Oleh: Nunung Nurjanah
Direktur Riset & Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menilai pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada Oktober mendatang layak memiliki susunan kabinet yang banyak atau gemuk. Untuk diketahui, wacana yang beredar menyebutkan jajaran kementerian yang akan mendampingi pemerintahan Prabowo-Gibran berjumlah 44 kementerian. Jumlah ini bertambah dari yang sebelumnya hanya sebanyak 34 kementerian.
Pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah ‘Castro’ menyatakan penambahan pos kementerian merupakan upaya politik hukum untuk mengakomodasi kepentingan pemerintahan Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat menambah pos kementerian merupakan langkah yang keliru. Menurut dia, seharusnya yang ditambah adalah kantor dinas-kantor dinas.
memandang seharusnya pos-pos kementerian koordinator dihilangkan agar terjalin komunikasi langsung antara presiden dengan menteri. Hal itu, sambungnya, sekaligus untuk memangkas birokrasi.
Jauh lebih bagus kalau kemudian kementerian koordinatornya dihilangkan saja, presiden bisa berkomunikasi dan berkoordinasi secara efektif dengan para menteri-menterinya. Banyaknya Kementerian jelas membutuhkan banyak orang. Konsekuensinya kebutuhan dana untuk gaji para menteri makin besar. Hal ini beresiko bertambahnya utang negara dan naiknya pajak. Namun di sisi lain, jobdes tiap kementerian bisa jadi makin tidak jelas, bahkan besar kemungkinan akan tumpang tindih, temasuk dalam membuat kebijakan, sehingga tidak efektif efisien. Juga ada resiko perbesar celah korupsi. Belum jaminan kepentingan rakyat makin menjadi perhatian.
Hal ini terkait dengan sistem pemerintahan yang dianut, yang justru banyak berpihak pada para pemilik modal
Dalam sistem Khilafah, khalifah yang bertanggung jawab karena amanah kepemimpinan ada padanya. Namun, khalifah boleh mengangkat pembantu/pejabat untuk membantu tugasnya. Khalifah akan memilih pejabat dengan efektif dan efisien, dengan job desk dan tanggungjawab yang jelas, baik dalam urusan kekuasaan maupun non kekuasaan.
