Anak Gantung Diri dan Kebohongan Sekolah Gratis

Oleh. Yulia Ummu Haritsah

Pegiat Literasi Islami 

Kematian YBR (10), siswa kelas IV SD di Kecamatan Jerebuu, Ngada, NTT, adalah tamparan keras bagi wajah negara. Seorang anak kehilangan nyawanya bukan karena bencana alam atau penyakit mematikan, melainkan karena tidak mampu membeli buku tulis dan pulpen. Lebih menyayat lagi, sebelum tragedi itu terjadi, pihak sekolah berkali-kali menagih biaya hingga Rp1,2 juta kepada para siswa.

Di mana negara saat itu?

Kasus ini membongkar kebohongan besar bernama pendidikan gratis. Negara gemar mengklaim telah menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak, namun realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Biaya sekolah, baik langsung maupun terselubung, tetap menjadi beban berat bagi rakyat miskin. Ketika beban itu tak sanggup ditanggung, dampaknya bukan sekadar putus sekolah, tetapi bisa berujung pada tragedi kemanusiaan.

Ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan kegagalan sistemik.

Negara Abai, Anak Jadi Korban

Dalam sistem hari ini, negara tidak hadir sebagai pelindung, melainkan hanya sebagai regulator setengah hati. Kebutuhan dasar rakyat miskin, pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan,tidak dipelihara secara serius. Akibatnya, anak-anak dari keluarga lemah dipaksa menanggung tekanan yang seharusnya tidak pernah mereka rasakan.

Ketika seorang anak merasa hidupnya menjadi beban karena biaya sekolah, itu adalah bukti nyata bahwa negara telah gagal menjalankan tanggung jawabnya.

Inilah watak sistem pendidikan kapitalistik: pendidikan diposisikan sebagai komoditas, bukan hak. Sekolah berjalan dengan logika biaya, bukan logika perlindungan. Rakyat miskin dipaksa menyesuaikan diri, atau tersingkir.

Islam Menawarkan Jalan Berbeda

Islam memandang pendidikan sebagai hak dasar setiap anak dan tanggung jawab penuh negara, bukan beban orang tua. Dalam Islam, urusan pemeliharaan rakyat termasuk anak-anak masuk dalam tanggung jawab umum negara sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Syakhshiyah Islamiyah Jilid 2.

Negara dalam Islam tidak boleh menyerahkan pembiayaan pendidikan kepada mekanisme pasar atau pungutan berkedok sumbangan. Seluruh kebutuhan pendidikan,gedung, guru, buku, alat tulis dijamin negara melalui mekanisme Baitul Mal, sebagaimana dijelaskan dalam Sistem Ekonomi Islam.

Struktur negara pun dirancang untuk memastikan kemaslahatan pendidikan rakyat, sebagaimana diatur dalam Struktur Negara Khilafah. Bahkan aspek pengasuhan dan perlindungan anak dijaga melalui kontrol sosial yang kuat, sebagaimana dijelaskan dalam Sistem Pergaulan Sosial.

Jangan Normalisasi Kezaliman

Tragedi YBR bukan takdir, melainkan hasil dari sistem yang zalim. Menormalisasi pungutan sekolah atas nama keterbatasan anggaran sama saja membiarkan kezaliman terus berulang. Selama sistem kapitalisme dipertahankan, selama negara lepas tangan dari tanggung jawabnya, maka anak-anak miskin akan terus menjadi korban.

Sudah saatnya umat membuka mata: masalah ini bukan sekadar oknum atau administrasi, tetapi soal sistem. Dan hanya dengan penerapan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara, hak anak atas pendidikan benar-benar bisa dijamin tanpa syarat.

Karena dalam Islam, tidak boleh ada satu pun anak yang kehilangan masa depan hanya karena miskin.

Allahu'alam..