Oleh : Asma Sulistiawati (Pegiat Literasi)
Pembentukan lembaga baru yang bertujuan untuk mengoptimalkan modal dan aset badan usaha milik negara (BUMN) guna mendorong pertumbuhan ekonomi telah menarik minat masyarakat. Lembaga pengelola investasi ini akan mengelola aset dari tujuh BUMN, yaitu Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta berbagai lembaga keuangan nonbank seperti IFG Life, Jasa Raharja, Taspen, dan ASABRI.
Melihat tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat berbagai kebijakan efisiensi, banyak pihak yang terkejut dengan rencana Presiden Prabowo untuk membentuk Danantara sebagai lembaga pengelola investasi. Inisiatif ini muncul meskipun sudah ada beberapa lembaga investasi yang didirikan oleh pemerintahan sebelumnya. Yang awalnya merupakan strategi efisiensi anggaran untuk mendanai program makanan bergizi gratis (MBG) kini telah beralih fokus untuk mendukung Danantara sebagai wahana investasi pemerintah. Menurut Presiden, Danantara awalnya akan mendapatkan penempatan dana yang signifikan dari dividen BUMN sebesar total Rp100 triliun, di samping tambahan modal yang diambil dari mekanisme investasi pemerintah yang dikaitkan dengan estimasi yield kebijakan efisiensi sebesar Rp556 triliun dari APBN. (detikjateng, 26/02/2025)
Kerangka ekonomi yang diadopsi tampaknya menyerupai bentuk kapitalisme yang memperjuangkan ekonomi yang berpusat pada rakyat sekaligus mengakomodasi kaum oligarki yang telah mengakar dalam pemerintahan. Usulan untuk memasukkan semua mantan presiden ke dalam Dewan Pengawas Danantara (BPI) merupakan langkah strategis untuk secara kolektif memikul akuntabilitas politik. Meskipun hal ini mungkin sejalan dengan harapan untuk sukses, tampaknya setiap pencapaian akan mencerminkan warisan politik bersama, yang menekankan kerja sama dan pembagian kekuasaan dalam memobilisasi investasi yang didanai oleh sumber daya rakyat. Namun, individu yang paling diuntungkan dari Danantara tampaknya adalah kaum oligarki, berdasarkan profil kepemimpinannya.
Modal substansial yang bersumber dari efisiensi anggaran merupakan uang rakyat, yang akan berisiko dalam lingkungan global yang semakin kompetitif. Hal ini mencakup upaya untuk menarik investasi asing maupun investasi domestik dalam berbagai inisiatif penting pemerintah, seperti hilirisasi mineral, batu bara, dan minyak sawit. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang semakin kuatnya pemberdayaan oligarki dalam mengembangkan bisnis mereka di panggung global dengan menggunakan dana publik. Jika investasi ini goyah, pada akhirnya publiklah yang akan menanggung akibatnya, yang berpotensi kehilangan investasi mereka dengan sedikit harapan untuk pulih. Keadaan seperti itu menggarisbawahi semakin kuatnya cengkeraman oligarki terhadap negara.
Dalam Islam, sumber daya keuangan dan aset milik individu ditujukan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh diarahkan untuk usaha investasi. Tanggung jawab utama seorang penguasa atau pemimpin dalam konteks Islam adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan semua orang terpenuhi tanpa kecuali. Dukungan ini diberikan oleh negara melalui lembaga Baitul Mal, dan sangat penting bahwa semua tindakan mematuhi hukum Islam.
Dalam prinsip-prinsip Islam, tidak ada lembaga yang didirikan semata-mata untuk tujuan investasi atau pengembangan aset rakyat. Sebaliknya, pengelolaan dana ini harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam telah menetapkan prosedur yang jelas untuk mengelola sumber daya dan menetapkan siapa yang berwenang untuk mengawasi aset-aset ini, serta bagaimana hasilnya akan digunakan.
Melalui penerapan sistem ekonomi Islam ini, kesejahteraan individu akan tercapai. Namun, untuk sepenuhnya mewujudkan potensi ini, perlu juga menerapkan sistem politik Islam dan kerangka pelengkap lainnya yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Pada akhirnya, tujuan-tujuan ini hanya dapat dipenuhi melalui penerapan Islam yang komprehensif dalam kerangka Negara Khilafah Islam.
Wallahu a'lam bishawab.
No comments:
Post a Comment