Pertemuan Prabowo-Macron dan Pernyataan Mengejutkan
Pada hari Rabu, 28 Mei 2025, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan penting dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi sorotan publik, terutama setelah Prabowo membuat pernyataan mengejutkan terkait konflik Israel-Palestina. Ia menyatakan bahwa Indonesia bersedia mengakui negara zionis, asalkan mereka terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. (Sumber: detik.com, 28-05-2025)
Pernyataan ini langsung menuai kritik karena dianggap mengikuti narasi Barat, khususnya Amerika dan Inggris, yang mendorong konsep solusi dua negara. Padahal, solusi ini dianggap sebagai taktik untuk melegitimasi eksistensi negara zionis di tanah Palestina dan memaksa rakyat Palestina untuk berbagi wilayah dengan penjajah.
Sejarah Singkat: Dari Mandat Inggris ke Normalisasi Barat
Ide pembagian wilayah Palestina telah lama diupayakan oleh kekuatan Barat sejak kejatuhan Kekhilafahan Utsmani setelah Perang Dunia I. Barat, terutama Inggris, membagi wilayah bekas Khilafah menjadi jajahan, termasuk Palestina. Tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk mengatur wilayah Palestina. Di bawah mandat ini, Inggris membiarkan gelombang besar migrasi Yahudi dari Eropa ke Palestina.
Imigrasi ini tidak hanya sekadar migrasi, melainkan perampasan tanah-tanah milik rakyat Palestina. Ketika Khilafah sebagai pelindung umat Islam telah dihancurkan oleh agen Inggris, Mustafa Kemal Atatürk, umat Islam Palestina kehilangan pelindung utama mereka. Mereka pun melakukan perlawanan melalui jihad demi mempertahankan tanah suci mereka.
Solusi Dua Negara: Warisan Politik Barat
Pada tahun 1937, Komisi Peel Inggris mengusulkan pembentukan dua negara di Palestina. Wilayah yang tandus seperti Gaza dan Tepi Barat ditetapkan untuk rakyat Palestina, sedangkan wilayah subur dan garis pantai luas diberikan kepada kaum Yahudi. Yerusalem ditempatkan di bawah pengawasan internasional. Ini jelas menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan zionis.
Setelah Perang Dunia II, mandat Inggris atas Palestina berpindah ke tangan Amerika Serikat. Lewat PBB, Amerika mengeluarkan resolusi 1947 yang kembali menegaskan ide dua negara. Puncaknya pada tahun 1998, AS memelopori pendirian resmi negara zionis dalam rangka memperkuat posisi mereka di dunia internasional.
Konferensi dan Inisiatif Barat: Solusi Damai atau Alat Dominasi?
Sejumlah konferensi dan kesepakatan yang digagas Barat mendukung solusi dua negara, seperti Konferensi Madrid (1991), Perjanjian Oslo (1993), Camp David (2000), Taba (2001), serta prakarsa Liga Arab (2002–2014). Bahkan pada Juni 2025, Prancis dan Arab Saudi menggelar KTT di New York untuk kembali mengangkat solusi dua negara sebagai upaya damai Timur Tengah.
Namun, bagi umat Islam, solusi ini dinilai tidak layak untuk diambil, terlebih oleh pemimpin negara muslim. Karena konsep ini berasal dari kekuatan kafir Barat yang secara historis dan politis terbukti hanya melanggengkan penjajahan zionis atas Palestina.
Pandangan Islam dan Khianat terhadap Perjuangan Palestina
Islam melarang umatnya tunduk kepada kekuasaan orang kafir. Dalam QS An-Nisa ayat 141, Allah menegaskan bahwa orang kafir tidak akan diberi jalan untuk mengalahkan orang-orang beriman. Mengakui solusi dua negara berarti mengkhianati perjuangan rakyat Gaza dan para syuhada yang gugur dalam mempertahankan tanah Palestina sejak masa Khalifah Umar, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, hingga pejuang Intifada dan Maltir Taufan Al-Aqsa.
Pernyataan membuka hubungan diplomatik dengan zionis hanya menumbuhkan harapan palsu. Fakta menunjukkan suara PBB pun sering diabaikan oleh zionis. Maka, ketika Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar menyatakan niat untuk membuka celah normalisasi, hal itu justru akan mencoreng peran dan posisi Indonesia di mata dunia Islam, terutama terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
Solusi Hakiki: Kembalikan Palestina kepada Umat Islam
Zionis telah menunjukkan bahwa mereka tidak berniat mengakhiri penjajahan atau mengakui hak rakyat Palestina. Maka, kemerdekaan sejati bagi Palestina bukanlah melalui kompromi dua negara, tetapi melalui pengembalian seluruh wilayahnya kepada umat Islam tanpa adanya pembagian kepada zionis.
Satu-satunya solusi yang sesuai syariat adalah mengusir penjajah melalui jihad yang dipimpin oleh kekhilafahan Islam. Karena hanya dalam sistem khilafah, umat Islam dapat bersatu dalam satu komando dan kekuatan. Meski saat ini khilafah belum tegak, umat Islam hendaknya lebih bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan tegaknya khilafah melalui metode perjuangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersama kelompok-kelompok ideologis Islam yang konsisten.
Wallahu a’lam bissawab
No comments:
Post a Comment