Tentara Khilafah untuk Gaza-Palestina

 

Oleh : Noneng Trisnawati, S.Ars (Pegiat Literasi)

Akibat serangan udara intensif yang menargetkan berbagai fasilitas penting di Kota Gaza, hampir satu juta warga Palestina kehilangan akses terhadap internet dan layanan komunikasi. Kondisi ini menyebabkan sekitar 800 ribu orang terputus sepenuhnya dari kontak dengan dunia luar, menciptakan isolasi massal di tengah konflik yang terus berlangsung.

Sejak 18 September 2025, seluruh jaringan listrik, akses internet, dan layanan komunikasi di Gaza mengalami pemutusan total. Dalam situasi ini, pasukan militer mengerahkan ribuan kendaraan lapis baja, termasuk tank, untuk mengepung area-area permukiman yang padat penduduk. Pemerintah Israel disebut-sebut membuka koridor evakuasi melalui jalur Salah al-Din sebagai bagian dari upaya memindahkan warga sipil keluar dari wilayah tersebut.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, menyatakan pihaknya berharap agar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Arab–Islam yang digelar hari ini dapat menghasilkan keputusan tegas untuk menghentikan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Melihat kebrutalan Zionis Israel yang semakin tak terkendali, Kiai Anwar menilai sudah saatnya dunia Barat dan Timur bersatu menghadapi kolonialisme Israel di Timur Tengah. (Jakarta.Mulor.Id/15/9/2025)

 *Akar Masalah* 

Situasi di Gaza tidak bisa dilepaskan dari konflik ideologis, geopolitik, dan ekonomi yang kompleks yaitu Islam Versus Kapitalis-Sekuler. Israel menjalankan strategi militer yang menyasar infrastruktur dan populasi sipil dengan dalih keamanan, sementara komunitas internasional tampak tidak memiliki mekanisme efektif untuk menghentikannya.

Kondisi rakyat Gaza semakin memburuk akibat blokade, isolasi, dan minimnya dukungan langsung yang bisa menghentikan genosida yang terjadi. 

Warga sipil didesak melalui pemboman dan pembukaan koridor evakuasi secara sepihak, tanpa jaminan keselamatan, atau dikatakan sebagai pemindahan paksa populasi, yang dalam hukum internasional termasuk sebagai potensi pelanggaran berat. 

Banyak pihak menyebut ini sebagai bentuk “nakba kedua”, yaitu pengulangan pengusiran massal yang pernah terjadi pada 1948. Tujuannya terlihat bukan semata-mata evakuasi kemanusiaan, tetapi juga perubahan demografi permanen di Gaza.

Meskipun tindakan militer Israel yang terus berlanjut telah mendapatkan kecaman internasional mereka tetap tidak peduli demi tujuannya yaitu penguasaan penuh atas gaza. Terlebih Israel memiliki pendukung dari negara adi daya seperti Amerika Serika (AS)t. Dukungan AS terhadap Israel merupakan fakta historis dan strategis. AS memberikan bantuan militer miliaran dolar tiap tahun kepada Israel, serta melindunginya dari sanksi internasional lewat hak veto di Dewan Keamanan PBB. 

 *Perspektif Islam* 

Israel telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum internasional, pembunuhan massal warga sipil, penggunaan senjata terlarang, serta serangan terhadap masjid, rumah sakit dan sekolah. Namun dunia hanya mengutuk tanpa tindakan nyata. Kecaman tidak akan menghentikan genosida yang dilakukan Israel terhadap Gaza. 

Terdapat 50 negeri muslim di dunia dengan ratusan juta tentara namun tidak satu pun yang mengirim tentara untuk membela Gaza. Karena itu, dibutuhkan sistem pemeritahan yang mampu mempersatukan kaum muslim dunia untukmengirimkan tentaranya ke Gaza-Palestina. Sistem pemerintahan itu adalah sistem pemerintaha Islam (Khilafah). 

Khilafah adalah sistem kepemimpinan yang bisa mengerakkan kekuatan militer umat islam. Seperti dalam sejarah, khilafah tegas terhadap reaksi militer atas penindasan terhadap umat. Contohnya pada masa pemerintahan Khalifah Mu’tashim mengirim pasukan besar hanya karena seorang muslimah dilecehkan oleh Romawi (dalam peristiwa “Wāmua'taṣimāh”).

Umat Islam mendambakan pemimpin islam (Khalifah), yang bukan hanya bicara dan mengecam, tapi bergerak membela umat secara nyata.

“Sesungguhnya Imam (Khalifah) adalah perisai; orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.”(HR. Muslim)

Saat ini umat terpecah belah oleh sekat negara bangsa (nasionalisme), dimana setiap negara muslim sibuk mengurus kepentingan dalam negeri dan tunduk pada tekanan geopolitik Barat. Sudah seharusnya penguasa negeri muslim dan umat bangkit bersatu untuk mengembalikan kejayaan kehidupan islam. 

Persoalan Palestina hanya bisa terselesaikan oleh hadinya sistem pemerintahan islam yaitu Khilafah ‘ala Minhaj An-Nubuwwah yaitu sistem pemerintahan Islam yang menyatukan umat tanpa sekat nasionalisme, menjalankan syariat Islam secara menyeluruh, mengatur politik luar negeri dengan prinsip dakwah dan jihad, bukan tunduk pada kekuasaan Barat. Semoga khilafah segera tegak kembali. Walallahua’alam Bisshowwab..