Oleh: Oktavia (Aktivis Muslimah)
Tahun baru saja berganti, banyak sekali kejutan-kejutan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari harga beberapa bahan pokok naik, pajak naik, tarif listrik naik, dan masih banyak lagi. Untuk bulan februari ini rakyat dibuat rungsing karena gas LPG langka, padahal gas menjadi hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang mengeluhkan langkanya keberadaan gas LPG 3 Kg, masyarakat rela antri berjam-jam demi mendapatkan gas LPG 3 Kg.
Beritasatu.com menyatakan, sejak seminggu ini stok gas LPG dipangkala mengalami kelangkaan. Pemilik pangkalan gas LPG 3 kilogram Merry (56) mengatakan, kelangkaan ini karena stok yang diberikan agen terbatas, kemudian diperparah oleh masa libur panjang Isra Mikraj dan Imlek, yang menghambat proses pendistribusian gas ke pangkalan- pangkalan yang ada.
Menanggapi kelangkaan gas LPG 3 Kg, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kelangkaan gas elpiji atau LPG 3 kilogram yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan pembatasan pembelian LPG oleh konsumen. Bahlil meminta agar pembelian gas LPG 3 kilogram diperuntukkan konsumen yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Dia menyebut, anggaran LPG 3 kg tersebut sejatinya telah mencapai lebih dari Rp 80 triliun (Beritasatu, 31/01/25).
Kebijakan dalam Kapitalisme
Setiap kebijakan yang diambil seorang pemimpin pasti akan berdampak besar bagi orang yang dipimpinnya, entah itu kebijakan yang pro rakyat ataupun kebijakan yang pro para kapitalis. Seperti halnya yang terjadi beberapa saat ini di Indonesia, kebijakan yang diambil oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil secara sepihak membuat rakyat kelabakan. Tentu saja, bagaimana tidak tiba-tiba gas dibeberapa titik di Indonesia mengalami kelangkaan tanpa adanya proses komunikasi ataupun edukasi kepada masyarakat sebelumnya. Sampai akhirnya banyak rakyat harus merasakan mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan gas LPG yang seharusnya menjadi hak mereka.
Bukan menjadi sebuah hal baru, kebijakan pemerintah membuat kisruh masyarakat. Dengan tiba-tiba muncul kebijakan baru, ataupun tiba-tiba ada kebijakan yang hilang. kenapa hal ini bisa terjadi? seolah kebijakan atau peraturan yang serba dadakan ini sudah ada yang mengatur dan sudah ada yang memesan. Inilah watak sebenarnya kebijakan politik ala kapitalis, berlaku dan tidak berlakunya suatu kebijakan tergantung dari kesepakatan segelintir orang yang punya kuasa atas suara mereka (para oligarki kapitalisme).
Perspektif Islam
Politik ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, papan. Oleh karena itu pemerintah Islam akan berupaya melakukan beberapa pendekatan atau upaya-upaya untuk mencapai hal itu terpenuhi masyarakat tanpa mereka harus susah payah mengantri demi mendapatkan apa yang ia butuhkan. Baik mengatur pada bidang produksi, distribusi sehingga dapat dikonsumsi (dinikmati) oleh masyarakat.
Dalam hal penyediaan barang, gas sendiri menjadi barang yang haram jika dikelola atau dimiliki oleh individu. Didalam Islam gas masuk dalam kategori kepemilikan umum (al-milkiyah Al amanah) yang Allah SWT melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja (privatisasi). Rasulullah Saw, bersabda: Kaum muslim mempunyai kepentingan bersama dalam tiga perkara, yaitu: Padang, air, dan api. (HR. Abi Dawud, nomer 3479). Dalam hal ini gas termasuk dalam kategori api yang haram untuk diprivatisasi. Salah satu dampak jika gas dikelola oleh individu akan berdampak pada kesewenangan- wenangan dalam menentukan jumlah barang yang beredar dengan harga yang mereka tentukan.
Pendistribusian Barang
Barang yang telah diproduksi, akan dipastikan oleh pemerintah Islam untuk didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Pemerintah akan memastikan dengan segala perangkat yang ia miliki supaya kebutuhan masyarakat akan gas terpenuhi, karena gas adalah satu kepemilikan yang berhak dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan memastikan tidak ada penimbunan barang (gas) akibatnya barang tidak dapat terjangkau oleh masyarakat karena hal ini termasuk kezaliman yang dilarang didalam Islam.
Demikianlah penjagaan Islam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan semata memenuhi kepentingan para pemilik modal (para kapitalis). selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling utama menjadi sebab negara Islam berupaya seperti hal diatas hanya untuk mendapatkan Rahmat Allah SWT melalui penerapan Islam dengan benar dan menyeluruh.Dan kita sebagai masyarakat dapat mempercepat hal itu dirasakan oleh kita dengan terus melayakkan diri dengan aturan-aturan Islam yang ada.
Wallahu a'lam hi ash-shawab.
No comments:
Post a Comment