Kemiskinan Tuntas dengan Penerapan Islam

 

Oleh: Norma Rachman 

Dilansir dari CNBC Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Secara persentase, jumlahnya mencapai 8,74 %, menurun 0,1 persen poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 210.000 orang pada periode yag sama, sekilas data ini terdengar menggembirakan. Namun jika di cermati lebih dalam,ada banyak hal yang justru memunculkan pertanyaan besar.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, meragukan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal data kemiskinan lantaran dinilai tak sesuai dengan realita di lapangan. Karena saat ini kan banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran, terus ketika dibuka lowongan pekerjaan sedikit, malah banyak yang antre. Artinya , garis kemiskinannya itu kan tidak ter-update, kata Esther kepada Tirto, Sabtu (26/7/2025).

Hingga awal tahun 2025, Indonesia telah menghadapi gelombang besar PHK dengan jumlah pekerja yang terdampak mencapai sekitar 60.000 orang pada dua bulan pertama tahun ini. Data ini diperoleh dari laporan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Adapun dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 26.455 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 20 Mei 2025. Angka tersebut bertambah 2.419 orang dibandingkan per akhir April 2025. Angkanya bisa bertambah jika dihitung hingga akhir Mei 2025.

Akar masalah Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk terurai. Hal ini menunjukkan paradigma yang salah. Masyarakat dibuat pasrah dengan keadaan, seolah ini lumrah. Padahal, kemiskinan bisa diatasi segera dengan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan.

Penyebab kemiskinan hari ini adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang batil dan rusak. Dalam sistem ini terjadi penguasaan kekayaan negara oleh segelintir orang. Akibatnya, muncul ketimpangan sosial yang lebar dan dalam. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 50% aset nasional dikuasai hanya oleh 1% orang kaya di Tanah Air.

Sistem kapitalisme juga membuat negara membolehkan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan asing maupun dalam negeri. Padahal, banyak bukti eksploitasi pertambangan oleh perusahaan swasta dan asing, misalnya, tidak menaikkan taraf hidup warga setempat.

Penumpukan kekayaan pada segelintir orang ini menyebabkan roda ekonomi tidak berputar. Akibatnya, daya beli menurun, usaha lesu bahkan bangkrut, pengangguran bertambah, warga kesulitan mengakses pendidikan, dan angka kemiskinan pun bertambah. Inilah lingkaran setan kemiskinan yang dihasilkan dari penerapan sistem kapitalisme.

Solusi Islam dalam Mengatasi Kemiskinan

Dalam hal mengatasi kemiskinan, Islam memiliki sejumlah mekanisme. Diantaranya pertama, pengaturan kepemilikan yang adil. Islam mengatur kepemilikan harta untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Al-Qur’an menyatakan, “Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.” (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Oleh karena itu, dalam sistem Islam, sumber daya alam (SDA), seperti minyak, gas, tambang, dan mineral adalah milik umum (al-milkiyyah al-‘aammah) yang wajib dikelola hanya oleh negara untuk rakyat. SDA haram dikuasai oleh individu atau korporasi. Namun, sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini telah memperlihatkan sisi gelapnya melalui praktik eksploitasi ekonomi yang terjadi akibat liberalisasi pasar dan privatisasi SDA.

Kedua, dalam Islam, mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah juga memastikan redistribusi dan pemerataan kekayaan di tengah masyarakat. Ketiga, dalam Islam, setiap lelaki dewasa, terutama yang punya tanggungan keluarga, wajib mencari nafkah. Ini karena Al-Qur’an memerintahkan, “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.” (QS Ath-Thalaq [65]: 7).

Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini memerintahkan individu untuk memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kapasitasnya (Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, 10/45–48).

Rasulullah saw. juga bersabda, “Siapa saja yang mencari dunia (harta) dengan cara yang halal karena menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dan untuk membantu tetangganya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama.” (HR Al-Baihaqi).

Di sisi lain, agar setiap orang yang wajib bekerja bisa mendapatkan pekerjaan, maka negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi warganya melalui kebijakan ekonomi berorientasi sektor riil, seperti perdagangan, pertanian, dan industri.

Keempat, jaminan kebutuhan dasar oleh negara. Negara dalam Islam wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (pangan, sandang, dan papan). Negara juga wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi warganya. Ini karena pemimpin negara (imam/khalifah) dalam Islam bertanggung jawab penuh atas urusan warga negaranya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR An-Nasa’i).

Sudah cukup bukti kalau penyebab kemiskinan dan kesengsaraan umat hari ini adalah ideologi kapitalisme. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengubur ideologi batil tersebut. Penggantinya tidak lain adalah Islam. Islam satu-satunya ideologi yang hak dan paripurna. Islam adalah sistem kehidupan yang memberikan solusi terbaik untuk umat manusia.