Oleh. Mila Ummu Muthiah
(Aktivis Muslimah)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula digadang sebagai solusi peningkatan gizi pelajar kini justru menuai kritik tajam. Alih-alih menyehatkan, program ini berulang kali memicu keracunan massal di berbagai daerah. Ratusan siswa bahkan harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap makanan yang seharusnya menambah energi belajar. Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius: apakah program MBG benar-benar bermanfaat, atau justru menyimpan cacat struktural yang membahayakan generasi penerus bangsa?
Keracunan Massal yang Berulang
Fakta di lapangan menunjukkan, MBG tidak hanya gagal memberi manfaat, tetapi juga berkali-kali mencederai rakyat. Kasus terbaru di Kabupaten Lebong, Bengkulu, menimpa 427 siswa hingga Gubernur terpaksa menghentikan sementara program di daerah tersebut (navigasinews.com, 25/8/2025). Di Lampung Timur, puluhan santri juga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG (regional.kompas.com, 25/8/2025).
Tak berhenti di situ, 135 pelajar SMPN 3 Berbah, Sleman, mengalami gejala serupa akibat makanan yang disimpan lebih dari lima jam sebelum dikonsumsi (tirto.id, 25/8/2025). Di Kupang, 118 siswa SMPN 8 harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami mual dan muntah (kupangnews.com, 22/7/2025). Sebelumnya, kasus di Sragen, Jawa Tengah, juga menyeret ratusan siswa dan guru ke ruang IGD. Hasil laboratorium menyimpulkan, lemahnya sanitasi dan buruknya kebersihan menjadi pemicu utama.
Fakta demi fakta ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar “kurang sempurna” dalam implementasi, melainkan berulang kali membahayakan keselamatan anak-anak.
Program Populis Mengancam Nyawa
Sejak awal, MBG dikampanyekan sebagai jawaban pemerintah atas masalah gizi buruk, stunting, dan rendahnya kualitas SDM. Namun, jika ditelaah, pelaksanaannya lebih bernuansa politis-populis ketimbang berbasis perencanaan teknis yang matang. Terburu-buru dalam implementasi, sementara instrumen pengawasan, standar higienitas, hingga rantai distribusi pangan belum siap, adalah kesalahan fatal.
Keracunan beruntun di berbagai daerah menjadi bukti telanjang lemahnya tata kelola program. Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang seharusnya mengawasi MBG terbukti tidak menjalankan peran dengan baik. Akibatnya, kualitas makanan bergantung pada penyedia lokal yang kerap mengabaikan standar higienitas. Ironisnya, pemerintah hanya menanggapi dengan “penghentian sementara” tanpa evaluasi menyeluruh. Padahal yang dipertaruhkan adalah nyawa generasi bangsa.
Lebih jauh, pendekatan MBG itu sendiri bermasalah. Stunting dan gizi buruk tidak cukup diselesaikan dengan membagi makanan gratis di sekolah. Masalah ini terkait erat dengan kemiskinan, akses layanan kesehatan, sanitasi, dan edukasi gizi keluarga. MBG jelas hanya menyentuh permukaan, tanpa menyentuh akar persoalan.
Kapitalisme dan Kegagalan Negara
Jika ditelaah lebih jauh, MBG sarat dengan logika kapitalistik. Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga membuka ruang bagi swasta atau UMKM dalam rantai pasok. Demi menekan biaya dan mengejar target massal, aspek keamanan pangan kerap diabaikan. Dengan kata lain, anak-anak dijadikan “kelinci percobaan” atas proyek populis yang penuh celah.
Data BPS 2025 menunjukkan garis kemiskinan di Indonesia masih Rp615.000 per kapita per bulan, sementara harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, dan susu terus naik akibat mekanisme pasar bebas. Selama akar persoalan berupa kemiskinan sistemik dan mahalnya kebutuhan pokok tidak diatasi, program seperti MBG tidak akan pernah efektif. Inilah potret nyata kegagalan sistem kapitalisme, yang hanya melahirkan kebijakan instan tanpa menyelesaikan masalah rakyat.
Solusi Islam: Negara sebagai Ra’in
Berbeda dengan kapitalisme, Islam menempatkan negara sebagai ra’in (pengurus rakyat). Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan, gizi, kesehatan, dan pendidikan adalah kewajiban negara. Bukan proyek populis jangka pendek, melainkan sistemik dan berkelanjutan. Negara wajib mengelola sumber daya alam, hasil tambang, energi, dan sektor strategis untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan pada korporasi.
Selain itu, sistem Islam memastikan distribusi kekayaan merata, sehingga keluarga memiliki daya beli untuk menyediakan gizi di rumah. Sanitasi, layanan kesehatan, dan edukasi gizi pun menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara. Dengan fondasi ekonomi berbasis syariat, mulai dari zakat, kharaj, fai’, hingga pengelolaan kepemilikan umum maka negara mampu menjamin pemenuhan gizi rakyat tanpa bergantung pada utang atau investasi asing.
Khatimah
Rentetan keracunan MBG adalah alarm keras. Rakyat tidak butuh program populis tergesa-gesa yang justru membahayakan nyawa anak-anak. Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu menyelesaikan akar masalah: kemiskinan, mahalnya kebutuhan pokok, dan lemahnya distribusi.
Islam melalui sistem Khilafah menawarkan solusi komprehensif, mulai dari penyediaan gizi, layanan kesehatan, hingga distribusi ekonomi yang adil. Bukan sekadar pencitraan politik, tetapi jaminan kesejahteraan hakiki. Saat kapitalisme terbukti gagal, hanya Islam yang menghadirkan jawaban nyata bagi keselamatan dan masa depan generasi.
Wallahu a’lam bish-shawwab.
No comments:
Post a Comment