.jpg)
"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).
"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri Nowo.
Dinas Kesehatan masih melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari sumber keracunan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel. Hingga saat ini, hasil uji laboratorium sampel makanan belum diumumkan.
"Pengujian berbagai sampel yang telah didapatkan dilakukan secara mikrobiologi dilakukan di labkesda Kota Bogor. Meliputi empat tahap pengujian yaitu, Pra pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out dan Konfirmasi," kata Sri Nowo.
"Kalau sudah ada hasilnya nanti diinfokan selanjutnya," ujarnya.
Sebelumnya, ada 171 siswa dari TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Kasus keracunan ini langsung diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel.
Sebenarnya program MBG ini bertujuan baik dan patut diapresiasi. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih harus dikritisi dan diberikan perbaikan. Misalnya, target pemberian makanan bergizi yang terbatas untuk siswa dan ibu hamil, sementara pada dasarnya makanan bergizi dibutuhkan semua kalangan. Selain itu, jumlah subsidi yang diberikan yakni Rp 10 ribu per porsi per hari memunculkan pertanyaan, apakah dengan anggaran yang demikian target pemenuhan gizi akan tercapai.
jamak kita ketahui kondisi saat ini sedang berada di tengah tingginya inflasi dan naiknya harga-harga bahan pangan. Kondisi ini tentu menjadikan target pemenuhan gizi tidak realistis. Dengan pertimbangan seperti ini sudah jelas target MBG akan jauh dari harapan. Alasan karena keterbatasan anggaran justru menunjukkan bahwa negara tidak benar-benar memberikan solusi perbaikan gizi generasi, apalagi ada banyak proyek yang sebenarnya tidak membawa manfaat untuk rakyat. Proyek tersebut jelas menyedot dana yang tidak sedikit. Akan lebih tepat sasaran jika dana dialihkan kepada proyek yang memang benar-benar langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk program MBG.
Kebijakan seperti ini muncul karena negara tidak mandiri dalam mengelola kekayaan alam. Kekayaaan SDA Indonesia jika dikelola dengan baik seharusnya bisa menjadi sumber pemasukan negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tetapi saat ini pengelolaan SDA kita justru dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Mereka mengeruk dan merampok hasil kekayaan alam kita yang menjadi hak rakyat. Inilah akibatnya jika mengelola kekayaan alam yang melimpah tidak dengan aturan Allah Swt..
Kekayaan alam yang yang dikelola dengan hawa nafsu manusia hanya akan memberikan keuntungan kepada segelintir pihak yang punya modal dan kekuasaan
Maka, jika negara bercita-cita ingin memenuhi kebutuhan gizi generasi dan menuntaskan stunting. Maka negara harus mewujudkan kesejahteraan ditengah masyarakat. Kesejahteraan juga tidak akan kita wujudkan jika sistem kapitalisme yang diterapkan dalam kehidupan kita. Satu-satunya sistem kehidupan yang akan memberikan kesejahteraan dalam hidup adalah sistem Syariat Islam Kaffah. Syariat Islam Kaffah dalam naungan Khilafah yang pernah diterapkan sepanjang 13 abad lamanya akan menjamin kebutuhan gizi generasi dengan mekanisme sesuai Syariat Islam yang berasal dari Allah SWT sehingga tidak akan terjadi stunting dan semua rakyat terpenuhi kebutuhan gizinya. Bahkan tidak hanya kebutuhan gizi, seluruh kebutuhan yaitu sandang, pangan dan papan dapat terpenuhi secara layak.
Negara wajib menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga setiap kepala keluarga dapat mencari nafkah dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Negara juga harus membangun kedaulatan pangan di bawah departemen kemaslahatan umum. Departemen ini akan menjaga kualitas pangan yang dikonsumsi di masyarakat adalah makanan yang bergizi, halal dan baik bagi kesehatan. Tidak akan ada didalam negara khilafah makanan yang merusak tubuh. Negara juga akan mengawasi industri yang berdiri bukan hanya mencari aspek keuntungan semata. Tetapi harus memperhatikan aspek kesehatan. Khilafah juga akan melibatkan para pakar dalam membuat kebijakan terkait, baik terkait pemenuhan gizi, pencegahan stunting maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Khilafah memiliki dana besar dari sumber yang beragam seperti jizyah, fa'i, kharaj, ghanimah, untuk mewujudkan semua kebijakannya dalam mengurus rakyat dengan pengurusan yang berkualitas terbaik yakni dana yang bersumber dana pos-pos pemasukan baitul maal. Dengan berbagai mekanisme ini maka Khilafah akan mampu mewujudkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan gizi serta menuntaskan persoalan gizi buruk.
