Oleh. Delfiani
Pegiat Literasi
Beras adalah nafas hidup bangsa ini. Hampir seluruh rakyat Indonesia menggantungkan perutnya pada komoditas ini. Maka, setiap kali harga beras melonjak, keresahan pun pecah, antrean di pasar, keluhan para ibu rumah tangga, hingga jeritan petani kecil yang makin terjepit. Kebutuhan beras bukan sekadar soal ekonomi, melainkan soal hidup mati rakyat.
Saat ini, harga beras yang terus bergejolak seakan menjadi cerita rutin di negeri ini. Hampir setiap tahun, rakyat dipaksa menerima kenyataan yang sama, harga naik, janji stabilisasi berulang, namun persoalan tak kunjung tuntas. Di balik angka-angka statistik dan klaim pemerintah, tersimpan kisah getir tentang rapuhnya kedaulatan pangan di negeri yang mestinya subur dan makmur.
Bulog: Obat Palsu di Tengah Luka Pangan
Setiap gejolak harga, pemerintah buru-buru menampilkan Bulog sebagai pahlawan. Operasi pasar digelar, beras diturunkan, stok diklaim aman. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa pihaknya kini mengandalkan tujuh jalur distribusi beras. Mulai dari pasar tradisional, koperasi desa/kelurahan, lembaga pemerintah, sinergi dengan TNI/Polri, outlet BUMN pangan seperti PTPN dan ID Food, outlet binaan Bulog, hingga ritel modern. Ia juga menyebutkan Bulog telah melaksanakan gerakan pangan murah serentak di tujuh ribu titik penjualan, dan berhasil menyalurkan lebih dari 327 ribu ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Adapun, stok nasional yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 3,9 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen berasal dari pengadaan dalam negeri, sementara sisanya dipenuhi dari impor atas penugasan pemerintah di akhir 2024. Data ini terdengar meyakinkan. Namun realitas di lapangan berkata lain. Harga beras tetap melambung, distribusi tak merata dan rakyat kecil masih sulit menjangkaunya. Apa artinya stok melimpah di gudang, jika meja makan rakyat tetap kosong?
Paradoks Negeri Agraris
Sungguh ironis, negeri yang dijuluki agraris justru bergantung pada impor. Sawah terbentang luas, petani berlimpah, tanah subur terhampar, tetapi pangan pokok justru datang dari luar negeri. Bukankah ini paradoks yang memalukan? Fakta ini membongkar wajah asli kapitalisme, negara hanya bergerak reaktif, bukan preventif.
Disisi lain, masalah pangan selalu dijawab dengan solusi instan, seperti operasi pasar, subsidi sesaat atau impor darurat. Sementara itu, akar masalah monopoli lahan adalah lemahnya dukungan terhadap petani kecil dan ketergantungan struktural pada pasar global dibiarkan membusuk.
Bulog sendiri lebih mirip pedagang negara ketimbang pelayan rakyat. Distribusi berlapis tampak megah di atas kertas, tapi di lapangan menjadi belitan birokrasi, kebocoran, bahkan spekulasi harga. Semua ini lahir dari paradigma kapitalistik yang menempatkan pangan sebagai komoditas, bukan hak dasar rakyat.
Kapitalisme dan Fatamorgana Kesejahteraan
Inilah konsep pangan dalam Kapitalisme. Stabilitas pangan yang dijanjikan kapitalisme hanyalah fatamorgana. Operasi pasar bisa menurunkan harga sesaat, tapi segera naik lagi. Impor bisa menutup defisit sementara, tapi hanya menjerat negara dalam ketergantungan baru. Rakyat terus dijejali ilusi seolah negara hadir, padahal yang ada hanya tambal sulam yang menunda krisis berikutnya.
Kapitalisme tak pernah menjawab persoalan mendasar. Ia hanya menjaga stabilitas pasar, bukan menjamin kebutuhan rakyat. Maka itu, wajar bila kesejahteraan yang dijanjikan hanyalah bayangan semu di tengah padang tandus.
Dengan begitu, meski Bulog dikerahkan dengan tujuh jalur distribusi, harga beras tetap tinggi, distribusi tak merata dan impor tak berhenti. Semua ini membuktikan bahwa problem sesungguhnya bukan pada teknis distribusi, melainkan pada sistem kapitalisme itu sendiri. Selama kapitalisme dipertahankan, rakyat hanya akan menelan fatamorgana kesejahteraan.
Islam dan Keadilan Pangan
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang pangan sebagai hak setiap individu yang wajib dijamin negara. Tidak boleh ada satu pun rakyat yang dibiarkan lapar. Negara bertanggung jawab penuh atas ketersediaan, keterjangkauan dan distribusi pangan. Kemandirian pangan dibangun dengan mengoptimalkan lahan, irigasi, pupuk dan teknologi pertanian semua dibiayai dari Baitul Mal, bukan dari investor asing. Impor hanya ditempuh dalam kondisi darurat, bukan solusi permanen.
Dalam Islam, distribusi pangan dilakukan cepat, adil, dan langsung. Rakyat tidak boleh dibiarkan antre panjang demi haknya. Aparat negara digerakkan bukan untuk mengamankan pasar, melainkan untuk memastikan kebutuhan rakyat benar-benar terpenuhi. Rasulullah saw. bersabda: “Pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari-Muslim)
Prinsip ini menegaskan bahwa negara adalah pengurus, bukan pedagang. Pangan adalah amanah, bukan komoditas.
Operasi pasar hanyalah obat pereda, bukan penyembuh. Solusi hakiki hanya ada dalam sistem Islam, yang menempatkan pangan sebagai hak rakyat dan menugaskan negara sebagai pengurus sejati.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita melepaskan diri dari jebakan solusi tambal sulam. Hanya dengan tegaknya sistem Islam, keadilan pangan tak lagi sekadar janji, melainkan kenyataan yang hadir di meja setiap rakyat, dari kota hingga pelosok desa.
Wallahu a’lam bishawab.
No comments:
Post a Comment