Oleh. Nanih Nurjanah
Komunitas Muslimah Coblong
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan bahwa bukan pihaknya yang menonaktifkan status Penerima Bantuan Iuran (PBI), melainkan Kementerian Sosial (Kemensos). (Kompas.com, 06-02-26)
“Tahukah Anda, beberapa orang yang terbiasa sebagai peserta PBI tiba-tiba dinonaktifkan. Sebetulnya BPJS bukan pihak yang mengaktifkan atau menonaktifkan PBI. Status PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial,” ujar Ali Ghufron melalui unggahan video di akun Instagram resmi BPJS Kesehatan saat dimintai keterangan pada Jumat (6/2/2026).
Pemerintah menonaktifkan 11,53 juta peserta PBI BPJS per 1 Februari 2026. Peserta PBI adalah masyarakat kurang mampu yang iurannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kebijakan ini berakibat pada terhambatnya layanan kesehatan bagi pasien yang membutuhkan perawatan rutin, termasuk ratusan pasien cuci darah.
Akar Masalah: Determinasi Sosial dan Sistem Kapitalisme
Berbagai persoalan kesehatan yang terjadi tidak dapat dilihat sebagai gangguan medis semata. Penanganannya tidak cukup hanya melalui layanan kuratif (pengobatan). Meskipun pemerintah menyatakan telah merancang program terintegrasi, namun dalam sistem tata kelola kapitalisme, harapan tersebut tampak sulit diwujudkan.
Faktor determinan sosial kesehatan—seperti pendapatan, pendidikan, lingkungan, serta akses layanan—saat ini justru makin menjauhkan rakyat dari jaminan kesehatan yang hakiki. Penerapan sistem kapitalisme secara nyata memproduksi kemiskinan struktural yang memberikan efek domino. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menyulitkan akses terhadap fasilitas kesehatan.
Lingkaran setan ini terus mengunci: makin rendah posisi sosial ekonomi seseorang, makin buruk layanan kesehatan yang ia dapatkan. Dalam sistem ini, peran negara diminimalisasi sehingga rakyat harus berjuang sendirian.
Anggaran Terbatas dan Komodifikasi Kesehatan
Penonaktifan PBI dilakukan bukan sekadar karena faktor salah sasaran, melainkan karena terbatasnya anggaran. Pemerintah mematok kuota PBI hanya 96,8 juta penerima, angka yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan mengingat jumlah penduduk yang bertambah dan kondisi ekonomi yang kian sulit.
Pemerintah berdalih penonaktifan ini dilakukan untuk verifikasi data. Namun di lapangan, rumah sakit sering kali tidak bisa menerima peserta PBI yang nonaktif karena tidak adanya kepastian penanggung biaya. Ini menjadi bukti bahwa dalam sistem kapitalisme, kesehatan telah menjadi komoditas bisnis. Nyawa manusia seolah dianggap sebagai angka statistik yang bisa dihapus atas nama pemutakhiran data atau penghematan anggaran.
Solusi Islam: Kesehatan sebagai Hak Dasar
Sangat berbeda dengan Islam, di mana kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara secara gratis dan berkualitas. Semua lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin, berhak mendapatkan layanan yang merata.
Negara mengelola layanan kesehatan secara mandiri tanpa menyerahkannya kepada pihak swasta atau korporasi. Sumber pendanaannya berasal dari Baitulmal, yakni dari pos pemasukan fai, kharaj, serta hasil pengelolaan kepemilikan umum (sumber daya alam). Dengan pengelolaan ini, anggaran kesehatan akan selalu tersedia.
Jika terjadi krisis keuangan yang ekstrem di Baitulmal, negara baru diperbolehkan memungut pajak secara terbatas (dharibah) hanya kepada kaum Muslim yang mampu, semata-mata untuk menghilangkan bahaya (dharar) akibat tidak terpenuhinya layanan dasar.
Penutup
Tata kelola yang paripurna ini hanya akan terwujud dalam bingkai Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah. Pemimpin dalam Islam bertindak sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan kesehatan rakyatnya.
Sudah saatnya kita melihat betapa zalimnya sistem kapitalis dan betapa sejahteranya sistem Islam. Mari kita berjuang bersama mewujudkan tatanan kehidupan yang membawa rahmatan lil 'alamin.
Wallahua’lam bishshawab
No comments:
Post a Comment