermati dan diwaspadai karena berpotensi mereduksi arah dan peran strategis pesantren secara perlahan tetap pasti. Pesantren harus kembali fokus pada fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan Islam,pusat dakwah,dan pencetak ulama yang menjaga kemurnian ajaran,membina umat,serta mengawal syariat. Kelak,dalam sistem khilafah,pengelolaan sumber daya alam,distribusi kekayaan,serta pembiyaan pendidikan akan berada ditangan negara. Dengan sistem ini,pendidikan Islam dapat berjalan secara mandiri tanpa harus bergantung pada aktivitas ekonomi untuk menopang operasionalnya. Kemuliaan peran pesantren akan benar-benar terjaga,dan kesejahteraan umat dapat terwujud secara hakiki.
Wallahu'alam bisshawab
No comments:
Post a Comment