Skema Perdamaian dalam Jebakan Penjajajahan

Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty (Aktivis Muslimah Islam Kaffah)

Bop. Demikian gerak politik Presiden Prabowo membawa Indonesia makin jauh masuk ke dalam langkah politik AS. Skema perdamaian tawaran Trump telah membuka perangkap yang dirasa atau tidak telah membawa Indonesia kian merugi. Bagaimana tidak, alih-alih  pujian Trump dengan kompensasi yang didapatkan,  setelah Indonesia masuk dalam BoP, masa depan Indonesia dan Palestina dipertaruhkan.

Perjanjian dagang yang disebut Agreement of Reciprocal Trade (ART) sebagai perjanjian bilateral,  menyepakati beberapa poin yang nyatanya sama sekali tidak imbang. Ini menjadi salah satu pertaruhan yang terilis dari keterlambatan Indonesia dalam Bop. Setidaknya disebutkan dalam dokumen perjanjian setebal 45 lembar tersebut ada 217 perjanjian yang mengikat Indonesia, sementara bagi AS hanya berlaku enam poin kewajiban saja. Sangat menjebak.

Kelicikan yang tampak di antaranya adalah  Indonesia harus menghapus 99% tarif pada barang asal AS, sementara AS memberikan tarif resiprokal hingga 19% untuk barang Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga dipaksa mengimpor besar-besaran barang Amerika senilai USD33 miliar, termasuk di antaranya membeli produk energi AS dan 50 unit pesawat Boeing. Tak kalah menyesakkan, Indonesia melonggarkan sertifikasi halal pada berbagai produk impor AS, seperti kosmetik, alat kesehatan, barang gunaan, dll..ini berarti UU tentang Jaminan Produk Halal telah dihantam juga menggulung hak konsumen muslim dalam mendapatkan produk halal.

Tidak cukup hanya itu.  Diktum perjanjian yang mengancam kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia terjadi.  Indonesia disebut berkewajiban membatasi ekspor dan investasi dari negara lain yang masuk ke dalam daftar boikot pemerintah AS, sebagai contoh. Dan juga Indonesia wajib menetapkan dan menerapkan mekanisme untuk meninjau investasi asing yang masuk terkait dengan risiko keamanan nasional AS.

Lebih liciknya lagi, indonesia dipaksa berkomitmen memperpanjang konsesi tambang dan migas, di antaranya konsesi perusahan AS Freeport McMoran hingga 2061 dan perpanjangan kontrak ExxonMobil hingga 2055. Sangat jahat. Sangat merugikan dalam jangka panjang karena kedaulatan SDA makin  dikorbankan demi remahan kompensasi dari AS berupa pengurangan tarif yang non-resiprokal.

Sebetulnya masih banyak poin perjanjian di luar nalar.  Akibat dari semua kebijakan yang sangat sekuler kapitalistik dan America minded ini telah membuat masyarakat sangat kesal. Kegeraman yang wajar dari penduduk negeri pertiwi ini karena dengan meluncurnya berbagai kebijakan yang berkelindan dengan kedekatan kepentingan AS, dipastikan akan membawa perjalanan kemudaratan jangka panjang di negeri ini. Bagai p ngekor, negeri ini siap diperpudak sepanjang masa. Bak kerbau dicocok hidung, kehadiran di BoP tampak hanya menjadi penguat ambisi Trump. Astaghfirullah.

Jebakan yang lebih parah lagi, Indonesia tengah bersiap untuk mengirim TNI ke Gaza, Palestina, melalui International Stabilization Force (ISF). Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan, jumlah tentara yang dikirim sekitar 8.000. Kemlu menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF lebih berfokus pada aspek kemanusiaan dan tidak terlibat dalam pelucutan senjata.

ISF beroperasi di bawah arahan strategis Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump. Pembentukan ISF disepakati PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 17 November 2025. ISF bertugas membantu mengamankan wilayah perbatasan, menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza, melindungi warga sipil, juga berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk mengamankan koridor kemanusiaan.

Juru Bicara II Kemlu RI Nabyl Mulachela memastikan Indonesia memiliki sejumlah persyaratan yang telah disetujui ISF, yaitu lokasinya akan terbatas di wilayah Gaza dan mandatnya bersifat nonkombatan dan nondemiliterisasi. Pasukan penjaga perdamaian RI ini tidak dalam misi demiliterisasi maupun tempur, tetapi bersifat kemanusiaan. (Antara, 13-2-2026).

Banyak pihak menolak rencana pengiriman TNI ke Palestina. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, “Mengirim pasukan nasional untuk beroperasi di Gaza di bawah kepemimpinan Trump dalam skema Dewan Perdamaian (BoP) sama saja memberikan legitimasi pada pendudukan ilegal Israel atas Palestina dan genosida di Gaza.” Usman menilai Indonesia akan sulit untuk membela hak Palestina di PBB jika beroperasi dalam mekanisme BoP yang memperkuat dominasi AS dan Israel atas Palestina. (Amnesty, 12-2-2026).

Adapun Ham*s menolak dengan tegas keterlibatan asing dalam urusan internal Gaza. Pemimpin Ham*s Osama Hamdan menegaskan bahwa rakyat Palestina menolak segala bentuk perwalian dari pihak mana pun. Jika ada pasukan internasional yang ditempatkan di Jalur Gaza, tugas mereka harus terbatas di wilayah perbatasan saja. Yaitu untuk mencegah agresi entitas Zion*s dan menghentikan pelanggaran gencatan senjata.

Sungguh, keterlibatan di Bop telah menunjukkan betapa skema perdamaian ala Trump hanyalah jebakan penjajahan yang terencana. Rancangan untuk singkirkan kekuatan Islam untuk ditanamkan sebagai aturan mendunia. Ambisi hancurkan gen Islam di Gaza, membuat AS kian gila dalam balutan topeng perdamaian. Lalu, akankah jebakan ini terus dibiarkan? Tentunya tidak. 

Wallaahu a'laam bisshawaab.