Oleh
Noneng Trisnawati, S.Ars (Pegiat Literasi)
Akibat hujan yang terus mengguyur dengan intensitas yang tinggi, menyebabkan banjir di wilayah Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang terjadi sejak senin 3 maret 2025. Namun penyebab banjir bukan karena hujan yang cukup tinggi, tetapi karena penataan ruang yang tidak sesuai peruntukannya.
Dilansir dari TribunJabar.Id (4/3/2025), Peneliti Madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Yus Budiono mengatakan ada empat faktor banjir di wilayah Jabodetabek, yakni penurunan muka tanah, perubahan tata guna lahan, kenaikan muka air laut, dan fenomena cuaca ekstrem.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan program pembukanan lahan 20 juta hektare hutan menjadai lahan untuk pangan, energi, dan air, pemicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek.
Lanjutnya, pembukaan hutan menjadi lahan di puncak Bogor membuat kawasan hijau menjadi gundul, sehingga air hujan tidak bisa diserap dengan baik. Sehingga program bagi-bagi lahan hutan oleh pemerintah harus berhenti.
*Pembangunan Brutal Demi Mengejar Keuntungan*
Banjir di wilayah Jabodetabek khususnya Kota Bekasi terjadi karena banjir di area hulu dan Bogor khususnya wilayah puncak, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Bencana banjir yang terus terulang hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar problem teknis, tetapi sistemis. Publik harus menyadari bahwa kebijakan pembangunan saat ini dibangun atas dasar kapitalistik atau keuntungan saja sehingga mereka abai terhadap kelestarian lingkungan dan keselamatan manusia.
Hal ini menunjukkan kedzaliman penguasa Kapitalisme yang hanya mengejar keuntungan semata. Rakyat saat ini sebenarnya masih memiliki harapan agar pembangunan memudahkan kehidupan manusia dan kelestarian alam tetap terjaga.
Sebaliknya, penguasa saat ini secara sadar menerapkan sistem Kapitalisme, sangat jelas terlihat dari kebijakan membagikan lahan 20 juta hektare, dan saat ini lahan itu sudak tidak lagi menyisakan hutan yang menjadi resapan air pada kawasan puncak.
Pembangunan brutal demi mengejar keutungan dan mitigasi yang lemah akhirnya menyebabkan banjir bandang di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Permasalahan ini akan terus terulang selama penguasa masih menerapkan sistem kapitalisme, yaitu sistem yang hanya mengharapkan keuntungan semata tanpa memikirkan dampak yang terjadi.
*Islam Solusinya*
Berbeda dengan sistem Kapitalisme, Islam sebagai ideologi mampu memberikan arahan kepada negara bagaimana mengelola negara dengan tepat. Dalam Islam, negara harus dibangun berdasarkan prinsip syariah yakni kepemimpinannya harus menjadi raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) urusan rakyat.
Rasulullah SAW bersabda, “Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang ia urus” (HR Bukhari dan Muslim).
Kepemimpinan Islam berfungsi sebagai pengayom dan penjaga umat secara menyeluruh dan pembangunan bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan penguasa.
Di dalam Islam, ketika pembangunan akan berdampak buruk kepada masyarakat dan bernilai perbuatan dzalim maka pembangunan itu tidak boleh dilanjutkan.
Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan dzalim, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat setebal tujuh lapis bumi” (HR Muslim)
Jika bencana terjadi benar-benar disebabkan faktor alam, hal ini merupakan sebuah ujian keimanan hamba-Nya. Negara memiliki fungsi untuk mengurus dan menjaga rakyatny. Negara akan melakukan pencegahan bencana secara maksimal untuk mengurangi kerugian dan jatuhnya korban jiwa. Semoga sistem pemerintahan Islam segera terwujud. Wallahu’aalam bishowab.
