Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty (Aktivis Muslimah Islam Kaffah)
Belum lama, reshuffle kabinet di negeri ini telah menghadirkan wajah-wajah baru tidak terkecuali di Kementerian Keuangan. Menkeu sebelumnya telah digantikan oleh sosok baru.
Harapan besar merebak bahwa pergantian akan membawa arah baru, perbaikan hidup, perbaikan perekonomian nasional di negeri ini. Publik berharap sosok baru mampu menghadirkan strategi yang lebih segar untuk menekan utang dan mengoptimalkan penerimaan negara. Kehadiran menteri baru diharapkan dapat menjawab keresahan masyarakat atas beban pajak dan program populis yang kerap bermasalah, sebagaimana yang dikutip dari CNN Indonesia, 11-09-2025.
Dari sekian posisi dalam kabinet, posisi Menteri Keuangan memang strategis. Menentukan kesehatan fiskal negara membutuhkan perannya. Keberadaannya bukan sekadar pengelola anggaran, namun juga sebagai penentu arah pembangunan. Kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja tentunya menjadikan rakyat menunggu aksi nyata dari pergantian yang ada, hingga diharapkan terjadi perbaikan.
Sayang beribu sayang. Saat sosok baru menegaskan akan tetap melanjutkan kebijakan fiskal yang telah diterapkan sebelumnya, menjaga stabilitas makro, dan mengoptimalkan pajak, punahlah sudah harapan.
Sosok baru ternyata tidak menawarkan perubahan mendasar untuk keluar dari lilitan utang dan pajak. Padahal utang bukan sekadar catatan angka, namun terus menghabisi belanja negara. Sebagian besar anggaran tersedot cicilan dan bunga. Alhasil rakyat menjadi korban. Layanan publik yang dihara jauh panggang dari arang.
Kapitalisme Biang Keladi
Sejatinya dalam kapitalisme, negara dikelola oleh entitas ekonomi yang harus terus mempertahankan aliran dana agar dapat membiayai pengeluaran publik, infrastruktur, dan proyek pembangunan. Sumber daya domestik sering saja dianggap terbatas, alhasil utang luar negeri menjadi bagian utama dalam menutupi defisit anggaran.
Kapitalisme menjadikan utang membiayai proyek besar yang tidak mungkin dibiayai hanya dari pendapatan domestik, sekaligus menciptakan kewajiban pembayaran bunga yang makin membebani anggaran pada masa depan. Utang membuat negara memiliki keterikatan politik dan ekonomi terhadap lembaga pemberi pinjaman atau negara donor sehingga kedaulatan kebijakan pun terpengaruh.
Sudah jatuh tertimpa utang, tak tanggung-tanggung kapitalisme pun menjadikan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara. Berbagai jenis pajak ditarik. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, hingga pajak konsumsi lainnya, dipungut dituntut untuk menutupi pengeluaran negara. Jadilah pajak ini untuk membayar gaji aparatur dan menyediakan layanan publik, juga dialokasikan untuk membayar bunga dan cicilan utang negara. Siapa yang dikorbankan? Kembali lagi, rakyat tak henti menjadi korban. Rakyat menjadi sumber pendanaan utama bagi negara melalui pajak.
Kapitalisme menjadikan pengeluaran dan penerimaan tidak seimbang, karena tidak ditopang oleh efisiensi atau keberlimpahan sumber daya domestik, melainkan oleh kombinasi utang dan pemungutan pajak yang terus berlangsung. Dampaknya, kebijakan utang luar negeri terus saja menekan anggaran negara, sedangkan pajak tinggi membebani rakyat sehingga kesenjangan sosial melebar, kedaulatan ekonomi Kian lemah, dan rakyat tak henti menghadapi tekanan ekonomi setiap hari.
Kapitalisme selalu saja menjadikan bergantinya sosok sebagai momentum akan datangnya perubahan, dengan alasan masalah ekonomi, sosial, dan politik bisa terselesaikan. Pada kenyataannya, kapitalisme hanya bermain di kulit tanpa menyentuh akar penyakit. Kapitalisme meremehkan masalah bangsa hanya sekadar pada siapa yang duduk di kursi jabatan, buka pada sistem apa yang menjadi dasar pijakan kebijakan.
Back to Islam
Saat masih berharap ada perubahan besar dengan bergantinya orang, menjadi orang yang akan berhadapan kembali dengan persoalan yang sama atau lebih buruk harus siap. Belajar dari pengulangan waktu, pergantian orang dengan menetapkan pada sistem yang sama hanya akan meghasilkan berbagai kekecawaan lainnya.
Saat kapitalisme masih diminati sebagai sistem yang menaungi, orang pengganti hanya penerus kebijakan lama. Utang menggunung, pajak menggila, rakyat berteriak menahan derita dan membendung luapan amarah yang sekalinya meledak membabi buta tak tentu arah.
Sudah saatnya menyadari bahwa perubahan ke arah yang baik tidak mungkin bisa hanya dengan pergantian sosok. Butuh pergantian sistem yang mampu mengarahkan pada kebenaran pengaturan hingga kesejahteraan sejati akan terwujud. Urgen pergantian sistem yang buruk dengan sistem terbaik. Dan tentunya yang terbaik lahir dari yang Maha Segalanya, Allah Ta'ala. Dengan sistem Islam Kaffah saja lah, in syaa Allaah, bangsa ini terbebas dari jeratan yang menyengsarakan. Terlepas dari kapitalisme yang menyesakkan siapa pun yang menerimanya. Terbebas dari kapitalisme yang membuat derita seluruh jagat raya.
Wallaahu a'laam bisshawaab.

No comments:
Post a Comment