Permasalahan Makro Bangsa, Hanya Islam Solusinya

Oleh Sriyanti
Ibu Rumah Tangga

Pada tahun 2025 mendatang  para camat yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, akan menerima insentif tambahan sebesar 20-50 juta dari Pemprov. Bonus tersebut akan diberikan pada para kepala wilayah jika dinilai sukses mengakselerasi indikator makro yang mencakup penanggulangan kemiskinan, kasus stunting, stimulus laju pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Hal tersebut diumumkan saat Rakor oleh Sekda Jabar Herman Suryatman, di Gedung Bale Asri Pusdai, Kota Bandung.

Dengan adanya insentif ini, para camat diharapkan bisa lebih semangat dalam mengabdi dan membangun wilayahnya, hingga mencakup perspektif provinsi. Adapun dana yang digunakan untuk program ini, bersumber dari pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor yang dikelola badan pendapatan daerah Jawa Barat. (beritainspiratif.com 10/10/2024)

Tidak bisa dipungkiri berbagai masalah sekitar rendahnya pertumbuhan ekonomi, stunting, dan sempitnya lapangan kerja terus mendera negeri ini. Pemberian bonus yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah agar menyelesaikan masalah tersebut, patut dipertanyakan. Mengingat masalah yang harus diurai bukanlah masalah sederhana, yang bisa selesai hanya dari faktor pemegang kebijakan. Ditambah lagi sangatlah tidak relevan ketika rakyat mengalami kesulitan ekonomi, para pejabat justru diberi hadiah yang sumbernya dari pajak yang sangat membebani.

Jika kita menelisik keadaan negeri ini, sebenarnya memiliki SDA melimpah, namun mengapa rakyatnya terus dibayang-bayangi kemiskinan akibat biaya hidup kian tinggi, sementara pekerjaan sulit dicari. Dari sini bisa kita simpulkan ada salah kelola akibat penerapan sistem yang salah yaitu kapitalisme sekular. Disamping tolok ukur keberhasilan kinerja aparat baru sebatas laporan data dan angka.

Kapitalisme meniscayakan pengelolaan SDA milik umum yang seharusnya dikelola negara untuk memakmurkan rakyat malah diserahkan kepada swasta. Penguasa berkedudukan hanya sebagai regulator bukan pengurus baik dari tingkat pusat hingga daerah. Sehingga meniscayakan pemasukan negara mengambil porsi terbesar dari pajak. Jika pemasukan negara dianggap minim, maka nilai maupun objek pajak akan ditingkatkan. Bukankah yang demikian hanya menambah kesulitan rakyat? Tidakkah para pemangku kebijakan berpikir ke arah meringankan beban rakyat? Karena rakyat adalah tanggung jawabnya?

Sekularisme yang meminggirkan peran agama dari kehidupan, telah banyak melahirkan pejabat korup yang menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya. Bukan tidak mungkin para aparat daerah akan memanipulasi berbagi data, agar kesuksesan bisa teraih. Karena dalam sistem yang saat  ini diterapkan, standar pencapaian berhasil atau tidaknya cukup dibuktikan dengan laporan data dan angka statistik. Seringkali kita mendengar para pejabat menunjukkan keberhasilan programnya, melalui keterangan tersebut. Sungguh, pemberian insentif tambahan bagi para camat tidak bisa dijadikan solusi, atas permasalahan makro yang semakin bobrok. Maka selama sistem ini masih digunakan,  rakyat akan terus dirundung masalah yang terus bersambung.

Sedangkan dalam sistem Islam, pemerintah akan bertanggung penuh terhadap pengurusan rakyatnya. Para aparat negara akan benar-benar menjalankan tugasnya, karena mereka memiliki keimanan, dan kesadaran bahwa amanah tersebut kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. Penguasa akan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, baik kebutuhan individu ataupun kolektif. Sehingga umat hidup dalam kesejahteraan secara merata, tanpa ada kasus seperti stunting atau kemiskinan ekstrim. Andai pun ada orang yang miskin, kebutuhan asasinya masih bisa terpenuhi. Bandingkan dengan kapitalisme yang menciptakan kesenjangan sosial begitu lebar.

Untuk kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, keamanan ataupun layanan fasilitas lainnya, negara akan memberikannya secara langsung. Masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah, murah, bahkan gratis. Sementara untuk kebutuhan individu berupa sandang, pangan, papan, diberikan secara tidak langsung. Dalam hal ini penguasa akan menjamin setiap laki-laki atau para kepala keluarga, mendapatkan pekerjaan yang layak, agar mereka dapat mencukupi kebutuhan anggota keluarganya. Semua itu bisa dilakukan pemerintah karena menerapkan aturan ekonomi yang  benar yaitu Islam.

Orientasi sistem ekonomi Islam adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan umat, serta pendistribusiannya yang merata. Konsep kepemilikannya yang diatur berdasarkan syariat, menjadikan kekayaan tidak berputar pada segelintir golongan tertentu saja. Sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum akan dikelola oleh negara, dan hasilnya akan dipakai untuk memberikan jaminan kebutuhan asasi rakyat. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat terwujud nyata, bukan hanya dibuktikan dengan keterangan data dan angka.

Itulah sedikit gambaran mekanisme pemerintahan dalam Islam, maka kebijakan pemberian insentif hanyalah solusi yang jauh panggang dari api. Oleh karena itu, menegakkan kembali sistem ini adalah satu kewajiban, agar seluruh permasalahan kehidupan manusia, termasuk kasus stunting, kemiskinan dan sebagainya, bisa terselesaikan dan menjadi berkah bagi seluruh alam.

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Allah), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’rf 7:96)

Wallahu a’lam bi ash shawab