Oleh Irma Yanti
Aktivis Muslimah
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun di balik gambaran itu, persoalan kemiskinan masih membelit kehidupan jutaan rakyat. Baru-baru ini, masyarakat kembali dibuat terkejut oleh perbedaan yang sangat besar antara data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia. Selisih yang mencapai delapan kali lipat ini memunculkan tanda tanya serius tentang metode dan keakuratan data yang beredar.
Data yang Berbeda, Rakyat yang Merugi
Dikutip dari sindonews.com (26/7/2025). Menurut laporan BPS, per Maret 2025 tingkat kemiskinan turun tipis menjadi sekitar 8,5 persen atau setara 23,8 juta jiwa. Meski tampak menggembirakan, sejumlah ekonom justru mengkritisi definisi kemiskinan yang dipakai pemerintah. Pendekatan berbasis pengeluaran yang telah digunakan hampir lima dekade dinilai terlalu kaku dan tidak lagi mewakili kondisi masyarakat saat ini.
Acuan penyaluran bantuan sosial yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga banyak dipertanyakan. Penetapan garis kemiskinan yang sangat rendah membuat sebagian besar masyarakat rentan tidak tercatat sebagai miskin. Akibatnya, banyak keluarga yang semestinya berhak tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
Direktur CELIOS, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa porsi anggaran perlindungan sosial Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 1 persen di luar subsidi energi. Angka ini jauh lebih kecil dibanding negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang sudah mencapai lebih dari 5 persen dari PDB.
Bank Dunia bahkan memperkirakan sekitar 68 persen penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Perbedaan mencolok dengan data BPS yang hanya menyebut sekitar 24 juta orang menunjukkan adanya masalah serius dalam pengukuran. CELIOS menilai penurunan kemiskinan sebesar 0,1 persen poin tidak cukup berarti ketika hambatan mendasar seperti ketimpangan pendapatan, inflasi pangan, dan terbatasnya lapangan kerja masih ada di depan mata.
Kapitalisme dan Ketimpangan yang Diciptakannya
Data kemiskinan yang terlihat menipis di atas kertas sering kali menutupi realitas di lapangan. Kapitalisme yang diterapkan saat ini memang memperlebar jurang ketimpangan. Kapitalisme menciptakan ruang yang sangat luas bagi pemilik modal untuk menguasai sumber daya. Negara akhirnya hanya berperan sebagai penengah dan penjaga kepentingan korporasi.
Pemikiran kapitalisme yang dirumuskan oleh Adam Smith pun membatasi peran negara hanya sebatas penyedia layanan dasar. Tidak mengherankan jika kebijakan yang lahir kerap memihak pemodal besar. Dalam urusan tanah misalnya, kebijakan negara sering membuka peluang bagi korporasi untuk memperluas penguasaan, sementara masyarakat kecil makin terdesak.
Selama paradigma kapitalisme dipertahankan, sulit berharap kebijakan ekonomi mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara menyeluruh. Sistem ini justru menumpuk kekayaan pada segelintir orang, sementara sebagian besar rakyat hanya bertahan hidup dengan sisa yang ada.
Islam Menghadirkan Keadilan dan Kesejahteraan
Islam memiliki mekanisme komprehensif untuk menuntaskan kemiskinan. Prinsip kepemilikan dalam Islam memastikan sumber daya yang ada tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Allah Swt. berfirman, "... agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian." (QS. Al-Hasyr [59]: 7)
Prinsip ini mewajibkan negara mengelola sumber daya alam (SDA) demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya korporasi. Tanah, tambang, dan aset penting lainnya dikategorikan sebagai milik umum, hasilnya harus dibagikan untuk kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, Islam mewajibkan distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Setiap kepala keluarga berkewajiban bekerja, sementara negara bertanggung jawab memastikan lapangan kerja tersedia. Negara pun wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyat–pangan, sandang, papan–serta memberikan layanan pendidikan dan kesehatan tanpa memungut biaya.
Kesejahteraan sejati hanya dapat terwujud jika sistem yang berlaku berpihak kepada rakyat secara penuh. Dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, masalah kemiskinan bisa diatasi hingga ke akarnya. Negara akan hadir sebagai pelindung dan pengurus rakyat, bukan sekadar pelayan kepentingan pemilik modal.
Wallahualam bissawab.
No comments:
Post a Comment