Oleh: Kursiyah Azis ( Penulis dan Aktivis Muslimah)
Di atas kertas, demonstrasi adalah wujud nyata dalam sistem demokrasi. Ia adalah ruang bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi, kritik, dan harapan. Namun di lapangan, seringkali panggung demokrasi itu berubah menjadi ruang kriminalisasi. Para demonstran, terutama anak muda, diperlakukan bukan sebagai warga negara yang menuntut hak, melainkan sebagai “tersangka” yang mengganggu ketertiban. Dari jalanan hingga ruang interogasi, aspirasi dipaksa bungkam lewat jerat pasal karet. Demokrasi pun kian kehilangan maknanya, karena suara rakyat lebih cepat dipadamkan daripada didengar.
Sebanyak 959 orang kini ditetapkan sebagai tersangka usai aksi demo. Generasi masa depan akhirnya dikriminalisasi sebagai imbas atas kerusuhan demo pada bulan Agustus 2025 lalu. Yang lebih mencengangkan 295 di antaranya adalah anak-anak. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret buram bagaimana negara memperlakukan generasi mudanya. Kabareskrim mengatakan, semua tersangka tersebut merupakan pelaku kerusuhan dan bukan peserta demonstrasi. Dikutip dari Tempo.co. id pada 24 September 2025
Sungguh Ironis. Anak-anak yang seharusnya dilindungi, justru dijerat hukum dalam jumlah ratusan. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar pelaku anarkis, atau justru hanya korban dari mobilisasi dan provokasi? Entahlah. Jawabannya akan menentukan apakah negeri ini sedang menegakkan hukum, atau justru sedang menjerumuskan masa depannya sendiri.
Sebagai buntut tragedi ini, KPAI menyesalkan tindakan kriminalisasi dan Komnas HAM mendesak investigasi, serta dunia internasional pun menyorot tajam. Sebab tindakan mengkriminalisasi gen Z tidak bisa dilakukan secara brutal. Bagaimana mungkin demokrasi yang katanya matang namun masih menanggung paradoks. Padahal dalam sistem demokrasi, sejatinya demonstrasi dianggap hak, tetapi anak-anak yang bersuara malah diperlakukan layaknya kriminal.
Ketika 295 anak dipaksa menyandang status tersangka, yang terguncang bukan hanya keluarga mereka, tapi juga harapan bangsa. Sebab bisa jadi hari ini mereka dituduh perusuh, besok mereka bisa tumbuh dengan luka batin sebagai generasi yang merasa dikorbankan oleh negaranya sendiri.
*Suara Gen Z dalam Sistem Demokrasi*
Dalam sistem demokrasi, suara gen Z seringkali menjadi sesuatu yang dilema, yakni antara keinginan menyampaikan Aspirasi dan ancaman Represi yang senantiasa mengikuti. Sebab meskipun Generasi Z lahir dan tumbuh di tengah derasnya arus digital, terbiasa bicara lantang di media sosial, membongkar kepalsuan, hingga berani mengkritisi penguasa. Namun, ironisnya, ketika suara itu dibawa ke ruang nyata, demokrasi justru menunjukkan wajah kerasnya, yaitu kriminalisasi, represi, dan pembungkaman.
Suara Gen Z kerap dipandang hanya sebagai riuh rendah di media sosial. Sekadar mudah viral, tapi dianggap tak substansial. Padahal, di balik keriuhan itu ada keresahan nyata. Seperti krisis iklim, pendidikan yang mahal, lapangan kerja sempit, hingga politik uang yang merampas masa depan mereka. Demokrasi hari ini sudah dikuasai elit, enggan memberi ruang bagi suara baru yang lebih segar dan kritis.
Dengan demikian, maka ketika suara Gen Z ini terus dipinggirkan, pada akhirnya demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara. Sistem demokrasi pun terkesan asal-asalan karena hak demonstrasi sejatinya merupakan kanal sah dalam negara demokrasi, dan kini berubah jadi jalan penuh risiko karena aparat lebih memilih mengedepankan represi ketimbang dialog.
Mengkriminalisasi Suara gen Z sama saja kriminalisasi Aspirasi. Peserta aksi yang menyuarakan kritik diposisikan sebagai “pengganggu ketertiban”, padahal mereka sedang menggunakan hak konstitusional. Jika sudah demikian maka generasi muda akan merasakan Efek Jera Politik. Sebab tindakan Kriminalisasi bukan sekadar menghukum individu, tapi strategi untuk menakut-nakuti publik agar tidak berani lagi bersuara. Padahal posisi Generasi Z berada di garis depan dalam menentukan arah masa depan bangsa, namun ketika anak muda yang kritis dijadikan sasaran empuk penguasa, maka sistem demokrasi telah nyata mengkhianati dirinya sendiri.
*Sistem Islam menghargai Aspirasi*
Ketika demokrasi menyerang para pelaku demontrasi, Islam justru sebaliknya. Karena Islam menghadirkan mekanisme yang lebih adil dalam menanggapi aspirasi umat. Aspirasi bukan sekadar formalitas, melainkan hak rakyat untuk mengoreksi dan mengarahkan pemimpin. Rasulullah ﷺ menjadikan masjid sebagai ruang terbuka bagi umat untuk bicara, bahkan mengkritik. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab .Ketika seorang sahabat mengoreksi kebijakan Khalifah Umar, beliau tidak marah, justru berkata, “Tidak ada kebaikan pada kami bila tidak mendengar kritik dari kalian.”
Berbeda dengan praktik rezim dalam sistem demokrasi hari ini yang sering kali merespons aspirasi dengan represi, Islam menjadikan musyawarah (syūrā) sebagai pilar pengambilan keputusan. Aspirasi yang benar tidak boleh dipadamkan, sebab ia adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. Dengan demikian, kriminalisasi aspirasi rakyat jelas bertentangan dengan spirit Islam. Pemimpin sejati adalah mereka yang mendengar, bukan malah menutup telinga, mereka memberi ruang terbuka untuk dikritik, bukan justru alergi terhadap suara umat.
Demikianlah wajah Islam dalam menanggapi aspirasi. Pemimpin mendengar, rakyat menyampaikan dengan adab. Aspirasi disalurkan melalui musyawarah, karena keputusan yang baik lahir dari kebersamaan dan kejujuran. Islam melarang kezaliman, baik berupa pengabaian aspirasi maupun penindasan terhadap rakyat yang bersuara.
Dengan demikian, maka ketika umat hari ini ingin menyampaikan pendapat, cara Islam adalah mendengar dengan hati terbuka, lalu menimbangnya demi maslahat bersama. Dengan begitu, hubungan penguasa dan rakyat terjalin sehat, penuh amanah,dan jauh dari kecurigaan.Namun semua itu hanya bisa terwujud jika sistem Islam yang menjadi pengatur kehidupan. Maka mengapa kita tidak mengambilnya? Wallahu alam
No comments:
Post a Comment