Oleh. Ratna Ummu Rayyan
Inisiatif Board of Peace (BoP)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menginisiasi pembentukan Board of Peace (BoP), sebuah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. BoP diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan.
Piagam (Charter) BoP ditandatangani oleh sejumlah kepala negara pada Kamis (22-1-2026) di Davos, Swiss. Keanggotaannya terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh ketua dengan representasi tingkat Kepala Negara atau Pemerintahan.
Respons Indonesia dan Dunia Internasional
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani BoP Charter. Menurutnya, keterlibatan Indonesia merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina.
Namun, langkah ini mendapat penolakan keras dari sebagian besar negara Uni Eropa (UE). Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris menganggap BoP sebagai:
* Upaya Sepihak: Bukan solusi kolektif yang melibatkan semua pihak secara adil.
* Langkah Neokolonial: Mengabaikan hukum internasional dan peran PBB.
* Hegemoni AS: Memberikan kewenangan mutlak yang terlalu besar kepada Trump.
Struktur BoP: Dominasi Amerika Serikat
Dengan BoP ini, Trump dianggap menjadi pemimpin dari 26 negara anggota, yang meliputi:
Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Mesir, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguai, Qatar, Arab Saudi, Türkiye, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam.
Analisis Politik: Imperialisme Berkedok Perdamaian
Pemerhati isu politik dan perempuan, Fatma Sunardi, menilai bahwa BoP mencerminkan arah politik luar negeri AS yang bersifat imperialistik (hegemoni).
“AS berambisi menjadikan semua kawasan ada dalam dominasinya, khususnya Timur Tengah. BoP dirancang untuk keamanan Zionis, melemahkan Hamas, dan menghentikan kekerasan dengan beban biaya ditanggung negara Arab dan Muslim,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa BoP merupakan implementasi konsep flexible realism dalam dokumen Strategi Keamanan AS 2025, yang tujuannya bukan solusi hakiki bagi Gaza, melainkan badan baru untuk merealisasikan kepentingan Amerika di luar mekanisme PBB.
Pandangan Syariat: Solusi Khilafah Islamiah
Secara ideologis, keterlibatan negeri Muslim dalam perjanjian resmi dengan negara yang mendukung penjajahan dianggap tidak pantas. Sebaliknya, langkah yang seharusnya diambil adalah bersatu mewujudkan Khilafah Islamiah sebagai institusi pemersatu umat.
Berdasarkan kitab Dirasat fil Fikri al-Islami karya Syekh Muhammad Husain Abdullah, Khilafah menjalankan fungsi menjaga tanah kaum Muslim melalui Maqashid asy-Syariah:
* Memelihara kehormatan (al-muhafazhatu ‘ala al-karamah).
* Memelihara jiwa manusia (al-muhafazhatu ‘ala an-nafs).
* Memelihara harta (al-muhafazhatu ‘ala al-mal).
* Memelihara agama (al-muhafazhatu ‘ala ad-din).
* Memelihara keamanan (al-muhafazhatu ‘ala al-amn).
* Memelihara negara (al-muhafazhatu ‘ala ad-daulah).
Perjuangan penegakkan Khilafah harus dijadikan qadhiyah masiriyah (agenda utama) agar terselenggara jihad akbar untuk membela Palestina secara totalitas.
Wallahualam bissawab...
No comments:
Post a Comment