Oleh: Suryani
Detiknews.com—Jakarta, Ketua fraksi PKB MPR RI sekaligus anggota komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyampaikan pentingnya peran negara dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Ia pun menyoroti ketimpangan distribusi ketenaga kesehatan, rendahnya rasio dokter, serta perlindungan sosial nakes yang belum merata.
Data kementrian kesehatan menunjukkan bahwa rasio dokter indonesia masih diangka 0,47 per 1.000 penduduk hampir separuh dari standar WHO. Bahkan dibeberapa kabupaten perbatasan dan wilayah 3T, satu dokter bisa menangani hingga 5.000 warga. Di sisi lain, lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan belum terakreditasi hingga 2024, sehingga tidak bisa bermitra dengan BPJS dan tidak mendapat insentif. Tidak hanya dari segi kesehatan problematik pun juga muncul dari bidang pendidikan
Seperti dikutip dari cnnindonesia.com, wakil ketua komisi X DPR DI Lalu Hadrian Irfani menyoroti rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di indonesia yang hanya berkisar 30-40 persen untuk kelompok usia 19-23 tahun. Lalu mendorong reformasi pendidikan untuk meningkatkan kelanjutan studi hingga SMA dan perguruan tinggi. Dia juga mendorong penguatan karakter, kompetensi guru, literasi digital, dan peningkatan kualitas.
Berdasarkan data BPS 2024, angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD mencapai lebih dari 99 persen namun untuk jenjang SMA menurun signifikan kisaran 70-85 persen. Menyoroti problematik tersebut jika dilihat dari segi kesehatan maupun pendidikan saat ini. baik dalam layanan nya, akomodasi, prasarana, dan kemudahan belum dapat dirasakan sepenuhnya. Tingginya biaya yang ditawarkan tidak sejalan dengan imbal balik yang diberikan. Seperti dalam dunia pendidikan, beberapa dari mereka lebih memilih bekerja di usia remaja dikarenakan biaya kebutuhan hidup yang melesat akibatnya banyak dari mereka putus sekolah karena tekanan ekonomi ditambah dengan biaya pendidikan juga semakin tinggi.
Memahami akar masalahnya:
Akar permasalahan timbul akibat sistem, sistem kapitalis melihat kesehatan dan pendidikan bukan lagi sebagai hak dasar, tetapi sebagai jasa yang bermula dari mencari keuntungan, yang menjadi pendorong utama dan menggeser tujuan kesehatan dan pendidikan sebenarnya. Kedua bidang ini dijadikan privatisasi dan komersialisasi yang mengubah hak dasar menjadi peluang meraut keuntungan, yang merusak keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.
Peran negara: pemerintah cenderung mengurangi tanggung jawabnya dalam menyediakan kesehatan dan pendidikan gratis, sebaliknya, dia menyerahkannya pada sektor swasta atau individu yang menjadi pemain utama membuat kesehatan dan pendidikan berfokus pada profit (keuntungan).
Akibatnya: Dari segi Kesehatan pertama, layanan kesehatan mahal, layanan kesehatan dijadikan komoditas, klinik, rumah sakit berlomba menaikkan harga untuk meraih keuntungan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah sulit mendapatkan perawatan yang memadai. Kedua, adanya pengelompokkan kelas sosial, kesehatan memberikan layanan berdasarkan kemampuan finansial pasien. Dari sisi pendidikan Pertama, mahalnya biaya pendidikan, akses terhadap pendidikan berkualitas terbatas terutama perguruan tinggi, sekolah dasar hingga atas tidak memungut biaya namun kebutuhan lainya ditanggung sendiri. Kedua, kurikulum yang berorientasi industri, kurikulum seringkali disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pasar bukan lagi fokus pada pengembangan potensi manusia secara utuh, dipersiapkan untuk menjadi pekerja bukan individu yang kritis dan kreatif.
Sistem islam:
Sistem islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi kapitalisme, prinsip utamanya adalah bahwasannya kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar bagi setiap individu , bukan komoditas yang dijadikan sumber pendapatan. Dalam sistem islam, negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan layanan pendidikan kesehatan gratis bagi ummat.
Dalam sistem ekonomi islam, sumber daya alam strategis (seperti minyak, gas, tambang, dan air) dianggap sebagai kepemilikan umum pengolahannya berada di tangan negara untuk kemaslahatan rakyat. Pendapatan yang di hasilkan dalam pengolahan ini disebut sebagai baitul mal, digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Dana baitul mal dialokasikan untuk membangun sekolah, menggaji guru, dan menyediakan fasiltas yang menunjang proses pembelajaran. Pendidikan dapat dirasakan tampa memandang status sosial dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, dari segi kesehatan juga digunakan untuk mendirikan rumah sakit dan membiayai segala yang berkaitan dengannya, semua pelayanan diberikan tampa dipungut biaya.
Wallahu’alam.
No comments:
Post a Comment