Oleh: Verry Verani
Ironi kembali terjadi. Kasus penjualan bayi dari Jawa Barat ke Singapura mengungkap realitas kelam di negeri ini. Perdagangan manusia, terutama bayi dan anak-anak, bukan hanya mencederai moral dan hukum, tetapi menunjukkan cacat serius pada fungsi negara sebagai pelindung generasi. Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menekankan perlunya penanganan dari hulu ke hilir: pidana, administrasi kependudukan, kerja sama hukum internasional, hingga edukasi bagi perempuan rentan.
Namun, akar persoalannya jauh lebih dalam dari sekadar kelemahan regulasi. Kejahatan ini adalah buah busuk dari sistem ekonomi-politik yang sedang dijalankan negeri ini.
Kejahatan Terstruktur dalam Sistem Kapitalisme Sekuler
Fenomena penjualan bayi tidak muncul dalam ruang hampa. Ia lahir dari habitat sistemik yang menciptakan kemiskinan struktural, lalu mengarah pada kerentanan sosial yang dieksploitasi oleh sindikat kejahatan terorganisir. Kemiskinan yang melilit perempuan yang seharusnya menjadi penjaga kehidupan dan generasi, justru menyeret mereka ke dalam jerat perdagangan manusia. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka ikut menjual anaknya sendiri, bukan karena tak punya hati nurani, tetapi karena sistem telah merenggut kemanusiaannya.
Sistem kapitalisme yang kini bercokol menjadikan uang sebagai nilai tertinggi, sementara agama dan moralitas dipinggirkan.
Dalam sistem ini:
Anak diperlakukan bukan sebagai amanah, tetapi aset yang bisa diperjualbelikan.
Kemiskinan dianggap tanggung jawab individu, bukan hasil kebijakan struktural.
Negara lebih berperan sebagai fasilitator pasar daripada pelindung rakyat.
Bahkan lebih tragis, dalam beberapa kasus, aparat negara yang seharusnya melindungi justru terlibat aktif dalam jaringan perdagangan manusia.
Islam: Sistem yang Menjaga Anak Sejak dalam Kandungan
Islam memandang anak bukan sekadar anggota keluarga, melainkan aset peradaban. Mereka adalah amanah Allah yang kelak menjadi generasi penjaga agama dan umat.
Dalam sistem Islam:
1. Anak dijaga sejak dalam kandungan.
Islam mewajibkan negara dan masyarakat untuk menjaga kehormatan perempuan, mencegah zina, dan memastikan kejelasan nasab. Sistem pernikahan syar'i menjadi fondasi awal melindungi anak secara hakiki.
2. Negara wajib menjamin kebutuhan pokok setiap warga.
Termasuk perempuan miskin, ibu tunggal, dan anak-anak. Negara bukan hanya memberi bantuan, tapi menyediakan sistem ekonomi yang adil dan menyejahterakan.
3. Sistem pendidikan berbasis akidah.
Membentuk manusia yang bertakwa, berakal sehat, dan bertanggung jawab. Seorang ibu tidak akan pernah menjual anaknya jika ia hidup dalam sistem yang menjaga agamanya dan mencukupi kebutuhannya.
4. Sanksi hukum Islam (uqubat) yang tegas dan menjerakan.
Islam tidak menoleransi kejahatan terhadap anak. Setiap pelaku perdagangan manusia, apalagi jika dalam bentuk sindikat, akan dikenai hukuman yang keras — hingga qisas atau ta'zir — sesuai kadar kejahatan dan dampaknya.
Solusi Sistemik, Bukan Sekadar Reaktif
Kasus penjualan bayi ini harus menjadi alarm keras bahwa negara saat ini belum hadir sebagai pelindung anak secara utuh. Pendekatan represif dan reaktif saja tidak cukup. Diperlukan perombakan total terhadap paradigma pengelolaan negara: dari sistem sekuler-kapitalistik menuju sistem Islam kaffah.
Hanya dengan sistem Islam, negara akan:
Menjamin kesejahteraan seluruh keluarga.
Mencegah kejahatan dari akarnya.
Melindungi perempuan dan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual.
Menciptakan masyarakat berbasis ketakwaan dan saling menjaga.
K H A T I M A H
Anak adalah amanah. Mereka bukan barang dagangan. Mereka adalah generasi penerus peradaban. Negara wajib melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi. Sayangnya, sistem sekuler hari ini telah gagal menjadi perisai bagi anak-anak.
Saatnya kembali pada aturan Ilahi yang menjadikan manusia dan kehidupan berada dalam naungan rahmat.
Karena hanya Islam yang benar-benar memuliakan anak, melindungi ibu, dan menegakkan keadilan.
Wallahu'alam.[]
No comments:
Post a Comment