Oleh Juwita
Aktivis Muslimah
Dilansir dari media online KORAN GALA.ID Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meluncurkan gerakan sosial baru bertajuk Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang mengajak masyarakat menyisihkan Rp1.000 per hari untuk membantu kebutuhan darurat sesama.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/Kesra yang ditandatangani langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Program tersebut menyasar aparatur sipil negara (ASN), dunia pendidikan, serta masyarakat umum di seluruh Jawa Barat. Tujuannya membangun solidaritas sosial yang berkelanjutan dan memperkuat kepedulian antarwarga melalui gotong royong berbasis donasi harian.
Program sapoe sarebu "Poe Ibu" yang baru saja di launchingkan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi perlu diapresiasi karena beliau telah beritikad baik untuk membangun solidaritas sosial dan gotong royong. Akan tetapi, meskipun Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa gerakan tersebut bersifat sukarela dan itu hanya himbauan, tetapi kalau kita lihat surat edaran yang dikeluarkan memiliki kekuatan hirarkis dan itu bisa diterjemahkan sebagai instruksi wajib oleh para birokrat yang didalamnya terdapat para ASN Guru, Aparat Desa dan sebagainya.
Apabila kita pikirkan kembali meskipun program ini bertujuan untuk membantu warga yang kesusahan. Namun, seolah olah kebijakan tersebut seperti pelimpahan tanggung jawab dari negara kepada rakyat dan kitapun sebagai rakyat serta seluruh lapisan masyarakat sudah memberikan kontribusi yang konkrit ketika kita membayar pajak melalui segala jenis pajak mulai dari pajak penghasilan, PPN, PBB dan lain².
Seharusnya pajak inilah yang menjadi sumber utama untuk pemenuhan dasar kesehatan, pendidikan yang dialokasikan untuk membantu fakir miskin terutama warga yang membutuhkan, bukan malah menjadi tanggung jawab masyarakat dan kemudian diserahkan kepada rakyat. Dengan begitu, kebijakan tersebut merupakan cermin bahwa pemerintah Jawa Barat tidak mampu mengelola APBD dengan baik sehingga meminta kembali iuran tambahan kepada warga. Program tersebut pengelolaannya harus jelas karena akan berimplikasi pada penyalahgunaan anggaran dan permasalah transparansi dan akuntabilitas.
Kebijakan udunan sehari 1000 seharusnya bukan diinisiasi oleh pemerintah daerah tetapi seharusnya di inisiasi oleh gerakan komunitas non pemerintah. Solusi atas kemiskinan kebutuhan darurat rakyat seharusnya datang dari APBD yang dapat dikelola secara profesional bukam malah dibebankan kepada rakyat.
Sementara, dalam Islam dengan pemerintahannya yang dibangun berlandaskan aqidah Islam, tanggung jawab tersebut sepenuhnya ada pada penguasa. Keadilan dan tolong menolong berlangsung sesuai tempatnya di mana Islam memang menganjurkan untuk memiliki kepedulian dan sifat dermawan pada tiap individu muslim. Tetapi, kesulitan ekonomi hari ini tidak cukup dengan gebrakan seperti sehari seribu rupiah. Kesulitan ekonomi hari ini karena sekularisme kapitalis masih bercokol dan mencengkram para penentu kebijakan padamasyarakat.
Pemerintahan Islam akan memotivasi masyarakat untuk tetap berusaha, namun tanggung jawab penguasa tetap pada koridor mengurusi, mengarahkan dan memberikan kemudahan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment