Bank Nagari Menjadi Sorotan Nasional lewat Layanan Digital Terpadu

 

Nusantaranewa.net, Jakarta – Bank Nagari kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025 yang digelar oleh Warta Ekonomi di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (30/7), Bank Nagari meraih penghargaan dalam kategori Integrated Digital Banking Services untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Penghargaan ini diterima langsung oleh Pemimpin Bank Nagari Jakarta, Yosviandri. Momentum ini menjadi bukti nyata penguatan peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, pada Kamis (31/7), mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Warta Ekonomi. Ia menegaskan, pencapaian ini akan semakin memotivasi Bank Nagari—yang merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat—untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ajang penghargaan bertema “Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shifts” ini menyoroti pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional di tengah dinamika ekonomi global dan geopolitik.

Dalam sambutannya, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan, menyampaikan bahwa BUMD dituntut untuk semakin adaptif dan inovatif demi menjaga daya saing dan relevansi di tengah tantangan global.

“Situasi global saat ini mengharuskan BUMD memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi daerah. Ini adalah momen untuk bangkit, bukan menyerah,” ujar Ihsan.

Warta Ekonomi melakukan riset terhadap 1.091 BUMD aktif di seluruh Indonesia. Sebanyak 73 BUMD dipilih berdasarkan kriteria aset minimal Rp10 miliar, laba bersih positif, serta inovasi, digitalisasi, dan penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Proses seleksi juga melibatkan media monitoring dan persepsi publik.

Hasil riset menunjukkan bahwa mayoritas BUMD telah mengadopsi inovasi digital (94,5%) dan menunjukkan komitmen pada keberlanjutan (90,4%). Meski demikian, masih diperlukan penguatan dari sisi transparansi, klasifikasi kinerja, serta perlindungan terhadap risiko usaha yang sah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir dalam acara tersebut. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD dan mengkritisi sejumlah praktik yang dinilai menghambat potensi BUMD, seperti salah urus dan nepotisme.

“BUMD idealnya menjadi motor penggerak PAD, pencipta lapangan kerja, dan penguat ekonomi lokal. Namun jika dikelola tanpa profesionalisme, justru akan menjadi beban,” tegas Tito.

Ia menambahkan bahwa Kemendagri tengah menyusun RUU BUMD dan membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD guna meningkatkan pengawasan serta tata kelola. Ia juga mendorong agar pengelolaan BUMD berdasarkan meritokrasi dan kepentingan bisnis, bukan kepentingan politik.

“BUMD yang sehat di setiap daerah akan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan ekonomi nasional,” tutup Tito.