Besaran Anggaran MBG Realisasi Pengelolaan Rakyat yang Tak Serasi

Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty (Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

Dikutip dari Republika.co, 30-11-2024, pemerintah akan mengalokasikan Rp 71 triliun pada tahun depan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak dan ibu hamil. Anggaran sebesar ini untuk penyediaan makanan per porsi Rp 10 ribu untuk anak/ibu hamil per hari. Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya ingin mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 15.000 per anak/ibu hamil per hari. Namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp 10 ribu per porsi. “Kita hitung untuk daerah-daerah Rp 10 ribu itu cukup bermutu dan bergizi,” kata Presiden.

Hanya saja sekalipun menurut presiden  alokasi dana Rp10 ribu bisa cukup dengan adanya bantuan melalui dana bansos, bansos saat ini pun bermasalah. Keberadaan bansos, bantuan untuk keluarga harapan (PKH) maupun program sejenis hingga saat ini belum mampu menyelesaikani masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.  Layaklah jika masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan generasi sehat.

Turunnya anggaran MBG menggambarkan bahwa pemberian makanan bergizi jauh dari target yang diharapkan. Perbaikan gizi kian tak realistis di tengah tingginya inflasi dan naiknya harga-harga bahan makanan.

Alasan karena keterbatasan anggaran makin menunjukkan bahwa negara tidak benar-benar memberikan solusi perbaikan gizi generasi, apalagi ada banyak proyek yang sebenarnya tidak membawa manfaaat untuk rakyat. Kekayaaan SDA Indonesia yang seharusnya bisa menjadi sumber pemasukan negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun realitanya, upah sangat rendah adalah satu kondisi umum, yang tergambar dari standar UMR yang ditetapkan.

Lemah Standarisasi Lemah Menangani

Makanan bergizi adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat, terlebih untuk generasi agar tumbuh menjadi generasi yang kuat fisiknya. SDM yang kuat merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untyuk mewujudkan negara yang kuat dan mandiri.

Kompleksitas permasalahan kecukupan gizi memerlukan analisis mendalam baik dari aspek keilmuan maupun aspek sistemis. Kecukupan gizi tidak hanya berdasarkan pola makan dalam satu kali waktu konsumsi saja, sifatnya berulang i selama sehari semalam. Jika saat ini program MBG yang diterapkan pada anak jenjang PAUD dan SD yaitu sarapan, sedangkan siswa SMP dan SMA, makan siang, dengan sistem MBG ini, kepastian terpenuhinya asupan gizi anak belum seutuhnya dapat dikontrol. Ditambah lagi setiap individu memiliki berat dan tinggi badan serta tingkat aktivitas fisik yang berbeda, sehingga untuk mengetahui kebutuhan gizi yang harus dipenuhi butuh perhitungan rinci.

Bayangkan, anggaran Rp10 ribu harus penuhi akses terhadap sumber nutrisi utama seperti protein, sayuran, dan buah-buahan. Dengan harga kebutuhan pokok berbeda-beda di tiap wilayah, dengan anggaran Rp10 ribu, seperti di daerah perkotaan, menjadi sangat sulit untuk mencapai standar kecukupan gizi. Standar-standar perhitungan terkait pemenuhan gizi seharusnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan dana program MBG.

Peneliti dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Muhammad Anwar, turut angkat bicara mengenai hal ini. Ia menyatakan bahwa alokasi MBG sebesar Rp10 ribu/orang tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi harian yang layak. Apalagi, dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini harga bahan pangan terus meningkat.

Menurut simulasi dari IDEAS, rata-rata biaya untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan yang seimbang biasanya berkisar antara Rp20-30 ribu. Anggaran ini mencakup beberapa komponen penting, seperti satu porsi nasi yang umumnya harganya antara Rp3.000-5.000, lauk utama seperti ayam, ikan, atau daging yang memerlukan biaya sekitar Rp10.000-15.000, serta sayuran yang membutuhkan tambahan sekitar Rp5.000.

Jadi, jika presiden menyatakan bahwa alokasi dana Rp10 ribu cukup dengan adanya bantuan melalui dana bansos, rasanya keseriusan pemerintah untuk mewujudkan generasi sehat masih rancu. Standarisasi rigid tidak ditetapkam secara apik agar sesuai dengan tujuan menjadikan generasi sehat kuat mampu menjadi tonggak estafet peradaban.

Salah Kaprah Proyek Kapitalisme

Menelisik program MBG dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 10 ribu,  alasan keterbatasan anggaran membuktikan bahwa negara tidak benar-benar memberikan solusi perbaikan gizi generasi. Keluhan pemerintah mengenai anggaran MBG, dinafikan dengan banyak proyek pemerintah berbiaya fantastis yang sebenarnya tidak bermanfaaat untuk rakyat. Tampak jelas, pemerintah lebih ambisius menangani proyek-proyek tersebut dibanding mengalokasikan biayanya untuk menyejahterakan rakyat.

Sesungguhnya kekayaaan SDA Indonesia bisa menjadi sumber pemasukan negara dalam rangka menyejahterakan rakyat. Negeri ini dianugerahi Allah Ta’ala berlimpah SDA. Tanah subur yang luas, hutan, laut, membentang di setiap jengkalnya. Tambang, seperti emas, tembaga, bauksit, timah, nikel, pasir besi, mineral non-logam, dan mineral industri pun melimpah. Dengan gambaran tersenut seharusnya Indonesia menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat secara utuh orang per orang.

Sayangnya potensi tersebut tidak termanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Bahkan, negara lebih memilih melimpahkan wewenangnya dalam mengurus sumber-sumber kekayaan tersebut kepada pihak swasta. Akibatnya, kekayaan alam dieksploitasi secara ugal-ugalan sedangkan hasilnya dinikmati oleh para korporat.

Kekayaan alam sesungguhnya adalah aset utama satu negara. Logika sesat sistem kapitalisme hari ini menganggap positif jika aset negara dikelola korporasi dengan harapan kekayaan para pemodal dan ini memberi efek positif pada masyarakat menengah ke bawah (trickle down effect).

Paradigma trickle down effect menganggap bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah dengan memberikan ruang bagi para pemilik modal untuk mengelola aset yang seharusnya menjadi wewenang negara. Namun yang terjadi, kepemilikan kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang.

Akibatnya, alih-alih memeratakan kesejahteraan, sistem kapitalisme justru menciptakan kesenjangan sosial. Lepas tangannya negara dalam mengurus SDA jelas berdampak langsung pada langkah dan mekanisme pemenuhan kebutuhan rakyat. Negara tidak memiliki sumber pendanaan selain mengandalkan sektor pajak dan utang luar negeri. Pajak pun bersumber dana dari rakyat. Artinya, rakyat pula yang membiayai program-program pemerintah termasuk program MBG.

Hal ini menegaskan peran kaum kapital nyata-nyata tidak ada. Jikalau ada program corporate social responsibility (CSR) dari korporasi, motivasinya tetap saja bisnis. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya negara kepayahan dalam membiayai MBG. Asa mewujudkan kecukupan gizi bagi generasi hanyalah mimpi belaka. Sistem ekonomi kapitalisme, sulit mewujudkan generasi sehat, terpenuhi gizinya, dan bebas dari stunting.

Paradigma Islam Mengurus Secara Serasi Bukan Ilusi

Pengurusan rakyat terkait pangan merupakan pengurusan yang urgen karena sangat terkait dengan kebutuhan pokok rakyat terlebih untuk generasi agar tumbuh menjadi generasi yang kuat fisiknya melalui asupan makanan yang tepat (bergizi). SDM yang kuat dan sehat diperlukan untuk membangun peradaban. SDM berkualitas menjadi pilar penting untuk mewujudkan negara yang kuat dan mandiri.

Dalam Islam, negara menjamin tercukupinya kebutuhan gizi tiap individu masyarakat secara merata dan tanpa kecuali. Ini adalah tugas penguasa sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Untuk merealisasikan hal itu, terdapat beberapa mekanisme yang antara lain adalah sebagai berikut,

Pertama, jaminan terhadap kebutuhan dasar (primer). Ini terlaksana dengan mewajibkan para laki-laki untuk memberi nafkah kepada dirinya dan keluarganya, serta mewajibkan anggota keluarga dekat untuk membantu saudaranya. Hal ini merupakan upaya tingkat pertama yang juga membutuhkan intervensi negara. Jika kedua hal ini belum terlaksana, negara wajib campur tangan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Artinya, negara berperan dalam membuka lapangan kerja bagi para qawwam (pemimpin keluarga/rumah tangga) untuk menjalankan kewajiban sebagai pencari nafkah.

Kedua, pemerintah harus menyediakan layanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan secara gratis untuk seluruh rakyat. Saat ini, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang serba susah kian berat karena sulitnya akses pada layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dll. Bicara pemenuhan gizi empat sehat lima sempurna saja sering terabaikan. Secara sederhananya, bisa makan saja itu sudah bagus. Asal perut kenyang, urusan gizi belakangan. Sedangkan Islam sendiri menetapkan standar kecukupan kebutuhan dasar secara manusiawi yakni terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dengan jaminan dari negara.

Ketiga, layanan yang diberikan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat berasal dari pendanaan baitulmal. Negara akan mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber yang ada, seperti pendapatan tetap yaitu fai, kharaj, jizyah, pendapatan dari harta kepemilikan umum dalam berbagai bentuk, serta pendapatan dari harta kepemilikan negara seperti usyur, khumus, dan rikaz. Ini tentu berbeda dengan kondisi hari ini yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme telah membuat negara lepas tangan dalam menjamin kebutuhan rakyatnya secara utuh dan berkualitas.

Keempat, penerapan sistem ekonomi Islam akan menciptakan negara yang mandiri dan tidak bergantung pada swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara mandiri negara akan mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa sistem Islam benar-benar mampu mewujudkan peran negara sebagai raa’in (pengurus) yang akan menjamin kebutuhan hidup rakyat secara merata, tanpa kecuali. Islam menegaskan bahwa  tanggung jawab penguasa adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya sebagai amanah yang kelak akan Allah hisab.

Rasulullah saw. bersabda,

“Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dengan mekanisme rigid yang diterapkan dalam negara Islam, jaminan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat terealisasi. Langkah sistemis  dalam Islam mampu mengurai masalah terkait pemenuhan kebutuhan pangan berkualitas. Hal ini dikarenakan problematik kecukupan gizi merupakan rangkaian dari mata rantai masalah sistemis yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu sistem Islam memberikan solusi sistemis agar masalah kecukupan gizi generasi dapat teratasi. Menjauhkan kapitalisme yang jelas-jelas menyengsarakan adalah langkah yang tepat. Memilih Islam yang  menawarkan kemaslahatan sudah seharusnya disegerakan. In syaa Allaah kesejahteraan niscaya terwujud.

Wallaahu a’laam bisshawaab.