Oleh: Astina
Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia yang mengakibatkan warga minimal 1 tahun sekali harus mengungsi dan meninggalkan rumah – rumah mereka. Bencana banjir ini juga memberikan kerugian bagi masyarakat terdampak, karena banjir yang terjadi cukup tinggi hingga menenggelamkan rumah warga sehingga rumah akan dipenuhi oleh air yang dapat merusak barang-barang yang ada di dalamnya jika terlambat untuk di evakuasi.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menuding program pembukan lahan 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air, pemicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek, Senin (4/3/2025). Menurut Firman, pembukan hutan menjadi lahan di puncak Bogor membuat kawasan hijau menjadi gundul, sehingga air hujan tak bisa diserap dengan baik.
Salah satu langkah mitigasi yang mesti segera dilaksanakan, lanjutnya, pengerukan sungai dan saluran air sebelum musim hujan tiba guna meningkatkan kapasitas aliran air. Kemudian, pentingnya koordinasi antarwilayah dalam pengelolaan daerah aliran sungai, utamanya sungai yang melintasi lebih satu kabupaten atau kota.
Masyarakat yang terdampak banjir kecewa dengan respon pemerintah dalam melakukan mitigasi banjir. Seperti masyarakat yang berada di Bekasi kecewa karena peringatan banjir sudah disampaikan sejak satu minggu sebelum terjadi banjir, tetapi pemerintah tidak melakukan apapun sampai banjir terjadi. Sehingga masyarakat harus mengalami kerugian yang cukup besar. Padahal masyarakat sudah mengumpulkan uang untuk masa depan mereka, tetapi justru uang dari hasil usaha selama beberapa tahun harus terpakai dalam penangan banjir di masing-masing keluarga.
Pembangunan saat ini yang gencar dilakukan pemerintah kenyataannya tidak banyak memperhatikan kepentingan, kesejahteraan, dan keamanan rakyat. Pembangunan wilayah tidak dianalisis secara komprehensif dari segala aspek, sehingga tidak memberikan keuntungan dan kebaikan bagi rakyat. Saat ini pembangunan hanya berdasarkan asas keuntungan dan manfaat bagi pemilik modal.
Pembangunan kota-kota mandiri yang marak saat ini, sangat banyak mengambil alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi bangunan-bangunan tanpa memperdulikan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Para pengembang dengan bebas dan leluasa mengeksploitasi lahan sesuai keuntungan dan kepentingan mereka. Pemerintah daerah setempat juga seakan-akan mendukung pembangunan –pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta.
Meluasnya bencana banjir justru menunjukkan gurita kapitalisme makin mencengkeram. Eksploitasi lahan tambang, alih fungsi lahan, dan deforestasi faktanya memang kian tidak terkendali. Permukaan tanah pun makin turun akibat konsumsi air tanah untuk penunjang fasilitas hunian-hunian elit dan industrialisasi. Begitu pun dengan sungai. Volumenya makin menyempit akibat melimpahnya produksi sampah dan sedimentasi dampak hunian di bantaran kali.
Sejatinya, dunia ini butuh sistem Islam karena paradigma sistem Islam bertentangan secara diametral dengan sistem kapitalisme yang diterapkan sekarang. Dalam sistem kapitalisme, kebijakan penguasa yang merepresentasi kepentingan para pemilik modal justru jadi sumber kerusakan, sementara sistem Islam lahir dari keimanan dan ketundukan pada Pencipta dan Pemelihara seluruh Alam.
Kebijakan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan saat ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah. Sistem ekonomi yang diterapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw, para Khulafaur Rasyidin dan para khalifah yang terbukti menyejahterakan rakyatnya.
Di dalam sistem Islam, aturan Islam diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya dalam masalah ekonomi saja, tetapi semua persoalan manusia dalam semua sendi-sendi kehidupan diatur dan diselesaikan dengan sistem Islam. Allah Swt berfirman dalam surat Al Baqarah:2, “Kitab Al-Qur’an ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa)”
Islam adalah agama sempurna yang diturunkan Allah melalui Rasulullah saw sekaligus sebagai ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam mengatasi bencana Islam mempunyai cara pandang dan konsep pemikiran yang menyeluruh.
Islam sangat memperhatikan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Seorang pemimpin dalam islam akan dimintai pertanggungjawaban dalam mengurus rakyatnya di hadapan Allah Swt di akhirat kelak. Seorang pemimpin di dalam Islam akan sangat berhati-hati dan melakukan analisis yang matang sebelum mengambil kebijakan dalam segala hal.
Pembangunan infrastruktur, lahan pertanian, perkebunan, perumahan, daerah wisata semuanya dianalisis dengan seksama dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan keberlangsungan ekosistem di sekitarnya. Pembangunan tidak akan dilakukan jika berdampak buruk kepada masyarakat, apalagi sampai menimbulkan bencana.
Daerah-daerah yang rutin mengalami bencana banjir akan dianalisis dan dicarikan solusi agar tidak berulang. Selama ini bencana banjir diakibatkan oleh ulah manusia karena keserakahannya dengan mengeksploitasi alam secara liar.
Allah Swt dalam Al Qur’an berfirman yang artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (TQS Ar Rum:41)
Dalam mengatasi bencana banjir, pemerintah Islam mempunyai kebijakan yang efektif sebelum melaksanakan suatu proyek dengan memetakan daerah-daerah mana yang dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, permukiman, tempat wisata dan sebagainya sehingga bencana banjir dapat diantisipasi dengan baik.
Selain itu, dalam mencegah bencana banjir karena keterbatasan daya tampung tanah dan tingginya curah hujan, maka pemerintahan Islam membangun bendungan-bendungan, lahan resapan air dan kanal-kanal agar aliran air dapat dialihkan alirannya dan air bisa diserap secara maksimal.
Pemerintah akan memberlakukan aturan pemanfaatan lahan dengan menerapkan undang-undang yang ketat serta memberi saksi yang mempunyai efek jera bagi yang melanggarnya. Pemerintah tidak mudah memberi izin bagi para pengelola lahan.
Pemerintah Islam akan mendorong kepada kaum muslimin untuk menghidupkan tanah-tanah yang tidak produktif menjadi lahan-lahan produktif, sehingga mampu berperan sebagai penyangga lingkungan.
Badan-badan yang menangani bencana banjir juga disiapkan untuk selalu siaga bertindak cepat memberikan pertolongan bagi penduduk yang terkena musibah dengan melibatkan seluruh warga
Begitu sempurna Islam mengatur dan memberikan solusi semua persoalan makhluk di muka bumi ini. Namun, aturan Islam ini hanya akan bisa dilaksanakan dalam sebuah institusi yang menerapkan Islam secara sempurna. Wallahu'alam
