Oleh: Yeni Purnamasari
Ibu Rumah Tangga
Kebijakan pemerintah tidak menyentuh akar masalah, program unggulan tersebut menuai pro dan Kontra mengenai menu yang diberikan. Pasalnya, masih banyak generasi yang belum terpenuhi gizinya serta makanan yang tidak berkualitas dan membahayakan. Lantas, apakah program makan bergizi gratis (MBG) bisa mengatasi stunting?
Program MBG menuai pro dan kontra, makanan yang diberikan membahayakan. Seperti di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, ada sekitar 40 anak keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Sebanyak 40 dari 200 anak merasakan mual dan muntah sudah di tangani di puskesmas terdekat.
Sebelum keracunan, para siswa mencium bau basi dari ayam tepung yang menjadi lauk bersama nasi putih, kol, wortel tahu, buah naga, dan susu. Dikutip tirto.id (16-1-2025)
Selain itu, program makan bergizi gratis juga belum merata, masih banyak anak yang belum mendapatkan MBG. Jumlah dana yang dibutuhkan mencapai Rp100 triliun untuk pemberian makan bergizi ke 82,9 juta penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, presiden saat ini sedang memikirkan anggaran untuk mempercepat pencapaian target. Ujarnya pula, dana Rp100 triliun cukup untuk 82,9 juta jika dihitung dari Badan Gizi. Dikutip cnbcindonesia.com (17-1-2025)
Proyek Pencitraan Kapitalis
Polemik makan bergizi harus kita sadari bahwa sudah cacat dari lahir, program ini membutuhkan dana besar. Anggaran awal Rp71 triliun yang dianggap cukup untuk memenuhi gizi anak Indonesia, ternyata tidak cukup dan dinaikan menjadi Rp171 triliun. Tujuannya semula untuk menyejahterakan rakyat, tetapi justru membuat rakyat semakin sulit. Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) digunakan sebagian untuk MBG. Tampak kebijakan ini belum direncanakan secara matang, hanya dijadikan alat untuk menarik suara masyarakat. Program tersebut dinilai untuk menggugurkan kewajiban karena terlanjur janji saat kampanye pilpres.
Program makan gratis juga dianggap sebagai program populis, sering kali mengatakan untuk kepentingan rakyat. Nyatanya hanya untuk yang memiliki kepentingan ekonomi dan menguntungkan para korporasi. Negara tidak becus mengurus rakyat, pasalnya kasus keracunan juga terjadi di SD 03 dan SMAN 2 Nunukan Selatan. Banyak pihak yang menuding pihak Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) terlalu banyak mengambil keuntungan dalam proses MBG. Adapun aturan yang diberikan, yaitu pihak SPPG hanya boleh mengambil keuntungan Rp2.000 per porsi. Dari anggaran 15.000 diberikan 5.000 untuk pajak, keuntungan, dan operasional.
Sungguh miris, anggaran 15.000 untuk memenuhi gizi generasi saja masih dipangkas. Tugas negara adalah memenuhi kebutuhan rakyatnya. Bukan membahayakan rakyat dengan memberikan makanan yang tidak sehat. Kepemimpinan dalam sistem kapitalisme hanya untuk memenuhi kepentingan oligarki, bukan untuk mengurusi rakyat. Sangat jelas bahwa negara tidak becus dalam menangani stunting.
Program MBG seolah menjadi tambal sulam dalam sistem kapitalisme. Dalam Islam, pemenuhan gizi diberikan oleh keluarga. Namun, peran negara menyiapkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, negara mewajibkan tidak ada satu pun rakyatnya yang kelaparan.
Khilafah Memenuhi Gizi Generasi
Khilafah sebagai institusi negara wajib memberi jaminan untuk kebutuhan hidup, kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Khilafah juga menetapkan sistem ekonomi Islam yang mencegah kekayaan untuk segelintir orang agar terwujud kemakmuran yang merata. Untuk mencegah stunting, Khilafah memberikan makanan yang halal dan tayib. Khilafah memiliki dana besar dari berbagai pos sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi dan mengurus rakyat yang terbaik.
Dalam Islam, rakyat tidak sulit mendapatkan produk yang berkualitas sebab harga terjangkau dan stabil. Dengan ini, masyarakat mudah untuk memenuhi kebutuhan dan gizi sehingga bisa mencegah kurang gizi dan stunting.
Potret tambal sulam akan terus terjadi jika sistem yang digunakan kufur. Sistem kapitalisme biang kerok dari semua problem yang terjadi. Sehingga umat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi gizinya secara layak. Sudah seharusnya umat sadar bahwa hanya syariat Islam yang mampu mengatasi problem umat, yaitu dengan menerapkan Islam kaffah.
Wallahualam bissawab.
