Oleh Santy Mey
Aktivis Muslimah
Disepanjang tahun 2024 kemarin, Kabupaten Bandung mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya penghargaan dari Kepala Badan Pusat Statisktik (BPS) Jawa Barat, Darwis Sitorus kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna pada acara penganugerahan Anindhita Wisrara Data (AWD).
Dikutip dari Pasjabar.com, penghargaan atas capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2024 tersebut, diberikan melaluli Kepala BPS Kabupaten Bandung Bambang Pamungkas, di Kantor BPS Kabupaten. (Rabu,15-1-2025)
Berdasarkan penilaian BPS, bahwa Kabupaten Bandung termasuk salah satu satuan kerja yang memiliki IPS berpredikat baik. Dimana, memiliki nilai 2,64 poin untuk kategori Pemerintahan Kabupaten. Hal tersebut disampaikan Bambang Pamungkas.
Padahal sejatinya, Indeks pembangunan statistik bukanlah sebuah prestasi. Tetapi, merupakan ukuran untuk menilai kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia (SDI). Adapun IPS dihitung melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Selain dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik. Lebih dari itu, sebagai pendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
Adapun, tahapan yang dapat dilakukan dalam penilaian IPS, yaitu: Penilaian mandiri, Penilaian dokumen, Penilaian interview, Penilaian visitasi (opsional), Harmonisasi.
Begitupula, tingkat kematangan IPS diukur dengan lima tingkatan, yaitu: Rintisan, Terkelola, Terdefinisi, Terpadu dan terukur, Optimum.
Dengan begitu, data-data statistik yang tersaji dalam kurun waktu tahunan seharusnya dijadikan patokan dalam mengevaluasi apakah selama ini pembangunan Kabupaten Bandung baik atau tidak. Perlu ditinjau lagi apakah data yang ada sesuai dengan fakta atau tidak.
Karena faktanya sampai saat ini, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) belum menunjukkan keberhasilan secara nyata. Bahkan, mengalami kekacauan dalam masalah pengelolaanya. Untuk SDM itu sendiri, pemerintah tidak memberikan periayahan yang maksimal.
Bagaimana tidak, alih-alih menjamin pendidikan, kesehatan dan keamanan bagirakyat. Justru, yang ada malah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Alhasil, biaya pendidikan dan kesehatan mahal, sehingga banyak anak yang putus sekolah, tingginya angka stanting bahkan saat ini semakin tinggi pula angka kematian.
Untuk SDM, pemerintah belum maksimal dalam mempersiapkan generasi-generasi unggul penerus Bangsa. Karena, selain masih banyak anak-anak sekolah yang putus sekolah, juga karena kurang sosialisasi dalam memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan. Alhasil, banyak generasi muda yang malas sekolah malas bekerja.
Sehingga, keberhasilan pembangunan tidak direpresentasikan melalui kelengkapan data statistik. Namun, harus dibuktikan faktanya di lapangan dengan standar pembangunan yang hakiki. Dengan demikian, memang sudah seharusnya IPS dicapai oleh satuan kerja Kabupaten Bandung. Karena sejatinya IPS merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah. Hal itu, merupakan bukti bahwa pemerintahan yang menganut sistem kapitalis, telah lalai dalam masalah periayahan terhadap rakyat. Sampai-sampai tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyat.
Sedangkan dalam pemerintahan Islam, penguasa hanya berkonsentrasi meriayah masyarakat dengan standar apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT (syariat Islam) sebagai tolok ukurnya. Memenuhi segala kebutuhan masyarakat baik sandang, pangan dan papan serta pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Tidak lagi berpikir tentang raihan prestasi, karena hanya berharap penghargaan itu datang dari Sang Khaliq bukan manusia. Menilai jabatan adalah sebagai amanah yang akan diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak.
Karena, pemimpin adalah raa'in sebagai pelayan umat, bertanggung jawab penuh atas rakyat yang dipimpinnya. Layaknya seorang pengembala, yang bertanggung jawab atas gembalaannya. Sampai pada akhirnya seluruh manusia mengakui atas keberhasilan penguasa Islam dalam meningkatkan pembangunan kualitas SDM dan SDA negara yang dipimpinnya.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment